Saan Bantah Ikut Pertemuan Bahas "Uang Jasa" Anggaran Kepolisian

JAKARTA, KOMPAS.com — Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Saan Mustopa membantah informasi yang menyebutkan dirinya ikut dalam pertemuan di Restoran King Crab, Kawasan Bisnis Sudirman, Jakarta, sekitar 2010. Pertemuan tersebut diduga membahas uang jasa pengurusan anggaran kepolisian.

Menurut Saan, informasi itu hanya fitnah. Ia menduga ada permainan politik pihak tertentu yang mengarahkan opini publik. "Nama saya disebut bahkan digambarkan dalam karikatur yang 100 persen itu bohong, itu fitnah, itu seperti kejahatan politik melalui opini, itu benar-benar digambarkan yang tidak sesuai dengan kenyataan," kata Saan di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta, Jumat (15/3/2013), saat mendampingi Anas Urbaningrum diperiksa.

Anas diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi proyek simulator ujian surat izin mengemudi (SIM) di Korps Lalu Lintas Kepolisian RI. Saan juga mengaku siap dikonfrontasi dengan siapa pun yang disebut dalam pertemuan itu. Menurut pemberitaan Tempo, selain dihadiri Saan, pertemuan di Restoran King Crab tersebut juga dihadiri Anas Urbaningrum, mantan Bendahara Umum Partai Demokat Muhammad Nazaruddin, ketua panitia lelang proyek simulator SIM Ajun Komisaris Besar Teddy Rusmawan, dan Direktur PT Citra Mandiri Metalindo Abadi Budi Susanto. Adapun Budi ditetapkan KPK sebagai tersangka kasus simulator SIM.

Informasi yang dimuat Tempo juga menyebutkan, dalam pertemuan di restoran itu, Nazaruddin meminta uang jasa pengurusan anggaran kepolisian. Besarnya sekitar 12 persen dari anggaran yang disetujui.

Selain membantah pertemuan di Restoran King Crab, Saan juga mengaku tidak ikut dalam pertemuan di Dharmawangsa, apalagi menerima uang terkait kepengurusan anggaran kepolisian tersebut.

“Itu fitnah besar, saya tidak pernah melakukan pertemuan dan menerima uang. Saya siap dikonfrontasi dengan siapa pun yang disebut dalam tuduhan itu,” ujarnya.

Saan pun mengaku akan memikirkan untuk menempuh langkah hukum terkait tudingan ini. “Saya katakan, ini semacam kejahatan politik melalui operasi opini. Ini hanya untuk mengait-ngaitkan orang yang tidak tahu-menahu dengan urusan ini,” katanya lagi.