Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Dipta Dinikahi Djoko Susilo di Sukoharjo?

Kompas.com - 13/02/2013, 22:11 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com — Sosok Dipta Anindita yang menjalani pemeriksaan di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Rabu (13/2/2013), selama ini hanya disebut sebagai teman dekat atau kerabat Irjen Djoko Susilo. Namun, informasi dari Sukaharjo, Jawa Tengah, menyebutkan Dipta sudah dinikahi Djoko.

Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Grogol, Sukoharjo, Syafe'i, mengatakan bahwa Djoko dan Dipta menikah di KUA Kecamatan Grogol, Kabupaten Sukoharjo. Namun, semua berkas pernikahan disita KPK sehingga Syafe'i tidak dapat menyebutkan detail soal pernikahan tersebut.

Syafe'i mengatakan, pada 11 Januari 2013, dua petugas KPK mendatangi KUA Kecamatan Grogol dan mencari data mengenai status Putri Solo 2008 itu. Pihaknya mengaku kaget lantaran tak ada informasi sebelumnya. Terlebih lagi, semua petugas mulai dari Kepala KUA hingga naib yang menikahkan sudah diganti.

"(Karenanya), pertanyaan mengenai apakah Dipta itu sudah menikah atau belum, tidak perlu kami jawab. Yang jelas, semua sudah ditangani KPK. Semua berkas, termasuk buku nikah, dibawa ke sana," ujar Syafe'i, Senin (11/2/2013). Dengan dibawanya semua berkas asli tanpa ada salinan atau duplikat, dia tak bisa menyebutkan kapan tepatnya Dipta menikah dengan Djoko. Syafe'i mengatakan, pembuatan duplikat buku nikah hanya bisa dilakukan ketika buku asli hilang.

Saat tim KPK datang, Syafe'i mengatakan bahwa mereka sudah ditawarkan untuk membawa salinan atau fotokopi buku nikah. Akan tetapi, para petugas meminta berkas asli dengan foto berwarna di dalamnya. "Ya sudah, semuanya sudah dibawa KPK dan langsung ditangani mereka."

Tim KPK hanya membawa dokumen pernikahan, dan tak ada pegawai KUA yang dimintai keterangan lantaran semua adalah pegawai baru. "Pak naib yang menikahkan sudah pindah ke salah satu kecamatan di Sukoharjo. Saya dan pegawai lainnya merupakan orang baru di KUA ini, jadi ya tidak tahu," katanya.

Syafe'i menambahkan, kedatangan tim KPK yang kemudian membawa berkas pernikahan Djoko dan Dipta itu sudah dilaporkan kepada Kementerian Agama. Menurut dia, tidak ada arahan khusus dari kementerian. Kementerian Agama meminta semua pelayanan pernikahan tetap berjalan seperti biasa.

KUA, lanjut Syafe'i, sudah menjalankan tugasnya dan tak ada kaitan dengan kasus yang saat ini ditangani KPK. "Kami hanya melayani warga yang ingin menikah. Selama syarat-syaratnya lengkap, ya kami layani," kata dia.

KPK menetapkan Djoko sebagai tersangka kasus dugaan korupsi simulator SIM atas dugaan bersama-sama melakukan perbuatan melawan hukum atau penyalahgunaan wewenang untuk menguntungkan diri sendiri atau pihak lain, tetapi justru merugikan keuangan negara. Selain Djoko, KPK menetapkan tiga tersangka lainnya, yakni Brigadir Jenderal (Pol) Didik Purnomo, Budi Susanto, dan Sukotjo S Bambang.

Dalam pengembangannya, KPK menetapkan Djoko sebagai tersangka tindak pidana pencucian uang senilai Rp 45 miliar. Pencucian uang antara lain dilakukan dengan membeli aset properti, baik tanah maupun bangunan, yang diatasnamakan kerabat serta orang dekat Djoko.

Informasi yang diperoleh Kompas.com dari KPK menyebutkan nilai aset Djoko sejak 2012 mencapai Rp 15 miliar. Sementara itu, nilai aset yang diduga dimiliki Djoko sejak menjabat Direktur Lalu Lintas Polda Metro Jaya mencapai Rp 30 miliar. Nilai aset ini belum termasuk yang berupa sejumlah lahan di Leuwinanggung, Tapos, Bogor, dan Cijambe, Subang. (M-13/GM/DN)

Berita terkait dapat dibaca pada topik: Dugaan Korupsi Korlantas Polri

 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

    Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

    Nasional
    Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

    Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

    Nasional
    PSI Buka Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Pilkada 2024

    PSI Buka Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Pilkada 2024

    Nasional
    PKB: Semua Partai Terima Penetapan Prabowo-Gibran, kecuali yang Gugat ke PTUN

    PKB: Semua Partai Terima Penetapan Prabowo-Gibran, kecuali yang Gugat ke PTUN

    Nasional
    Ukir Sejarah, Walkot Surabaya Terima Penghargaan Satyalancana Karya Bhakti Praja Nugraha

    Ukir Sejarah, Walkot Surabaya Terima Penghargaan Satyalancana Karya Bhakti Praja Nugraha

    BrandzView
    Jokowi dan Gibran Disebut Bukan Bagian PDI-P, Kaesang: Saya Enggak Ikut Urusi Dapurnya

    Jokowi dan Gibran Disebut Bukan Bagian PDI-P, Kaesang: Saya Enggak Ikut Urusi Dapurnya

    Nasional
    Helikopter Panther dan KRI Diponegoro Latihan Pengiriman Barang di Laut Mediterania

    Helikopter Panther dan KRI Diponegoro Latihan Pengiriman Barang di Laut Mediterania

    Nasional
    Kaesang Sebut PSI Sudah Kantongi Bakal Calon Gubernur DKI Jakarta

    Kaesang Sebut PSI Sudah Kantongi Bakal Calon Gubernur DKI Jakarta

    Nasional
    Hasto: Di Tengah Panah 'Money Politic' dan 'Abuse of Power', PDI-P Masih Mampu Jadi Nomor 1

    Hasto: Di Tengah Panah "Money Politic" dan "Abuse of Power", PDI-P Masih Mampu Jadi Nomor 1

    Nasional
    Jokowi Suntik Modal Hutama Karya Rp 18,6 T untuk Pembangunan Tol Sumatera

    Jokowi Suntik Modal Hutama Karya Rp 18,6 T untuk Pembangunan Tol Sumatera

    Nasional
    Ke Kader yang Akan Ikut Pilkada, Megawati: Kalau Bohong, Lebih Baik Tidak Usah

    Ke Kader yang Akan Ikut Pilkada, Megawati: Kalau Bohong, Lebih Baik Tidak Usah

    Nasional
    Hakim: Hinaan Rocky Gerung Bukan ke Pribadi Jokowi, tetapi kepada Kebijakan

    Hakim: Hinaan Rocky Gerung Bukan ke Pribadi Jokowi, tetapi kepada Kebijakan

    Nasional
    Belum Putuskan Maju Pilkada di Mana, Kaesang: Lihat Dinamika Politik

    Belum Putuskan Maju Pilkada di Mana, Kaesang: Lihat Dinamika Politik

    Nasional
    Jokowi Bakal Diberi Posisi Terhormat, PDI-P: Untuk Urusan Begitu, Golkar Paling Sigap

    Jokowi Bakal Diberi Posisi Terhormat, PDI-P: Untuk Urusan Begitu, Golkar Paling Sigap

    Nasional
    PPP Jadi Partai yang Gugat Sengketa Pileg 2024 Terbanyak

    PPP Jadi Partai yang Gugat Sengketa Pileg 2024 Terbanyak

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com