Kompas.com - 08/04/2013, 10:18 WIB
Penulis Icha Rastika
|
EditorInggried Dwi Wedhaswary

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menjadwalkan pemeriksaan Wakil Menteri Keuangan Anny Ratnawati terkait penyidikan kasus dugaan korupsi proyek Hambalang, Senin (8/4/2013). Anny akan dimintai keterangan sebagai saksi bagi dua tersangka kasus ini, mantan Menteri Pemuda dan Olahraga Andi Mallarangeng, serta Kepala Biro Keuangan dan Rumah Tangga Kemenpora Deddy Kusdinar.

“Diperiksa sebagai saksi untuk DK (Deddy Kusdinar) dan AAM (Andi Alfian Mallarangeng),” kata Kepala Bagian Pemberitaan dan Informasi KPK Priharsa Nugraha.

Pemeriksaan Anny sebagai saksi Hambalang ini merupakan yang kedua setelah dia dimintai keterangan pada awal Desember tahun lalu.

KPK memeriksa Anny karena mantan direktur jenderal anggaran Kemenkeu ini dianggap tahu soal anggaran proyek Hambalang. Saat pembahasan anggaran proyek Hambalang, sekitar 2010, Anny menjabat dirjen anggaran.

Seusai diperiksa tahun lalu, Anny mengatakan bahwa tanggung jawab operasional anggaran Hambalang ada di tangan kementerian/lembaga, dalam hal ini Kementerian Pemuda dan Olahraga. Menurut dia, Kemenpora selaku pengguna anggaran bertugas merancang anggaran, membuat dokumen pelaksanaan, melaksanakan anggaran, dan membuat laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tersebut.

Sementara itu, Kemenkeu, lanjutnya, hanya bertanggung jawab secara administratif. Kemenkeu, lanjut Anny, hanya merencanakan dan memastikan dokumen anggaran yang diajukan Kemenpora tersebut. Namun saat itu Anny enggan mengungkapkan kepada media mengenai  penyetujuan kontrak tahun jamak yang disebut Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) melanggar peraturan perundangan tersebut.

Dalam laporan audit investigasinya, BPK menyebutkan kalau kontrak tahun jamak tersebut melanggar peraturan perundangan. Menurut BPK, Menteri Keuangan menyetujui kontrak tahun jamak dan Dirjen Anggaran menyelesaikan proses persetujuan kontrak tahun jamak setelah melalui proses penelaahan secara berjenjang secara bersama-sama. Padahal, kontrak tahun jamak itu diduga melanggar PMK No 56/PMK.02/2010. Pelanggaran itu, antara lain, tidak seluruh unit bangunan yang hendak dibangun secara teknis harus dilaksanakan dalam waktu lebih dari satu tahun anggaran.

Selain itu, permohonan persetujuan kontrak tahun jamak tidak diajukan oleh menteri. Terakhir, revisi RKA-KL Kemenpora 2010 yang menunjukkan kegiatan lebih dari satu tahun anggaran belum ditandatangani oleh Dirjen Anggaran.

Terkait penyidikan kasus Hambalang, KPK juga sudah memeriksa Menteri Keuangan Agus Martowardojo. Seusai diperiksa, Agus mengatakan hal senada dengan Anny. Menurut Agus, Menpora selaku pengguna anggran merupakan pihak yang paling bertanggung jawab, baik secara formal maupun materiil, atas operasional anggaran Hambalang. Menpora, katanya, bertanggung jawab mulai dari perencanaan hingga pelaporan anggaran.

