Demokrat: Perpanjangan Pendaftaran Caleg karena KPU "Keteteran"

Kompas.com - 04/04/2013, 16:33 WIB
|
EditorInggried Dwi Wedhaswary

JAKARTA, KOMPAS.com - Partai Demokrat menilai perpanjangan waktu pengumpulan Daftar Calon Anggota Legislatif Sementara (DCS) karena persoalan internal Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang "keteteran" menyiapkan segala tahapan pemilu. Partai Demokrat pun tak melihat keputusan perpanjangan waktu sengaja untuk menguntungkan partai tertentu.

"Rasanya tidak terkait partai-partai baru karena saat itu diputuskan, hanya PBB yang baru. Kami melihatnya ini lebih ke persoalan internal KPU yang saat ini mulai keteteran, jadi dia butuh waktu lebih panjang," ujar Satgas Penjaringan Caleg Partai Demokrat Suadi Marasabessy, saat dihubungi, Kamis (4/4/2013).

Suadi mencontohkan, salah satu bentuk kerepotan yang tengah dialami KPU terlihat dalam penetapan peraturan tentang tata cara pendaftaran anggota legislatif yang baru disahkan pada tanggal 14 Maret 2013. Padahal, menurut dia, aturan itu seharusnya sudah ditetapkan satu bulan sebelumnya agar memberikan kepastian kepada partai politik peserta pemilu.

Meski demikian, ia mengungkapkan, Partai Demokrat sudah hampir merampungkan daftar caleg sementara. Saat ini sudah ada 560 caleg yang mendaftar ke partainya untuk tingkat DPR RI. Seluruh caleg itu masih diatur daerah pemilihan dan nomor urutnya.

"Persoalan hanya terjadi di kuota 30 persen untuk perempuan. Kami masih ada wilayah yang masih kurang kuota perempuannya," kata Suadi.

Wilayah yang masih kekurangan caleg perempuan di antaranya Lampung II, Jawa Barat X, Jawa Tengah VIII, dan Jawa Tengah V. Suadi mengatakan, solusi yang akan ditempuh Demokrat kemungkinan besar akan mengambil caleg perempuan di daerah yang kelebihan kuota perempuannya atau mengambil caleg baru dari tingkat DPRD di wilayah tersebut.

Mantan Kepala Staff Umum TNI ini mengaku, perpanjangan waktu yang diberikan KPU saat ini bisa digunakan untuk memeriksa secara detil berkas pencalegan yang akan diserahkan dan merampungkan kuota perempuan yang masih kurang.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"Ada atau tidak ada perpanjangan KPU, buat kami tidak masalah. Rencananya kami akan menyerahkan DCS pada tanggal 19 April. Sebelum itu, kami harus lapor dulu ke Majelis Tinggi," kata Suadi.

Seperti diberitakan, Komisi Pemilihan Umum (KPU) memperpanjang waktu pendaftaran bagi calon anggota legislatif DPR, DPRD, dan DPD. Sebelumnya, pendaftaran caleg digelar pada 9-15 April 2013. Namun, dalam peraturan baru KPU, pendaftaran caleg diperpanjang hingga 22 April 2013. Komisioner KPU Hadar Nafis Gumay mengatakan, perpanjangan waktu pendaftaran ini untuk memberikan waktu yang lebih panjang bagi caleg dalam menggalang dukungan.

"Kami melihat jika waktu pendaftaran itu sendiri sangat padat, baik untuk calon yang akan mendaftar maupun bagi kami. Sehingga, waktunya perlu kami panjangkan," kata Hadar.

Dengan perpanjangan waktu ini, diharapkan KPU memiliki waktu yang lebih lama untuk memeriksa daftar caleg sementara. Ia membantah bahwa perpanjangan ini untuk mengakomodasi kepentingan partai tertentu.

"Kami tidak membela siapa pun. Dan anggapan yang menilai kami tidak profesional saya kira tidak," katanya.

