Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 30/03/2013, 21:19 WIB
|
EditorPalupi Annisa Auliani

DENPASAR.KOMPAS.com— Sebagai Ketua Umum Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono langsung menginstruksikan seluruh Pengurus DPP, DPD, dan DPC untuk menghentikan praktik pungutan liar. Semua kegiatan menarik uang apalagi untuk menguntungkan diri sendiri, dia larang tegas dilakukan oleh seluruh jajaran partai.

"Jangan memungut uang apalagi dalam jumlah besar untuk pribadi atau perkaya diri. Seperti untuk pencalonan caleg di pemilu 2014. Kecuali untuk administrasi dan bantuan yang pantas untuk partai silakan, tapi bukan pungutan atau suap untuk memperkaya diri sendiri," tegas SBY dalam pidatonya, Sabtu (30/3/2013).

Jika masih terjadi praktik-praktik kotor seperti ini di masa datang, SBY minta kepada kader segera melapor ke Komisi Pengawas Partai. "Tolong ini benar-benar dijalankan, bagi yang merasa diminta atau diperas, langsung beritahu Komisi Pengawas," tegas SBY.

Dengan terpilihnya Ketua Umum baru, seluruh kader diminta membenahi diri dari perilaku-perilaku negatif. Mereka juga diminta meningkatkan kualitas diri untuk menghasilkan karya yang lebih baik di masa mendatang.

Pernyataan SBY ini dilakukan setelah seluruh peserta memilih SBY sebagai Ketua Umum Partai Demokrat secara aklamasi. SBY menjadi Ketua Umum menggantikan Anas Urbaningrum yang berhenti setelah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus penerimaan hadiah terkait proyek Hambalang dan proyek lainnya.

Berita terkait dapat dibaca dalam topik: KLB Demokrat

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Video rekomendasi
Video lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+


27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Sudah Siapkan Tempat, Erick Thohir: Kami Harap Pak Presiden Nonton Indonesia Vs Argentina

Sudah Siapkan Tempat, Erick Thohir: Kami Harap Pak Presiden Nonton Indonesia Vs Argentina

Nasional
Erick Thohir: 20.000 Tiket Indonesia vs Argentina Ludes dalam 9 Menit

Erick Thohir: 20.000 Tiket Indonesia vs Argentina Ludes dalam 9 Menit

Nasional
Jawaban Pemerintah Saat Ditanya Kepastian Keppres Perpanjangan Masa Jabatan Pimpinan KPK

Jawaban Pemerintah Saat Ditanya Kepastian Keppres Perpanjangan Masa Jabatan Pimpinan KPK

Nasional
Gerindra Pastikan Prabowo Akan Konsul ke Jokowi Sebelum Pilih Cawapres

Gerindra Pastikan Prabowo Akan Konsul ke Jokowi Sebelum Pilih Cawapres

Nasional
Panglima Yudo Mutasi 68 Perwira Tinggi TNI, dari Danrem 162/Wira Bhakti hingga Danpuspomal

Panglima Yudo Mutasi 68 Perwira Tinggi TNI, dari Danrem 162/Wira Bhakti hingga Danpuspomal

Nasional
Dubes Temui Prabowo Usai Proposal Perdamaian Rusia-Ukraina Ditolak Menhan Ukraina

Dubes Temui Prabowo Usai Proposal Perdamaian Rusia-Ukraina Ditolak Menhan Ukraina

Nasional
Nasdem Kurang Sepakat Elektabilitas Anies Turun karena Belum Deklarasikan Cawapres

Nasdem Kurang Sepakat Elektabilitas Anies Turun karena Belum Deklarasikan Cawapres

Nasional
Moeldoko Minta 6 Provinsi Ini Siaga Bencana Karhutla Akibat El Nino

Moeldoko Minta 6 Provinsi Ini Siaga Bencana Karhutla Akibat El Nino

Nasional
PAN dan Gerindra Tinggal 'Klik' kalau Mau Berkoalisi di Pilpres 2024

PAN dan Gerindra Tinggal "Klik" kalau Mau Berkoalisi di Pilpres 2024

Nasional
Komisi III Cecar Polri Soal 'Polisi RW' yang Diluncurkan Jelang Pemilu

Komisi III Cecar Polri Soal "Polisi RW" yang Diluncurkan Jelang Pemilu

Nasional
Demokrat Minta Anies Umumkan Cawapres Bulan Juni, Nasdem: Enggak Bisa Dipatok

Demokrat Minta Anies Umumkan Cawapres Bulan Juni, Nasdem: Enggak Bisa Dipatok

Nasional
Dewas KPK Telah Klarifikasi Firli Bahuri dan Menteri ESDM soal Dugaan Kebocoran Penyelidikan di ESDM

Dewas KPK Telah Klarifikasi Firli Bahuri dan Menteri ESDM soal Dugaan Kebocoran Penyelidikan di ESDM

Nasional
Tolak Tawaran PKS Jadi Cawapres Anies, Mahfud: Kalau Diajak, Malah Merusak Demokrasi

Tolak Tawaran PKS Jadi Cawapres Anies, Mahfud: Kalau Diajak, Malah Merusak Demokrasi

Nasional
PDI-P Tak Persoalkan Kaesang Maju Jadi Calon Wali Kota Depok

PDI-P Tak Persoalkan Kaesang Maju Jadi Calon Wali Kota Depok

Nasional
RUU Kesehatan Tuai Kontroversi, Gus Imin: Harus Dibahas Tuntas dan Tidak Buru-buru

RUU Kesehatan Tuai Kontroversi, Gus Imin: Harus Dibahas Tuntas dan Tidak Buru-buru

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com