Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Umar Arsal: Anas Tak Pernah Minta Pengurus Demokrat Mundur

Kompas.com - 25/02/2013, 21:55 WIB
Dian Maharani

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua DPP Partai Demokrat Bidang Tanggap Darurat Umar Arsal menjelaskan, mantan Ketua Umum Anas Urbaningrum tidak pernah mengajak atau meminta pengurus partai untuk mudur. Menurutnya, keinginan beberapa loyalis Anas yang ingin atau sudah menyatakan mengundurkan diri atas kemauan pribadi.

"Mas Anas tidak pernah mengajak atau meminta kami untuk mundur," ujar Umar seusai menghadiri rapat di DPP Partai Demokrat, Jalan Kramat Raya, Jakarta Pusat, Senin (25/2/2013). Menurutnya, hal itu merupakan hak dan partai tidak dapat melarang keinginan pengurus lainnya untuk mundur.

Sebagai orang yang dekat dengan Anas, Umar sendiri mengaku akan tetap menjadi pengurus di partai. "Enggak, di luar atau di dalam sama saja, yang penting visinya. Kami masih mau mengabdi di partai," ujarnya.

Umar juga diketahui mengunjungi kediaman Anas di Duren Sawit, Jakarta Timur beberapa waktu lalu. Ia mengaku datang hanya untuk berkumpul biasa dan memberikan semangat pada Anas. Ia pun hingga kini tetap berkomunikasi dengan Anas. "Itu hanya kumpul-kumpul biasa. Tetap komunikasi, memberi spirit menghadapi masalah hukumnya," terangnya.

Seperti diketahui, Anas Urbaningrum menyatakan berhenti sebagai Ketua Umum DPP Partai Demokrat, Sabtu (23/2/2013). Hal itu dilakukannya setelah ditetapkan menjadi tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi atas kasus dugaan gratifikasi pada proyek Hambalang.

Setelah Anas mengundurkan diri, Wakil Direktur Eksekutif DPP Partai Demokrat Muhammad Rahmad juga menyatakan mundur. Rahmad mengaku, kemundurannya sebagai bentuk dukungan untuk Anas. Rahmad  pernah menjadi tenaga ahli Anas dan ikut mengurusi pembelian mobil Toyota Harrier yang disebut-sebut sebagai hasil gratifikasi itu.

Kemudian menyusul Ketua DPC Cilacap Tri Dianto yang menyatakan mengundurkan diri. Tri meyakini Anas tidak bersalah. Ia mengaku ingin fokus membantu Anas mencari keadilan.

Berita terkait dapat dibaca dalam topik:Krisis Demokrat

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Tanggal 14 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

    Tanggal 14 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

    Nasional
    Soal Prabowo Tak Ingin Diganggu Pemerintahannya, Zulhas: Beliau Prioritaskan Bangsa

    Soal Prabowo Tak Ingin Diganggu Pemerintahannya, Zulhas: Beliau Prioritaskan Bangsa

    Nasional
    Kemendesa PDTT Apresiasi Konsistensi Pertamina Dukung Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat Wilayah Transmigrasi

    Kemendesa PDTT Apresiasi Konsistensi Pertamina Dukung Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat Wilayah Transmigrasi

    Nasional
    Pospek Kinerja Membaik, Bank Mandiri Raih Peringkat AAA dengan Outlook Stabil dari Fitch Ratings

    Pospek Kinerja Membaik, Bank Mandiri Raih Peringkat AAA dengan Outlook Stabil dari Fitch Ratings

    Nasional
    Refly Harun Anggap PKB dan Nasdem 'Mualaf Oposisi'

    Refly Harun Anggap PKB dan Nasdem "Mualaf Oposisi"

    Nasional
    Berharap Anies Tak Maju Pilkada, Refly Harun: Levelnya Harus Naik, Jadi 'King Maker'

    Berharap Anies Tak Maju Pilkada, Refly Harun: Levelnya Harus Naik, Jadi "King Maker"

    Nasional
    Perkara Besar di Masa Jampidum Fadil Zumhana, Kasus Sambo dan Panji Gumilang

    Perkara Besar di Masa Jampidum Fadil Zumhana, Kasus Sambo dan Panji Gumilang

    Nasional
    Refly Harun: Anies Tak Punya Kontrol Terhadap Parpol di Koalisi Perubahan

    Refly Harun: Anies Tak Punya Kontrol Terhadap Parpol di Koalisi Perubahan

    Nasional
    Verifikasi Bukti Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai, Warga Akan Didatangi Satu-satu

    Verifikasi Bukti Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai, Warga Akan Didatangi Satu-satu

    Nasional
    Indonesia Dorong Pemberian Hak Istimewa ke Palestina di Sidang PBB

    Indonesia Dorong Pemberian Hak Istimewa ke Palestina di Sidang PBB

    Nasional
    Beban Melonjak, KPU Libatkan PPK dan PPS Verifikasi Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai

    Beban Melonjak, KPU Libatkan PPK dan PPS Verifikasi Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai

    Nasional
    Peran Kritis Bea Cukai dalam Mendukung Kesejahteraan Ekonomi Negara

    Peran Kritis Bea Cukai dalam Mendukung Kesejahteraan Ekonomi Negara

    Nasional
    Refly Harun Ungkap Bendera Nasdem Hampir Diturunkan Relawan Amin Setelah Paloh Ucapkan Selamat ke Prabowo

    Refly Harun Ungkap Bendera Nasdem Hampir Diturunkan Relawan Amin Setelah Paloh Ucapkan Selamat ke Prabowo

    Nasional
    UU Pilkada Tak Izinkan Eks Gubernur Jadi Cawagub, Wacana Duet Anies-Ahok Buyar

    UU Pilkada Tak Izinkan Eks Gubernur Jadi Cawagub, Wacana Duet Anies-Ahok Buyar

    Nasional
    Jemaah Haji Tak Punya 'Smart Card' Terancam Deportasi dan Denda

    Jemaah Haji Tak Punya "Smart Card" Terancam Deportasi dan Denda

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com