Ikuti berita terkait dinamika politik jelang Pemilu 2014 dalam topik:
Geliat Politik Jelang 2014

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca tentang


    Video Pilihan

    26th

    Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

    Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

    Syarat & Ketentuan
    Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
    Laporkan Komentar
    Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

    Terkini Lainnya

    Nama-nama Petahana yang Lolos Seleksi Tertulis Calon Anggota KPU-Bawaslu

    Nama-nama Petahana yang Lolos Seleksi Tertulis Calon Anggota KPU-Bawaslu

    Nasional
    Risma Minta Tunarungu Bicara, Teman Tuli Sebut Lebih Suka Berbahasa Isyarat

    Risma Minta Tunarungu Bicara, Teman Tuli Sebut Lebih Suka Berbahasa Isyarat

    Nasional
    Kritik Mahfud, Pakar: Tak Ada yang Membingungkan dalam Putusan MK soal UU Cipta Kerja

    Kritik Mahfud, Pakar: Tak Ada yang Membingungkan dalam Putusan MK soal UU Cipta Kerja

    Nasional
    Prabowo Digugat Eks Ketua DPC Rp 501 Miliar, Gerindra: Santai Sajalah

    Prabowo Digugat Eks Ketua DPC Rp 501 Miliar, Gerindra: Santai Sajalah

    Nasional
    Eks Pegawai KPK Dinilai Akan Berkontribusi Positif di Kepolisian

    Eks Pegawai KPK Dinilai Akan Berkontribusi Positif di Kepolisian

    Nasional
    UPDATE 3 Desember: Vaksinasi Covid-19 Lansia Dosis Pertama Capai 54,41 Persen

    UPDATE 3 Desember: Vaksinasi Covid-19 Lansia Dosis Pertama Capai 54,41 Persen

    Nasional
    Gugat Prabowo, Eks Ketua DPC Gerindra Blora Ingin Pemecatannya Dibatalkan

    Gugat Prabowo, Eks Ketua DPC Gerindra Blora Ingin Pemecatannya Dibatalkan

    Nasional
    Raih Penghargaan Wakaf Produktif, Dompet Dhuafa Bersemangat Tingkatkan Inovasi

    Raih Penghargaan Wakaf Produktif, Dompet Dhuafa Bersemangat Tingkatkan Inovasi

    Nasional
    Mensos Risma Diminta Berinovasi, Bukan Minta Tunarungu Bicara

    Mensos Risma Diminta Berinovasi, Bukan Minta Tunarungu Bicara

    Nasional
    Aturan Jadi ASN Polri Terbit, MAKI Berharap Eks Pegawai KPK Segera Dilantik

    Aturan Jadi ASN Polri Terbit, MAKI Berharap Eks Pegawai KPK Segera Dilantik

    Nasional
    Peraturan Jadi ASN Polri Terbit, Eks Pegawai KPK Tunggu Undangan Kapolri

    Peraturan Jadi ASN Polri Terbit, Eks Pegawai KPK Tunggu Undangan Kapolri

    Nasional
    Surya Sahetapy: Teman Tuli Punya Cara Komunikasi yang Beragam

    Surya Sahetapy: Teman Tuli Punya Cara Komunikasi yang Beragam

    Nasional
    Koalisi Penyandang Disabilitas Anti-audism Desak Mensos Risma Minta Maaf

    Koalisi Penyandang Disabilitas Anti-audism Desak Mensos Risma Minta Maaf

    Nasional
    Risma Minta Anak Tuli Bicara, Orangtua: Sangat Menyakiti Hati Saya

    Risma Minta Anak Tuli Bicara, Orangtua: Sangat Menyakiti Hati Saya

    Nasional
    IM57+ Institute Bersedia Audit Harta Kekayaan Pimpinan KPK

    IM57+ Institute Bersedia Audit Harta Kekayaan Pimpinan KPK

    Nasional
    komentar di artikel lainnya
    Close Ads X
    Lengkapi Profil
    Lengkapi Profil

    Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.