Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Marzuki Alie: Demokrat Harus Gelar KLB

Kompas.com - 25/02/2013, 12:20 WIB
Sabrina Asril

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Anggota Majelis Tinggi Partai Demokrat, Marzuki Alie, mengatakan, Partai Demokrat harus segera menggelar Kongres Luar Biasa (KLB) untuk mencari ketua umum pengganti Anas Urbaningrum. Seperti diketahui, Anas mengundurkan diri dari jabatan ketua umum, Sabtu (23/2/2013), pasca-ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan gratifikasi proyek Hambalang oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Namun, kata Marzuki, KLB baru akan dilakukan setelah situasi partai dianggap kondusif.

"Ini kan berhalangan tetap. Maka, sesuai AD/ART, Wakil Ketum harus segera melakukan KLB. Ini perintah AD/ART harus segera melakukan KLB," ujar Marzuki di Gedung Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (25/2/2013).

Menurutnya, situasi internal Partai Demokrat saat ini belum kondusif sehingga KLB belum bisa digelar. "Kami ingin konsentrasi meningkatkan soliditas partai dulu," ujar Marzuki.

Ia menjelaskan, salah satu upaya untuk meningkatkan soliditas partai adalah dengan meningkatkan intensitas rapat pengurus harian Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP Partai Demokrat). Selama masa kepemimpinan Anas Urbaningrum, Marzuki mengaku, pengurus harian DPP Partai Demokrat baru sekali melakukan rapat, dan itu pun hanya perkenalan. Padahal, lanjutnya, sesuai dengan AD/ART Partai Demokrat, pengurus harian DPP Partai Demokrat setidaknya menggelar rapat dua bulan sekali.

"Karena tidak ada rapat-rapat, ini jadi membuat situasi DPP jadi tidak terkendali. Anggota pengurus sering sekali bicara di publik," ujar Ketua DPR ini.

Selain itu, menurut Marzuki, rapat hanya untuk pengurus harian terbatas sehingga timbul ketidaksolidan. "Mereka jadi tidak tahu apa yang terjadi, apa yang menjadi kebijakan partai. Jadi, konsolidasi kami bangun dulu. Mudah-mudahan nanti ada KLB, semua sudah rapi dan semua berjalan dengan baik," katanya.

Dengan mundurnya Anas, posisi ketua umum Demokrat saat ini kosong. Majelis Tinggi Demokrat memberikan mandat roda kepemimpinan partai kepada dua Wakil Ketua Umum, Max Sopacua dan Jhonny Alen Marbun; Sekretaris Jenderal Edhie Baskoro Yudhoyono alias Ibas; serta Direktur Eksekutif Toto Riyanto sampai diselenggarakannya KLB.

Berita terkait dapat diikuti dalam topik:
Skandal Proyek Hambalang
Krisis Demokrat

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    KPK Cegah Pengusaha Muhaimin Syarif ke Luar Negeri Terkait Kasus Gubernur Malut

    KPK Cegah Pengusaha Muhaimin Syarif ke Luar Negeri Terkait Kasus Gubernur Malut

    Nasional
    Zulhas: Banyak yang Salah Sangka Prabowo Menang karena Bansos, Keliru...

    Zulhas: Banyak yang Salah Sangka Prabowo Menang karena Bansos, Keliru...

    Nasional
    Seluruh DPW PAN Dorong Zulhas Maju Jadi Ketua Umum Lagi

    Seluruh DPW PAN Dorong Zulhas Maju Jadi Ketua Umum Lagi

    Nasional
    Di Depan Prabowo, Politisi PAN Berdoa Jatah Menteri Lebih Banyak dari Perkiraan

    Di Depan Prabowo, Politisi PAN Berdoa Jatah Menteri Lebih Banyak dari Perkiraan

    Nasional
    Ditjen Imigrasi Periksa 914 WNA, Amankan WN Tanzania dan Uganda karena Diduga Terlibat Prostitusi

    Ditjen Imigrasi Periksa 914 WNA, Amankan WN Tanzania dan Uganda karena Diduga Terlibat Prostitusi

    Nasional
    Disambut Hatta Rajasa, Prabowo Hadiri Rakornas Pilkada PAN

    Disambut Hatta Rajasa, Prabowo Hadiri Rakornas Pilkada PAN

    Nasional
    Tambah Dua Tanker Gas Raksasa, Pertamina International Shipping Jadi Top Tier Pengangkut LPG Asia Tenggara

    Tambah Dua Tanker Gas Raksasa, Pertamina International Shipping Jadi Top Tier Pengangkut LPG Asia Tenggara

    Nasional
    Jaksa KPK Diminta Hadirkan Auditor BPK yang Diduga Terima Suap Terkait Temuan 'Food Estate'

    Jaksa KPK Diminta Hadirkan Auditor BPK yang Diduga Terima Suap Terkait Temuan "Food Estate"

    Nasional
    Kakorlantas Minta Personel Pengamanan WWF di Bali Jaga Etika

    Kakorlantas Minta Personel Pengamanan WWF di Bali Jaga Etika

    Nasional
    KPU Pastikan Verifikasi Data Dukungan Calon Perseorangan Pilkada 2024

    KPU Pastikan Verifikasi Data Dukungan Calon Perseorangan Pilkada 2024

    Nasional
    554 Kloter Jemaah Haji Reguler Sudah Kantongi Visa, Siap Berangkat Mulai 12 Mei

    554 Kloter Jemaah Haji Reguler Sudah Kantongi Visa, Siap Berangkat Mulai 12 Mei

    Nasional
    Anggap Wajar Prabowo Wacanakan 41 Kementerian, Demokrat: Untuk Respons Tantangan Bangsa

    Anggap Wajar Prabowo Wacanakan 41 Kementerian, Demokrat: Untuk Respons Tantangan Bangsa

    Nasional
    PAN Gelar Rakornas Pilkada Serentak, Prabowo Subianto Bakal Hadir

    PAN Gelar Rakornas Pilkada Serentak, Prabowo Subianto Bakal Hadir

    Nasional
    KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

    KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

    Nasional
    KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

    KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com