Kompas.com - 12/02/2013, 15:03 WIB
Penulis Sandro Gatra
|
EditorHindra

JAKARTA, KOMPAS.com — Juru Bicara Presiden Julian Aldrin Pasha mengatakan, pihaknya telah melakukan penyelidikan internal terkait rumor adanya staf dari staf khusus Presiden yang membocorkan draf surat perintah penyidikan (sprindik) Komisi Pemberantasan Korupsi. Dalam draf itu tertulis status Ketua Umum DPP Partai Demokrat Anas Urbaningrum sebagai tersangka.

Julian mengaku sudah berbicara langsung dengan orang yang dituduh membocorkan. "Dijelaskan tidak demikian adanya," kata Julian di Pangkalan TNI Angkatan Udara Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Selasa (12/2/2013).

Julian menegaskan, lembaga Kepresidenan tidak pernah mencampuri urusan lembaga lain, termasuk KPK. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, kata dia, sangat menghormati kewenangan KPK dan tak akan ikut campur dalam proses penegakan hukum.

"Secara resmi Presiden tidak pernah menginstruksikan, meminta kepada staf untuk melakukan apa yang disebut intervensi, termasuk dalam (pembocoran) sprindik KPK," kata Julian.

Hanya saja, jika nantinya terbukti adanya pelanggaran yang melibatkan internal Istana, tambah Julian, pihaknya memiliki mekanisme internal untuk menertibkan. "Tapi sekali lagi, secara formal lembaga Kepresidenan tidak pernah mencampuri urusan lembaga lain," pungkas dia.

Seperti diberitakan, sejak Kamis (7/2/2013) pekan lalu santer beredar KPK bakal menetapkan Anas sebagai tersangka kasus korupsi. Kemudian beredar dokumen yang diduga sprindik untuk Anas.

KPK membantah bahwa Anas telah ditetapkan sebagai tersangka. Dokumen yang beredar, menurut pihak KPK, belum berupa sprindik resmi KPK karena belum ditandatangani dan bernomor. Kalaupun dokumen yang beredar tersebut berasal dari KPK, itu baru sebatas draf yang harus ditandatangani semua pimpinan.

Pihak KPK menyebut tengah melakukan penyelidikan internal. Jika memang benar, pembocor dokumen tersebut berasal dari internal KPK, maka yang bersangkutan tak hanya dikenai pasal pelanggaran kode etik. KPK menyebut akan memidanakan pembocor dokumen tersebut, apalagi jika terbukti tindakannya ternyata mengganggu proses penyelidikan dan penyidikan suatu perkara korupsi.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca tentang


    Video Pilihan

    26th

    Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

    Syarat & Ketentuan
    Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
    Laporkan Komentar
    Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

    Terkini Lainnya

    KSP: Munculkan Nama-nama Calon Pemimpin IKN agar Presiden Punya Banyak Pilihan

    KSP: Munculkan Nama-nama Calon Pemimpin IKN agar Presiden Punya Banyak Pilihan

    Nasional
    Kecelakaan Maut di Rapak Balikpapan, Legislator Kaltim Harap Pemerintah Bangun Fly Over di Sana

    Kecelakaan Maut di Rapak Balikpapan, Legislator Kaltim Harap Pemerintah Bangun Fly Over di Sana

    Nasional
    Diperiksa KPK, Dino Patti Djalal Akui yang Kenalkan Formula E ke Pemda DKI

    Diperiksa KPK, Dino Patti Djalal Akui yang Kenalkan Formula E ke Pemda DKI

    Nasional
    Arteria Dahlan Bisa Dapat Diskresi Soal Pelat Khusus Polisi, tapi..

    Arteria Dahlan Bisa Dapat Diskresi Soal Pelat Khusus Polisi, tapi..

    Nasional
    Dirut BPJS Kesehatan Ungkap Rencana NIK Gantikan Nomor Kepesertaan

    Dirut BPJS Kesehatan Ungkap Rencana NIK Gantikan Nomor Kepesertaan

    Nasional
    Politikus PKS Nilai Pemindahan IKN Bukan Solusi, tetapi Masalah Baru

    Politikus PKS Nilai Pemindahan IKN Bukan Solusi, tetapi Masalah Baru

    Nasional
    87 Jemaah Umrah Positif Saat Tiba di Indonesia, Kemenag Duga Tertular Saat Pulang

    87 Jemaah Umrah Positif Saat Tiba di Indonesia, Kemenag Duga Tertular Saat Pulang

    Nasional
    PKB Persilakan Ridwan Kamil Bergabung demi Maju Pilpres 2024

    PKB Persilakan Ridwan Kamil Bergabung demi Maju Pilpres 2024

    Nasional
    Politisi PDI-P: Tugas Tak Mudah, Kepala Otorita IKN Harus Sosok Luar Biasa

    Politisi PDI-P: Tugas Tak Mudah, Kepala Otorita IKN Harus Sosok Luar Biasa

    Nasional
    Nakes Diduga Suntik Vaksin Kosong di Medan, Kemenkes Minta Vaksinator Profesional Jalankan Tugas

    Nakes Diduga Suntik Vaksin Kosong di Medan, Kemenkes Minta Vaksinator Profesional Jalankan Tugas

    Nasional
    KSP: Presiden Masih Punya Waktu Putuskan Siapa yang Pimpin IKN

    KSP: Presiden Masih Punya Waktu Putuskan Siapa yang Pimpin IKN

    Nasional
    KSAU Tekankan Instruktur dan Siswa Penerbang Utamakan Keselamatan

    KSAU Tekankan Instruktur dan Siswa Penerbang Utamakan Keselamatan

    Nasional
    PAN Sebut Ridwan Kamil Masuk Radar untuk Dicalonkan Saat Pilpres 2024

    PAN Sebut Ridwan Kamil Masuk Radar untuk Dicalonkan Saat Pilpres 2024

    Nasional
    Politikus PKS: Yang Dibutuhkan Luar Jawa Bukan Istana, tapi Infrastruktur Layak-Ekonomi Tumbuh

    Politikus PKS: Yang Dibutuhkan Luar Jawa Bukan Istana, tapi Infrastruktur Layak-Ekonomi Tumbuh

    Nasional
    Satgas Minta Pemda Jabodetabek Kompak Cegah Penularan Covid-19

    Satgas Minta Pemda Jabodetabek Kompak Cegah Penularan Covid-19

    Nasional
    komentar di artikel lainnya
    Close Ads X
    Lengkapi Profil
    Lengkapi Profil

    Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.