Berita terkait kasus ini dapat diikuti dalam topik:
Skandal Proyek Hambalang

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca tentang


    Video Pilihan

    26th

    Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

    Syarat & Ketentuan
    Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
    Laporkan Komentar
    Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

    Terkini Lainnya

    KY Sayangkan 2 Hakim PN Rangkasbitung Konsumsi Sabu di Kantor

    KY Sayangkan 2 Hakim PN Rangkasbitung Konsumsi Sabu di Kantor

    Nasional
    Saat Para Menteri Jongkok untuk Berfoto dengan Ketua MK-Adik Jokowi

    Saat Para Menteri Jongkok untuk Berfoto dengan Ketua MK-Adik Jokowi

    Nasional
    Sah, Ketua MK Anwar Usman dan Adik Presiden Joko Widodo jadi Suami Istri

    Sah, Ketua MK Anwar Usman dan Adik Presiden Joko Widodo jadi Suami Istri

    Nasional
    Kompolnas Apresiasi Kapolda Bengkulu yang Bebaskan 40 Petani Sawit

    Kompolnas Apresiasi Kapolda Bengkulu yang Bebaskan 40 Petani Sawit

    Nasional
    Pasal-pasal yang Jadi Dalih Pemerintah Tunjuk TNI/Polri Aktif sebagai Pj Kepala Daerah

    Pasal-pasal yang Jadi Dalih Pemerintah Tunjuk TNI/Polri Aktif sebagai Pj Kepala Daerah

    Nasional
    Vonis 3 Terdakwa Kasus Asabri Disunat, Ada yang Diberi 'Diskon' 5 Tahun Penjara

    Vonis 3 Terdakwa Kasus Asabri Disunat, Ada yang Diberi "Diskon" 5 Tahun Penjara

    Nasional
    Prototipe Radar Surveillance Pussenarhanud, Mampu Deteksi Pesawat Tanpa Awak dari Jarak 100 Km

    Prototipe Radar Surveillance Pussenarhanud, Mampu Deteksi Pesawat Tanpa Awak dari Jarak 100 Km

    Nasional
    Ketua MK Nikahi Adik Presiden Jokowi Hari Ini, Tenaga Ahli KSP: Mari Berprasangka Baik

    Ketua MK Nikahi Adik Presiden Jokowi Hari Ini, Tenaga Ahli KSP: Mari Berprasangka Baik

    Nasional
    Di Tengah Pertemuan GPDRR, Menlu Retno Tegaskan Indonesia Hormati Kedaulatan Wilayah Negara

    Di Tengah Pertemuan GPDRR, Menlu Retno Tegaskan Indonesia Hormati Kedaulatan Wilayah Negara

    Nasional
    Warga Cirebon Bikin Alat Pengubah Air Jadi Bahan Bakar, Ini Respons Kepala Dislitbangad

    Warga Cirebon Bikin Alat Pengubah Air Jadi Bahan Bakar, Ini Respons Kepala Dislitbangad

    Nasional
    Syukuran Ulang Tahun ke-80, Jusuf Kalla: Hidup Saya Sistematis

    Syukuran Ulang Tahun ke-80, Jusuf Kalla: Hidup Saya Sistematis

    Nasional
    Deretan Pj Kepala Daerah yang Berstatus Polri/TNI Aktif

    Deretan Pj Kepala Daerah yang Berstatus Polri/TNI Aktif

    Nasional
    Jokowi-Mendagri Didesak Batalkan Penunjukkan Pati TNI Aktif Jadi Penjabat Bupati Seram Barat

    Jokowi-Mendagri Didesak Batalkan Penunjukkan Pati TNI Aktif Jadi Penjabat Bupati Seram Barat

    Nasional
    Kala Panglima TNI Jawab Peluang untuk Nyapres di 2024...

    Kala Panglima TNI Jawab Peluang untuk Nyapres di 2024...

    Nasional
    Megawati Ingatkan Kader Tak Lengah Meski PDI-P Unggul di Berbagai Survei

    Megawati Ingatkan Kader Tak Lengah Meski PDI-P Unggul di Berbagai Survei

    Nasional
    komentar di artikel lainnya
    Close Ads
    Lengkapi Profil
    Lengkapi Profil

    Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.