Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Polisi Bali Palak Turis, Ini Komentar Kapolri

Kompas.com - 04/04/2013, 15:30 WIB
Sandro Gatra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Institusi Kepolisian RI kembali tercoreng dengan perilaku korup anggotanya. Terbaru, beredar video berjudul "Polisi Korupsi di Bali" di YouTube yang memperlihatkan aksi pemerasan polisi lalu lintas kepada seorang turis.

Bagaimana tanggapan Kepala Polri Jenderal (Pol) Timur Pradopo? Timur mengaku sudah menerima informasi mengenai kelakuan oknum polisi di Bali. Menurut dia, permasalahan itu menjadi perhatian Mabes Polri. Kasus itu, katanya, masih dalam proses tindak lanjut. 

"Kami komitmen pelanggaran sekecil apa pun kita tindak tegas. Apa itu kaitannya dengan masalah disiplin atau etika," kata Kapolri di Kantor Presiden, Jakarta, Kamis (4/4/2013).

Seperti diberitakan, berdasarkan rekaman video, awalnya seorang polisi di Bali hendak menilang turis yang mengaku berasal dari Belanda. Di dalam pos, polisi tersebut menyebutkan kesalahan turis tersebut, yakni tidak mengenakan helm saat mengendarai sepeda motor.

Namun, polisi itu langsung menawarkan jalan damai. "Kalau di pengadilan, kamu harus membayar Rp 1.250.000, tapi kalau di sini, hanya Rp 200.000 saja," ujar polisi itu.

Tak pikir panjang, turis yang mengaku bernama Van Der Spek langsung menyodorkan uang Rp 200.000 berupa empat lembar pecahan Rp 50.000. Video pun berakhir dengan minum bir bersama. Bir dibeli polisi itu dengan uang hasil korupsi.

Berita terkait dapat diikuti dalam topik:
Polisi Palak Turis

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Pejabat Kementan Tanggung Sewa 'Private Jet' SYL Rp 1 Miliar

    Pejabat Kementan Tanggung Sewa "Private Jet" SYL Rp 1 Miliar

    Nasional
    Pejabat Kementan Tanggung Kebutuhan SYL di Brasil, AS, dan Arab Saudi

    Pejabat Kementan Tanggung Kebutuhan SYL di Brasil, AS, dan Arab Saudi

    Nasional
    Gubernur Maluku Utara Akan Didakwa Terima Suap dan Gratifikasi Rp 106,2 Miliar

    Gubernur Maluku Utara Akan Didakwa Terima Suap dan Gratifikasi Rp 106,2 Miliar

    Nasional
    MK Jadwalkan Putusan 'Dismissal' Sengketa Pileg pada 21-22 Mei 2024

    MK Jadwalkan Putusan "Dismissal" Sengketa Pileg pada 21-22 Mei 2024

    Nasional
    Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

    Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

    Nasional
    Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

    Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

    Nasional
    [POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

    [POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

    Nasional
    Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

    Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

    Nasional
    Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

    Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

    Nasional
    Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

    Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

    Nasional
    Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

    Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

    Nasional
    Menko Polhukam Harap Perpres 'Publisher Rights' Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

    Menko Polhukam Harap Perpres "Publisher Rights" Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

    Nasional
    Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

    Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

    Nasional
    Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

    Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

    Nasional
    Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

    Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com