Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Anas "Non-Aktif", Ruhut Sibuk Terima Ucapan Selamat

Kompas.com - 09/02/2013, 00:00 WIB
Sabrina Asril

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Keputusan Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono yang tidak mencopot Anas Urbaningrum dari ketua umum, tetapi mengambil alih semua kewenangan, Jumat (8/2/2013) malam, disambut gembira Ruhut Sitompul. Selama ini, Ruhut memang kerap bersuara keras agar Anas segera mundur lantaran sering dikaitkan dalam perkara hukum.

"Ya, terima kasih. Akhirnya benar kan apa kataku kemarin-kemarin," ujar Ruhut, Jumat (8/2/2013), saat dihubungi wartawan. Dia mengaku meski dulu kerap dicibir lantaran selalu menyerang ketua umum partainya sendiri, kini ia justru mendapat banyak ucapan selamat.

"Dari tadi setelah Pak SBY pidato, aku terus terima telepon ucapan selamat. Ini masih banyak lagi yang tunggu," seloroh politisi yang juga seorang komedian ini. Ruhut mengaku, dia juga dihubungi para "sekutu" Anas yang selama ini mendukung mantan Ketua Umum PB Himpunan Islam Indonesia (HMI).

Para "sekutu" Anas itu, lanjut Ruhut, mengucapkan selamat lantaran Ruhut menang dalam pertarungan politik di internal Demokrat. "Itulah aku bilang, ini bukan aku yang menang, tapi kebenaran yang menang. Ini semua kehendak Tuhan, akan indah pada waktunya. Padahal, dulu kayak apa mereka sama aku. Tapi enggak apa-apa, aku orangnya kan gitu," ucap Ruhut.

Ia pun bersimpati kepada Anas. Ia berharap keputusan SBY ini bisa membuat Anas lebih fokus mengurus kasusnya. "Saya kasihan sama Anas," ucap Ruhut.

Seperti diberitakan, SBY selaku Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat menyatakan bahwa kepemimpinan Partai Demokrat kini diambil alih oleh Majelis Tinggi Partai Demokrat. Semua instrumen Dewan Pimpinan Pusat, seperti fraksi, Dewan Pimpinan Daerah, dan Dewan Pimpinan Cabang, kini bertanggung jawab penuh kepada SBY.

Meski tidak dicopot dari kursi Ketua Umum sekaligus tetap menjadi Wakil Ketua Majelis Tinggi, Anas diminta fokus pada dugaan persoalan hukumnya di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). "Dengan harapan keadilan benar-benar tegak, dan tim hukum Partai Demokrat siap memberi bantuan hukum," ujar SBY dalam konferensi pers di Cikeas.

Berita terkait dapat dibaca dalam topik Demokrat "Terjun Bebas"

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

    Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

    Nasional
    Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

    Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

    Nasional
    7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

    7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

    Nasional
    Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

    Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

    Nasional
    Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

    Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

    Nasional
    Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

    Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

    Nasional
    BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

    BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

    Nasional
    Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

    Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

    Nasional
    Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

    Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

    Nasional
    Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

    Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

    Nasional
    Usul Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Sinyal Kepemimpinan Lemah

    Usul Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Sinyal Kepemimpinan Lemah

    Nasional
    Dubes Palestina Sindir Joe Biden yang Bersimpati Dekat Pemilu

    Dubes Palestina Sindir Joe Biden yang Bersimpati Dekat Pemilu

    Nasional
    Di Hadapan Relawan, Ganjar: Politik Itu Ada Moral, Fatsun dan Etika

    Di Hadapan Relawan, Ganjar: Politik Itu Ada Moral, Fatsun dan Etika

    Nasional
    Ide Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Tak Sejalan dengan Pemerintahan Efisien

    Ide Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Tak Sejalan dengan Pemerintahan Efisien

    Nasional
    Chappy Hakim: Kita Belum Punya Konsep Besar Sistem Pertahanan Indonesia, Gimana Bicara Pengembangan Drone?

    Chappy Hakim: Kita Belum Punya Konsep Besar Sistem Pertahanan Indonesia, Gimana Bicara Pengembangan Drone?

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com