Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Demokrat: Perpanjangan Pendaftaran Caleg karena KPU "Keteteran"

Kompas.com - 04/04/2013, 16:33 WIB
Sabrina Asril

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Partai Demokrat menilai perpanjangan waktu pengumpulan Daftar Calon Anggota Legislatif Sementara (DCS) karena persoalan internal Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang "keteteran" menyiapkan segala tahapan pemilu. Partai Demokrat pun tak melihat keputusan perpanjangan waktu sengaja untuk menguntungkan partai tertentu.

"Rasanya tidak terkait partai-partai baru karena saat itu diputuskan, hanya PBB yang baru. Kami melihatnya ini lebih ke persoalan internal KPU yang saat ini mulai keteteran, jadi dia butuh waktu lebih panjang," ujar Satgas Penjaringan Caleg Partai Demokrat Suadi Marasabessy, saat dihubungi, Kamis (4/4/2013).

Suadi mencontohkan, salah satu bentuk kerepotan yang tengah dialami KPU terlihat dalam penetapan peraturan tentang tata cara pendaftaran anggota legislatif yang baru disahkan pada tanggal 14 Maret 2013. Padahal, menurut dia, aturan itu seharusnya sudah ditetapkan satu bulan sebelumnya agar memberikan kepastian kepada partai politik peserta pemilu.

Meski demikian, ia mengungkapkan, Partai Demokrat sudah hampir merampungkan daftar caleg sementara. Saat ini sudah ada 560 caleg yang mendaftar ke partainya untuk tingkat DPR RI. Seluruh caleg itu masih diatur daerah pemilihan dan nomor urutnya.

"Persoalan hanya terjadi di kuota 30 persen untuk perempuan. Kami masih ada wilayah yang masih kurang kuota perempuannya," kata Suadi.

Wilayah yang masih kekurangan caleg perempuan di antaranya Lampung II, Jawa Barat X, Jawa Tengah VIII, dan Jawa Tengah V. Suadi mengatakan, solusi yang akan ditempuh Demokrat kemungkinan besar akan mengambil caleg perempuan di daerah yang kelebihan kuota perempuannya atau mengambil caleg baru dari tingkat DPRD di wilayah tersebut.

Mantan Kepala Staff Umum TNI ini mengaku, perpanjangan waktu yang diberikan KPU saat ini bisa digunakan untuk memeriksa secara detil berkas pencalegan yang akan diserahkan dan merampungkan kuota perempuan yang masih kurang.

"Ada atau tidak ada perpanjangan KPU, buat kami tidak masalah. Rencananya kami akan menyerahkan DCS pada tanggal 19 April. Sebelum itu, kami harus lapor dulu ke Majelis Tinggi," kata Suadi.

Seperti diberitakan, Komisi Pemilihan Umum (KPU) memperpanjang waktu pendaftaran bagi calon anggota legislatif DPR, DPRD, dan DPD. Sebelumnya, pendaftaran caleg digelar pada 9-15 April 2013. Namun, dalam peraturan baru KPU, pendaftaran caleg diperpanjang hingga 22 April 2013. Komisioner KPU Hadar Nafis Gumay mengatakan, perpanjangan waktu pendaftaran ini untuk memberikan waktu yang lebih panjang bagi caleg dalam menggalang dukungan.

"Kami melihat jika waktu pendaftaran itu sendiri sangat padat, baik untuk calon yang akan mendaftar maupun bagi kami. Sehingga, waktunya perlu kami panjangkan," kata Hadar.

Dengan perpanjangan waktu ini, diharapkan KPU memiliki waktu yang lebih lama untuk memeriksa daftar caleg sementara. Ia membantah bahwa perpanjangan ini untuk mengakomodasi kepentingan partai tertentu.

"Kami tidak membela siapa pun. Dan anggapan yang menilai kami tidak profesional saya kira tidak," katanya.

Ikuti berita terkait dinamika politik jelang Pemilu 2014 dalam topik:
Geliat Politik Jelang 2014

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    DKPP Sebut Anggarannya Turun saat Kebanjiran Kasus Pelanggaran Etik

    DKPP Sebut Anggarannya Turun saat Kebanjiran Kasus Pelanggaran Etik

    Nasional
    Lima Direktorat di Kementan Patungan Rp 1 Miliar Bayari Umrah SYL

    Lima Direktorat di Kementan Patungan Rp 1 Miliar Bayari Umrah SYL

    Nasional
    DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik, Diprediksi Terus Bertambah Jelang Pilkada

    DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik, Diprediksi Terus Bertambah Jelang Pilkada

    Nasional
    KPK Bakal Usut Dugaan Oknum BPK Minta Rp 12 Miliar Terkait 'Food Estate' Ke Kementan

    KPK Bakal Usut Dugaan Oknum BPK Minta Rp 12 Miliar Terkait "Food Estate" Ke Kementan

    Nasional
    Pejabat Kementan Tanggung Sewa 'Private Jet' SYL Rp 1 Miliar

    Pejabat Kementan Tanggung Sewa "Private Jet" SYL Rp 1 Miliar

    Nasional
    Pejabat Kementan Tanggung Kebutuhan SYL di Brasil, AS, dan Arab Saudi

    Pejabat Kementan Tanggung Kebutuhan SYL di Brasil, AS, dan Arab Saudi

    Nasional
    Gubernur Maluku Utara Akan Didakwa Terima Suap dan Gratifikasi Rp 106,2 Miliar

    Gubernur Maluku Utara Akan Didakwa Terima Suap dan Gratifikasi Rp 106,2 Miliar

    Nasional
    MK Jadwalkan Putusan 'Dismissal' Sengketa Pileg pada 21-22 Mei 2024

    MK Jadwalkan Putusan "Dismissal" Sengketa Pileg pada 21-22 Mei 2024

    Nasional
    Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

    Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

    Nasional
    Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

    Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

    Nasional
    [POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

    [POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

    Nasional
    Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

    Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

    Nasional
    Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

    Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

    Nasional
    Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

    Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

    Nasional
    Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

    Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com