Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

PDI-P: Presiden Teror Masyarakat dengan Isu Kudeta

Kompas.com - 25/03/2013, 11:44 WIB
Sabrina Asril

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi III dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Eva Kusuma Sundari meminta Presiden untuk tak lagi sibuk mengurusi isu kudeta. Isu kudeta itu, menurutnya, justru memberikan teror bagi masyarakat.

"Kenyataannya, Presiden meneror kita semua dengan isu kudeta, dan ini sama sekali tidak berguna," ujar Eva di Jakarta, Senin (25/3/2013).

Eva mengaku tak tahu alasan kekhawatiran berlebihan yang dimiliki Presiden. Padahal, Eva yakin aksi unjuk rasa yang dilakukan hari ini sama sekali tidak akan berujung pada kudeta. "Sepanjang TNI tidak terlibat, tidak akan ada kudeta. Hanya TNI yang punya reputasi kudeta," ucapnya.

Eva pun meminta agar Presiden mengurusi kepentingan lain seperti Pengadilan HAM ad hoc. "Saya berharap Presiden tetap melanjutkan pendirian human right court, dan tidak menggunakan isu kudeta untuk membatalkannya," imbuhnya.

Beberapa waktu lalu, Presiden SBY mengundang mantan Komandan Komando Pasukan Khusus (Kopassus) Prabowo Subianto dan tujuh jenderal TNI lainnya. Seluruh tamu SBY itu sepakat mengatakan akan mendukung pemerintahan hingga akhir masa pemerintahannya tanpa ada gonjang-ganjing politik. Presiden juga sempat meminta kepada para elite politik dan kelompok-kelompok tertentu agar jangan keluar jalur demokrasi.

Presiden pun meminta kepada mereka agar jangan ada upaya untuk membuat pemerintahan terguncang. "Saya hanya berharap kepada para elit politik dan kelompok-kelompok tertentu tetaplah berada dalam koridor demokrasi. Itu sah. Tetapi kalau lebih dari itu, apalagi kalau lebih dari sebuah rencana untuk membuat gonjang-ganjingnya negara kita, untuk membuat pemerintah tidak bisa bekerja, saya khawatir ini justru akan menyusahkan rakyat kita," kata Presiden.

Seperti diberitakan, Majelis Kedaulatan Rakyat Indonesia (MKRI) tetap akan memulai aksi pada Senin (25/3/2013 ). MKRI akan melakukan aksi serentak di 25 provinsi. Untuk di Jakarta, aksi akan dilakukan di Gedung Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) di Jalan Diponegoro, Jakarta, pukul 11.00 WIB. Aksi ini merupakan deklarasi gerakan MKRI yang dipimpin Ratna Sarumpaet. Tujuan mereka, yakni menggulingkan pemerintahan SBY-Boediono sebelum Pemilu 2014.

Setelah itu, mereka akan membentuk pemerintahan transisi dengan menunjuk tokoh-tokoh tertentu untuk menjalankan pemerintahan sementara. Selama transisi, mereka akan merubah peraturan perundang-undangan hingga menyiapkan pemilu. Akhirnya, terbentuk pemerintahan baru. Setelah deklarasi Senin besok, mereka menyebut akan menyosialisasikan gerakan tersebut ke masyarakat.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Komisi II Pertimbangkan Bentuk Panja untuk Evaluasi Gaya Hidup dan Dugaan Asusila di KPU

    Komisi II Pertimbangkan Bentuk Panja untuk Evaluasi Gaya Hidup dan Dugaan Asusila di KPU

    Nasional
    Djoko Susilo PK Lagi, Ketua KPK Singgung Kepastian Hukum

    Djoko Susilo PK Lagi, Ketua KPK Singgung Kepastian Hukum

    Nasional
    KPK Geledah Kantor PT Telkom dan 6 Rumah, Amankan Dokumen dan Alat Elektronik

    KPK Geledah Kantor PT Telkom dan 6 Rumah, Amankan Dokumen dan Alat Elektronik

    Nasional
    Pembukaan Rakernas Ke-5 PDI-P Akan Diikuti 4.858 Peserta

    Pembukaan Rakernas Ke-5 PDI-P Akan Diikuti 4.858 Peserta

    Nasional
    KPK Gelar 'Roadshow' Keliling Jawa, Ajak Publik Tolak Politik Uang

    KPK Gelar "Roadshow" Keliling Jawa, Ajak Publik Tolak Politik Uang

    Nasional
    Bobby ke Gerindra padahal Sempat Bilang 'Insya Allah' Gabung Golkar, Mekeng: 'Nothing Special'

    Bobby ke Gerindra padahal Sempat Bilang "Insya Allah" Gabung Golkar, Mekeng: "Nothing Special"

    Nasional
    PPP Disebut Tak Bisa Lolos Parlemen, Mardiono: Ketua KPU Bukan Pengganti Tuhan

    PPP Disebut Tak Bisa Lolos Parlemen, Mardiono: Ketua KPU Bukan Pengganti Tuhan

    Nasional
    Soal Dapat Jatah 4 Kursi Menteri, Ketum PAN: Hak Prerogatif Prabowo

    Soal Dapat Jatah 4 Kursi Menteri, Ketum PAN: Hak Prerogatif Prabowo

    Nasional
    Galang Dukungan di Forum Parlemen WWF Ke-10, DPR Minta Israel Jangan Jadikan Air Sebagai Senjata Konflik

    Galang Dukungan di Forum Parlemen WWF Ke-10, DPR Minta Israel Jangan Jadikan Air Sebagai Senjata Konflik

    Nasional
    Alasan PDI-P Tak Undang Jokowi Saat Rakernas: Yang Diundang yang Punya Spirit Demokrasi Hukum

    Alasan PDI-P Tak Undang Jokowi Saat Rakernas: Yang Diundang yang Punya Spirit Demokrasi Hukum

    Nasional
    Waketum Golkar Kaget Bobby Gabung Gerindra, Ungkit Jadi Parpol Pertama yang Mau Usung di Pilkada

    Waketum Golkar Kaget Bobby Gabung Gerindra, Ungkit Jadi Parpol Pertama yang Mau Usung di Pilkada

    Nasional
    Pj Ketum PBB Sebut Yusril Cocok Jadi Menko Polhukam di Kabinet Prabowo

    Pj Ketum PBB Sebut Yusril Cocok Jadi Menko Polhukam di Kabinet Prabowo

    Nasional
    Penerbangan Haji Bermasalah, Kemenag Sebut Manajemen Garuda Indonesia Gagal

    Penerbangan Haji Bermasalah, Kemenag Sebut Manajemen Garuda Indonesia Gagal

    Nasional
    DKPP Didesak Pecat Ketua KPU dengan Tidak Hormat

    DKPP Didesak Pecat Ketua KPU dengan Tidak Hormat

    Nasional
    JK Nilai Negara Harus Punya Rencana Jangka Panjang sebagai Bentuk Kontrol Kekuasaan

    JK Nilai Negara Harus Punya Rencana Jangka Panjang sebagai Bentuk Kontrol Kekuasaan

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com