Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Anas Yakin Semua Hartanya Bisa Dipertanggungjawabkan

Kompas.com - 28/02/2013, 19:40 WIB
Dian Maharani, Sabrina Asril

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Tersangka kasus dugaan korupsi proyek Hambalang Anas Urbaningrum menyatakan seluruh harta kekayaan yang dimilikinya dapat dipertanggungjawabkan. Dengan tenang, Anas mengatakan, harta itu merupakan rezeki yang didapatnya dari Tuhan.

"Rezeki itu datangnya bukan dari manusia, tapi rezeki itu datangnya dari Sang Maha Pemberi Rezeki," ucap Anas saat wawancara dengan Kompas TV, di kediamannya, Jalan Teluk Langsa, Duren Sawit, Jakarta Timur, Kamis (28/2/2013). Anas diketahui melaporkan harta kekayaan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melalui Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) pada 28 Desember 2007.

Ia tercatat memiliki harta kekayaan sekitar Rp 2,2 miliar dan 2.300 dollar AS pada 2007. Harta Anas pada 2007 ini meningkat dibandingkan harta yang dilaporkannya pada Mei 2005, senilai Rp 1,17 miliar dan 2.300 dollar AS.

Anas melaporkan hartanya dalam kapasitas dia sebagai anggota DPR 2004-2009. Saat ditanya apakah harta tersebut berkembang melalui usahanya, Anas menjawab singkat, "Tentu." Tapi dia menolak merinci apa saja jenis usahanya.

Mantan Ketua Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam itu mengatakan, usaha yang dilakukannya ialah dengan berikhtiar. Saat itulah ia menegaskan, hartanya tersebut didapat melalui proses yang benar atau tidak melanggar hukum. "Ikhtiar, kan. Saya tidak ingin ceritakan usahanya, karena saya bukan konsultan bisnis dan konsultan penghasilan. Tapi saya bisa katakan bahwa semuanya itu didapatkan lewat jalan yang bisa dipertanggungjawbakan. Bukan jalan yang langgar etika atau melanggar hukum," terangnya.

Saat disinggung mengenai kepemillikan Toyota Hellfire dan Nissan Elgrand, Anas menjawab mobil yang pernah dipakainya itu adalah mobil pinjaman. "Kalau Hellfire, Elgrand itu, mobil yang dipakai itu belum tentu mobil kita sendiri. Itu bukan mobil saya pribadi, kalau itu ya, yang anda sebut," ujarnya.

Anas juga menerangkan, beberapa mobil yang pernah dipakainya merupakan pinjaman dari kerabat, sementara harta lainnya adalah hasil ikhtiar. "Yang pasti kalau harta itu dipinjamkan oleh Tuhan. Kalau harta dipinjamkan oleh Tuhan, tentu harus dipertanggungjawabkan bukan hanya oleh KPK tapi dunia akhirat, lebih tinggi pangkatnya dari KPK.

Berdasarkan LHKPN Anas yang diakses melalui situs acch.kpk.go.id, nilai harta Anas pada 2005 dan 2007 ini terdiri dari harta tidak bergerak berupa tanah dan bangunan senilai total Rp 1,01 miliar pada 2005, kemudian berkurang nilainya menjadi Rp 965 juta ada 2007. Tanah dan bangunan ini tersebar di Jakarta Timur, Depok, Karawang, dan Bekasi.

Selain harta tidak bergerak, Anas tercatat memiliki harta bergerak berupa alat transportasi yang nilai totalnya Rp 318 juta pada 2005, kemudian meningkat jadi Rp 383 juta pada 2007. Adapun kendaraan yang dimiliki Anas pada 2005 ini terdiri dari KIA Carens seharga Rp 110 juta dan motor Honda seharga Rp 8 juta. Pada 2007, mobil Anas bertambah dua, yakni Nissan Serena seharga Rp 155 juta dan Toyota Kijang Innova senilai Rp 155 juta.

Selain alat transportasi, Anas tercatat memiliki harta bergerak lain yang terdiri dari logam mulia, batu mulia, barang antik, dan barang bergerak lainnya. Pada 2005, tercatat Anas memiliki logam mulia senilai  Rp 3,3 juta, batu mulia Rp 2,7 juta pada 2005, barang antik Rp 81,2 juta, dan barang bergerak lainnya Rp 81,2 juta.

Anas juga melaporkan hartanya berupa giro dan setara kas sebesar Rp 197,1 juta dan 2.300 dollar AS pada 2005, kemudian meningkat menjadi Rp 795,5 juta dan 2.300 dollar AS pada 2007. Selain harta, Anas tercatat memiliki utang sebesar Rp 450 juta pada 2005, yang lalu dilunasinya pada 2007.

KPK menetapkan Anas sebagai tersangka kasus dugaan korupsi Hambalang. Anas diduga menerima pemberian hadiah atau janji proyek Hambalang dan proyek-proyek lainnya. Hadiah itu diduga diterima Anas saat dia masih menjadi anggota DPR atau sebelum terpilih sebagai Ketua Umum Partai Demokrat melalui Kongres Demokrat pada Mei 2010.

Berita terkait dapat dibaca dalam topik: Krisis Demokrat

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

    Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

    Nasional
    Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

    Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

    Nasional
    7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

    7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

    Nasional
    Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

    Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

    Nasional
    Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

    Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

    Nasional
    Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

    Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

    Nasional
    BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

    BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

    Nasional
    Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

    Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

    Nasional
    Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

    Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

    Nasional
    Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

    Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

    Nasional
    Usul Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Sinyal Kepemimpinan Lemah

    Usul Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Sinyal Kepemimpinan Lemah

    Nasional
    Dubes Palestina Sindir Joe Biden yang Bersimpati Dekat Pemilu

    Dubes Palestina Sindir Joe Biden yang Bersimpati Dekat Pemilu

    Nasional
    Di Hadapan Relawan, Ganjar: Politik Itu Ada Moral, Fatsun dan Etika

    Di Hadapan Relawan, Ganjar: Politik Itu Ada Moral, Fatsun dan Etika

    Nasional
    Ide Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Tak Sejalan dengan Pemerintahan Efisien

    Ide Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Tak Sejalan dengan Pemerintahan Efisien

    Nasional
    Chappy Hakim: Kita Belum Punya Konsep Besar Sistem Pertahanan Indonesia, Gimana Bicara Pengembangan Drone?

    Chappy Hakim: Kita Belum Punya Konsep Besar Sistem Pertahanan Indonesia, Gimana Bicara Pengembangan Drone?

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com