Akbar Tandjung: Langkah SBY Bisa Ganggu Stabilitas Partai

JAKARTA, KOMPAS.com — Langkah penyelamatan Partai Demokrat yang disampaikan Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono dinilai justru dapat mengganggu soliditas internal partai. Penilaian ini disampaikan Ketua Dewan Pertimbangan Partai Golkar Akbar Tandjung sebagai tanggapan atas kemelut di tubuh Partai Demokrat.

"Kalau ada masalah intern partai itu bisa diselesaikan dengan sebaik-baiknya melalui mekanisme intern partai. Kemudian tentu untuk bisa penyelesaian, yang diambil itu harus menjaga kredibilitas partai tetap kokoh. Apakah langkah-langkah itu akan menjamin solidaritas Partai Demokrat? Saya kok merasakan itu bisa mengganggu soliditas partai," kata Akbar di sela-sela acara rapat koordinasi teknis Partai Golkar di kantor DPP Golkar, Jakarta, Sabtu (9/2/2013).

Akbar menilai pernyataan SBY, yang mengatakan bahwa Partai Demokrat tidak akan fokus pada persiapan Pemilu 2014 dalam waktu dekat ini merupakan pernyataan yang tidak masuk akal. Menurutnya, setiap partai politik pasti membicarakan strategi memenangkan pemilu yang tinggal satu tahun lagi.

"Kan bulan-bulan ini, hari-hari ke depan, semua partai menyiapkan calon (anggota) legislatifnya untuk Pemilu 2014, dan caleg itu memang dipersiapkan oleh siapa? Oleh pimpinan partai, yang formal dalam hal ini ketua umum dan sekjen, karena merekalah yang punya hak untuk menandatangani calon-calon kepala daerah dan (anggota) legislatif tersebut," kata Akbar.

Akbar juga menganggap langkah yang ditempuh SBY itu tidak menunjukkan sikap kenegaraannya sebagai Presiden RI. Menurut Akbar, SBY justru tampak lebih mementingkan partainya ketimbang urusan kenegaraan.

"Kalau kita sudah menjadi negarawan, tentu saja kita harus memikirkan masalah-masalah yang berkaitan dengan kepemimpinan negara di atas kepentingan yang lain, walaupun tidak mengurangi posisi beliau sebagai majelis tinggi dan dewan pembina," ujar Akbar.

Dalam pidatonya seusai rapat Majelis Tinggi Partai Demokrat di Puri Cikeas, Bogor, Jawa Barat, Jumat (8/2/2013) malam, SBY menyampaikan delapan poin penyelamatan Partai Demokrat. Salah satunya adalah kendali partai yang diambil alih Majelis Tinggi. Majelis Tinggi terdiri dari sembilan elite Demokrat, yakni SBY, Wakil Ketua Dewan Pembina Marzuki Alie, Sekretaris Dewan Pembina Jero Wacik, Sekretaris Dewan Kehormatan TB Silalahi, Ketua Umum DPP Anas Urbaningrum, dua Wakil Ketua Umum DPP Max Sopacua dan Jhonny Alen, Sekretaris Jenderal DPP Edhi Baskoro Yudhoyono, dan Direktur Eksekutif DPP Toto Riyanto.

Menurut SBY, dalam waktu dekat ini Partai Demokrat tidak akan fokus dulu pada persiapan Pemilu 2014. Pihaknya akan menata, membenahi, dan membersihkan Partai Demokrat. Selain mengambil alih pemulihan kondisi internal partai, SBY mempersilakan kader dan pengurus yang tak sepakat dengan solusi ini untuk keluar dari partai. Hal itu berlaku bagi kader yang gelisah dengan turunnya elektabilitas ataupun demi menyelamatkan partai. SBY juga meminta Anas untuk fokus pada kasus dugaan korupsi di Komisi Pemberantasan Korupsi.