KPK Jangan Masuk ke Pusaran Politik Demokrat

JAKARTA, KOMPAS.com -- Komisi Pemberantasan Korupsi diminta tidak masuk ke pusaran politik di Partai Demokrat terakit penetapan tersangka mantan Ketua Umum DPP Partai Demokrat Anas Urbaningrum. KPK sebaiknya fokus pada tugasnya untuk menyelidiki kasus dugaan korupsi proyek Hambalang agar cepat tuntas.

"Sebab masyarakat sudah terlalu lama tersandera oleh kasus Hambalang ini. KPK jangan sampai terpancing dan ikut terseret pada pusaran politik di Demokrat sekarang," kata anggota Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat, Martin Hutabarat di Jakarta, Minggu ( 24/2/2013 ).

Hal itu dikatakan Martin menyikapi pernyataan Anas serta Majelis Tinggi Demokrat pascapenetapan tersangka Anas terkait kasus Hambalang.

Martin mengatakan, KPK tidak perlu lagi membuat ramai situasi politik. Dia berharap pimpinan KPK ke depannya tidak perlu terlalu banyak bicara kepada publik sebab rakyat masih percaya terhadap tindakan KPK.

Hanya saja, meski percaya KPK masih berada di jalur yang tepat, politisi Partai Gerindra itu menyayangkan lambannya penyidikan kasus Hambalang yang diduga melibatkan Anas. Akibatnya, terbuka celah bagi publik untuk menafsirkan yang macam-macam.

Seperti diberitakan, Anas menuding penetapan tersangkanya berdasarkan intervensi pihak luar. Anas mengaitkan penetapan status terasngka dengan beberapa peristiwa seperti desakan agar KPK memperjelas statusnya, bocornya draf surat perintah penyidikan, hingga permintaan Majelis Tinggi agar dirinya fokus pada perkara di KPK. Dari penjelasannya, Anas tak gamblang menyebut siapa pihak yang menurutnya mengintervensi KPK.

Majelis Tinggi Demokrat tak mau mengomentari tudingan Anas itu dengan alasan tak tahu apa yang dialami Anas. Dia malah melempar "bola" ke KPK.

"Agar masyarakat mengetahui duduk persoalan, ada baiknya KPK jelaskan spekulasi itu, sepanjang tidak menganggu tugas dan pekerjaan KPK," kata Toto Riyanto, Direktur Eksekutif DPP yang juga anggota Majelis Tinggi Demokrat.