Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Studi Banding Santet Jadi Olok-olok di Twitter

Kompas.com - 22/03/2013, 16:32 WIB
Lariza Oky Adisty

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Studi banding anggota Komisi III ke Eropa terkait pasal santet yang ada di dalam penyusunan RUU KUHP mengundang cemoohan di jejaring sosial Twitter. Tak ada satu pun yang menanggapi positif rencana studi banding tersebut.

"Negara paling mistis DPR-nya mau studband ke Eropa masalah Santet. Sebagai warga negara yg setannya paling serem se-dunia gua merasa gagal," kata pemilik akun @Ijey, Jumat (22/3/2013).

"DPR study banding Pasal Santet ke Belanda? Itu goblok sekali karna: 1.Santet itu omong kosong, 2.Harusnya ke Rumania nyet," begitu kicau @Mossad35 yang mempertanyakan pilihan negara tujuan Komisi III.

"Baru buka TL, baru tau anggota DPR yang terhormat studi banding ke Eropa tentang.....santet. Wow cerdas banget sampe pingin nangis!" kata @widwardani.

Bukan hanya itu, seorang pengguna Twitter @nurinurii mengaitkan rencana studi banding ini dengan dua film blockbuster Hollywood yang bercerita mengenai sosok pemburu vampir dan penyihir jahat, Abraham Lincoln: Vampire Hunter dan Hansel and Gretel Witch Hunters.

"Lama-lama Abraham Lincoln, Hansel dan Gretel jadi The Dukun Santet Hunter. Karena vampire udah ngga jaman di tahun 2013," katanya.

Nurinurii bukanlah satu-satunya pengguna Twitter yang menghubungkan rencana pembahasan RUU santet ini dengan budaya populer. Sejumlah pengguna Twitter bahkan mengaitkan isu RUU santet ini dengan saga Harry Potter karya JK Rowling yang memang bercerita seputar dunia sihir.

"Sekolah Tinggi Ilmu Santet dan Ilmu Pelet Hogwarts menerima studi banding dari Parlemen Indonesia," tulis pemilik akun @demityang2an.

"Oh jadi Studi Banding DPR demi mendalami Pasal Santet ke Eropa itu mungkin Observasi Hogwarts ya? Harry Potter? HAHA EPIC!! :))" tulis @aisaesa.

Rencana kunjungan Komisi III ini menjadi perdebatan lantaran sejumlah pasal yang dianggap kontroversial dalam penyusunan RUU KUHP, seperti santet dan penyadapan. Menurut anggota Komisi III dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan, Dimyati Natakusumah, persoalan mengenai santet dan penyadapan tersebut memang bisa dipelajari melalui penelitian internet.

"Tapi, kalau secara langsung kan lebih enak didengarnya dan akuntabel," katanya, Jumat (22/3/2013).

Ia pun mengemukakan alasannya membahas pasal mengenai santet. Menurutnya, persoalan santet harus segera diatur agar tidak terjadi aksi main hakim sendiri, dan banyak orang musyrik percaya pada santet.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Tanggal 22 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

    Tanggal 22 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

    Nasional
    Veteran Perang Jadi Jemaah Haji Tertua, Berangkat di Usia 110 Tahun

    Veteran Perang Jadi Jemaah Haji Tertua, Berangkat di Usia 110 Tahun

    Nasional
    Salim Said Meninggal Dunia, PWI: Indonesia Kehilangan Tokoh Pers Besar

    Salim Said Meninggal Dunia, PWI: Indonesia Kehilangan Tokoh Pers Besar

    Nasional
    Indonesia Perlu Kembangkan Sendiri 'Drone AI' Militer Untuk Cegah Kebocoran Data

    Indonesia Perlu Kembangkan Sendiri "Drone AI" Militer Untuk Cegah Kebocoran Data

    Nasional
    Tokoh Pers Salim Said Meninggal Dunia

    Tokoh Pers Salim Said Meninggal Dunia

    Nasional
    Sekjen PBB: Yusril Akan Mundur dari Ketum, Dua Nama Penggantinya Mengerucut

    Sekjen PBB: Yusril Akan Mundur dari Ketum, Dua Nama Penggantinya Mengerucut

    Nasional
    Sekjen DPR Gugat Praperadilan KPK ke PN Jaksel

    Sekjen DPR Gugat Praperadilan KPK ke PN Jaksel

    Nasional
    Gaduh Kenaikan UKT, Pengamat: Jangan Sampai Problemnya di Pemerintah Dialihkan ke Kampus

    Gaduh Kenaikan UKT, Pengamat: Jangan Sampai Problemnya di Pemerintah Dialihkan ke Kampus

    Nasional
    15 Tahun Meneliti Drone AI Militer, 'Prof Drone UI' Mengaku Belum Ada Kerja Sama dengan TNI

    15 Tahun Meneliti Drone AI Militer, "Prof Drone UI" Mengaku Belum Ada Kerja Sama dengan TNI

    Nasional
    Pengembangan Drone AI Militer Indonesia Terkendala Ketersediaan 'Hardware'

    Pengembangan Drone AI Militer Indonesia Terkendala Ketersediaan "Hardware"

    Nasional
    Indonesia Harus Kembangkan 'Drone AI' Sendiri untuk TNI Agar Tak Bergantung ke Negara Lain

    Indonesia Harus Kembangkan "Drone AI" Sendiri untuk TNI Agar Tak Bergantung ke Negara Lain

    Nasional
    Tak Kunjung Tegaskan Diri Jadi Oposisi, PDI-P Dinilai Sedang Tunggu Hubungan Jokowi dan Prabowo Renggang

    Tak Kunjung Tegaskan Diri Jadi Oposisi, PDI-P Dinilai Sedang Tunggu Hubungan Jokowi dan Prabowo Renggang

    Nasional
    Tingkatkan Kapasitas SDM Kelautan dan Perikanan ASEAN, Kementerian KP Inisiasi Program Voga

    Tingkatkan Kapasitas SDM Kelautan dan Perikanan ASEAN, Kementerian KP Inisiasi Program Voga

    Nasional
    9 Eks Komisioner KPK Surati Presiden, Minta Jokowi Tak Pilih Pansel Problematik

    9 Eks Komisioner KPK Surati Presiden, Minta Jokowi Tak Pilih Pansel Problematik

    Nasional
    Tak Undang Jokowi di Rakernas, PDI-P Pertegas Posisinya Menjadi Oposisi

    Tak Undang Jokowi di Rakernas, PDI-P Pertegas Posisinya Menjadi Oposisi

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com