Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

PPP: Tindakan SBY Benahi Demokrat Wajar

Kompas.com - 10/02/2013, 17:04 WIB
Aditya Revianur

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekjen Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Rommy Romahurmuziy menilai, tindakan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang sibuk membenahi partai Demokrat adalah hal yang wajar. Sebagai Ketua Dewan Pembina partai Demokrat, SBY sudah semestinya mengambil tindakan di kala partainya sedang terpuruk.

"Bagi yang melihat secara bijak, ini adalah konsekuensi dari desain sistem politik nasional, itu tidak bisa terhindarkan," ujar Rommy di Dapur Selera, Jakarta, Minggu (10/2/2013).

dalam sistem politik nasional, kata Rommy, SBY dalam meraih kursi RI 1 memanfaatkan Partai Demokrat sebagai sarana politik. Sehingga, wajar jika SBY meluangkan waktunya untuk mengatasi persoalan di Demokrat. Hal itu sudah menjadi tanggung jawabnya atas partai yang mengantarkannya meraih posisi orang nomor satu di Indonesia.

"Kalau kemudian Presiden memberikan sebagian waktu untuk mengurusi isu politik yang mengantarkan jabatan publiknya, adalah suatu konsekuensi saja sepanjang itu tidak menyita perhatian dan konsentrasi sebagai Presiden," tuturya.

Rommy mengatakan, PPP menerima sepenuhnya keputusan SBY tersebut. Kebijakan Presiden SBY itu, kata Rommy, sama sekali tidak berpengaruh terhadap loyalitas PPP dalam Setgab. PPP, lanjutnya, juga tidak terganggu atas kebijakan SBY yang mengurusi Demokrat.

"Jadi, apa yang dilakukan Presiden merupakan bagian dari pembenahan partai. PPP sendiri ada dua pejabat publik di tingkat menteri (Menteri Agama Suryadharma Ali dan Menteri Perumahan Djan Faridz). Bagi kami sepanjang mereka menggunakan waktu di luar waktu yang diwajibkan oleh negara maka tidak ada persoalan," katanya.

Berita terkait, baca :

DEMOKRAT "TERJUN" BEBAS

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Veteran Perang Jadi Jemaah Haji Tertua, Berangkat di Usia 110 Tahun

    Veteran Perang Jadi Jemaah Haji Tertua, Berangkat di Usia 110 Tahun

    Nasional
    Salim Said Meninggal Dunia, PWI: Indonesia Kehilangan Tokoh Pers Besar

    Salim Said Meninggal Dunia, PWI: Indonesia Kehilangan Tokoh Pers Besar

    Nasional
    Indonesia Perlu Kembangkan Sendiri 'Drone AI' Militer Untuk Cegah Kebocoran Data

    Indonesia Perlu Kembangkan Sendiri "Drone AI" Militer Untuk Cegah Kebocoran Data

    Nasional
    Tokoh Pers Salim Said Meninggal Dunia

    Tokoh Pers Salim Said Meninggal Dunia

    Nasional
    Sekjen PBB: Yusril Akan Mundur dari Ketum, Dua Nama Penggantinya Mengerucut

    Sekjen PBB: Yusril Akan Mundur dari Ketum, Dua Nama Penggantinya Mengerucut

    Nasional
    Sekjen DPR Gugat Praperadilan KPK ke PN Jaksel

    Sekjen DPR Gugat Praperadilan KPK ke PN Jaksel

    Nasional
    Gaduh Kenaikan UKT, Pengamat: Jangan Sampai Problemnya di Pemerintah Dialihkan ke Kampus

    Gaduh Kenaikan UKT, Pengamat: Jangan Sampai Problemnya di Pemerintah Dialihkan ke Kampus

    Nasional
    15 Tahun Meneliti Drone AI Militer, 'Prof Drone UI' Mengaku Belum Ada Kerja Sama dengan TNI

    15 Tahun Meneliti Drone AI Militer, "Prof Drone UI" Mengaku Belum Ada Kerja Sama dengan TNI

    Nasional
    Pengembangan Drone AI Militer Indonesia Terkendala Ketersediaan 'Hardware'

    Pengembangan Drone AI Militer Indonesia Terkendala Ketersediaan "Hardware"

    Nasional
    Indonesia Harus Kembangkan 'Drone AI' Sendiri untuk TNI Agar Tak Bergantung ke Negara Lain

    Indonesia Harus Kembangkan "Drone AI" Sendiri untuk TNI Agar Tak Bergantung ke Negara Lain

    Nasional
    Tak Kunjung Tegaskan Diri Jadi Oposisi, PDI-P Dinilai Sedang Tunggu Hubungan Jokowi dan Prabowo Renggang

    Tak Kunjung Tegaskan Diri Jadi Oposisi, PDI-P Dinilai Sedang Tunggu Hubungan Jokowi dan Prabowo Renggang

    Nasional
    Tingkatkan Kapasitas SDM Kelautan dan Perikanan ASEAN, Kementerian KP Inisiasi Program Voga

    Tingkatkan Kapasitas SDM Kelautan dan Perikanan ASEAN, Kementerian KP Inisiasi Program Voga

    Nasional
    9 Eks Komisioner KPK Surati Presiden, Minta Jokowi Tak Pilih Pansel Problematik

    9 Eks Komisioner KPK Surati Presiden, Minta Jokowi Tak Pilih Pansel Problematik

    Nasional
    Tak Undang Jokowi di Rakernas, PDI-P Pertegas Posisinya Menjadi Oposisi

    Tak Undang Jokowi di Rakernas, PDI-P Pertegas Posisinya Menjadi Oposisi

    Nasional
    Bea Cukai: Pemerintah Sepakati Perubahan Kebijakan dan Pengaturan Barang Impor

    Bea Cukai: Pemerintah Sepakati Perubahan Kebijakan dan Pengaturan Barang Impor

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com