Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Malam Ini, SBY Kumpulkan Majelis Tinggi Demokrat

Kompas.com - 08/02/2013, 09:41 WIB
Sabrina Asril

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono akan mengumpulkan para anggota Majelis Tinggi, Jumat (8/2/2013) malam. Diprediksi, pertemuan ini akan membahas mengenai prahara yang tengah melanda Partai Demokrat. Ada dugaan, tengah terjadi friksi di antara dua kubu, Anas Urbaningrum dan SBY. Partai bentukan SBY ini mengalami kemerosotan setelah sejumlah survei menunjukkan bahwa elektabilitas Partai Demokrat selalu berada di bawah 10 persen.

"Biasanya pertemuannya malam, sehabis maghrib. Tapi kami belum tahu jamnya, paling baru sore dikabari," ujar Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Max Sopacua, Jumat pagi, saat dihubungi wartawan.

Kemungkinan, sembilan anggota Majelis Tinggi akan hadir dalam pertemuan di kediaman pribadi SBY, di Puri Cikeas, Bogor, Jawa Barat. Kesembilan orang itu adalah SBY selaku Ketua Majelis Tinggi sekaligus Ketua Dewan Pembina; Wakil Ketua Dewan Pembina Marzuki Alie; Sekretaris Dewan Pembina Jero Wacik; Sekretaris Dewan Kehormatan TB Silalahi; Ketua Umum DPP Anas Urbaningrum; dua Wakil Ketua Umum DPP, Max Sopacua dan Jhonny Alen; Sekretaris Jenderal DPP Edhi Baskoro Yudhoyono; serta Direktur Eksekutif DPP Toto Riyanto.

Max mengatakan, pertemuan malam nanti akan menindaklanjuti pertemuan Dewan Pembina yang digelar SBY pada Kamis malam. "Yang tadi malam akan ditindaklanjuti tentang keinginan-keinginan yang bisa diakomodir untuk penyelamatan partai," ucap Max.

Dalam pertemuan Dewan Pembina, anggota Dewan Pembina Partai Demokrat, Syarief Hasan, menjelaskan bahwa SBY sudah memiliki solusi untuk menyelamatkan partai yang elektabilitasnya terpuruk dalam berbagai survei akibat perkara korupsi. Saat ditanya soal solusi yang disiapkan SBY itu, Max mengaku belum mengetahuinya.

"Secara konkret belum tahu. Kan itu harus dibicarakan dengan Pak Anas. Pak Anas nanti kan juga hadir sebagai Majelis Tinggi," kata Max.

Tidak ada persiapan khusus yang dilakukan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat menyikapi pertemuan malam nanti. Menurut Max, segala keputusan akan bermuara kepada SBY sebagai pendiri partai, dan semua kader harus mematuhi keputusan itu. Saat disinggung soal pertemuan di kediaman Anas tadi malam, Max mengakui, tidak tertutup kemungkinan pertemuan itu berbicara soal konsolidasi.

"Itu hal biasa sebenarnya. Tapi saya pikir tidak tertutup mereka bicara konsolidasi, dan hal-hal lain, di samping ada persepsi bertentangan dengan para menteri yang ingin menyelamatkan partai dengan melakukan perubahan," kata Max.

Seperti diberitakan, polemik internal Demokrat kembali mencuat setelah rilis hasil survei Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) yang menunjukkan elektabilitas Partai Demokrat tinggal 8,3 persen. Dugaan keterlibatan Anas dalam kasus dugaan korupsi Hambalang disebut menjadi salah satu faktor penyebab terus merosotnya elektabilitas Partai Demokrat.

Bahkan, SBY yang tengah melawat ke luar negeri pun memberikan pernyataan di Arab Saudi. Ia menyebut bahwa penyelesaian kasus yang terkatung-katung di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memberi dampak pada kemerosotan posisi Partai Demokrat. SBY meminta KPK segera menuntaskan berbagai kasus secara tepat dan jelas.

"Jika salah katakan salah, jika benar katakan benar, termasuk kasus Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum yang mendapat sorotan luas masyarakat, tetapi KPK belum menentukan putusannya," kata SBY.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    KPK Usut Dugaan Pengadaan Barang dan Jasa Fiktif di PT Telkom Group, Kerugian Capai Ratusan Miliar

    KPK Usut Dugaan Pengadaan Barang dan Jasa Fiktif di PT Telkom Group, Kerugian Capai Ratusan Miliar

    Nasional
    Anggota DPR Sebut Pembubaran People’s Water Forum Coreng Demokrasi Indonesia

    Anggota DPR Sebut Pembubaran People’s Water Forum Coreng Demokrasi Indonesia

    Nasional
    Namanya Disebut Masuk Bursa Pansel Capim KPK, Kepala BPKP: Tunggu SK, Baru Calon

    Namanya Disebut Masuk Bursa Pansel Capim KPK, Kepala BPKP: Tunggu SK, Baru Calon

    Nasional
    Tutup Forum Parlemen WWF, Puan Tekankan Pentingnya Ketahanan Air

    Tutup Forum Parlemen WWF, Puan Tekankan Pentingnya Ketahanan Air

    Nasional
    Singgung Kenaikan Tukin, Jokowi Minta BPKP Bekerja Lebih Baik

    Singgung Kenaikan Tukin, Jokowi Minta BPKP Bekerja Lebih Baik

    Nasional
    Kembangkan Energi Terbarukan di RI dan Internasional, Pertamina NRE Gandeng Masdar

    Kembangkan Energi Terbarukan di RI dan Internasional, Pertamina NRE Gandeng Masdar

    Nasional
    MK Tolak Gugatan PPP soal Perpindahan 21.000 Suara ke Partai Garuda di 4 Dapil

    MK Tolak Gugatan PPP soal Perpindahan 21.000 Suara ke Partai Garuda di 4 Dapil

    Nasional
    Paparkan Hasil Forum Parlemen WWF, Puan Sebut Isu Air Akan Jadi Agenda Prioritas

    Paparkan Hasil Forum Parlemen WWF, Puan Sebut Isu Air Akan Jadi Agenda Prioritas

    Nasional
    MK Tolak Gugatan PPP Terkait Hasil Pileg Dapil Jabar

    MK Tolak Gugatan PPP Terkait Hasil Pileg Dapil Jabar

    Nasional
    Sidang Asusila Ketua KPU, Anggota Komnas HAM dan Perempuan Jadi Ahli

    Sidang Asusila Ketua KPU, Anggota Komnas HAM dan Perempuan Jadi Ahli

    Nasional
    Belanja Negara Makin Besar, Jokowi Minta BPKP Inovasi Gunakan Teknologi Digital

    Belanja Negara Makin Besar, Jokowi Minta BPKP Inovasi Gunakan Teknologi Digital

    Nasional
    Pegawai Protokol Kementan hingga Pihak Swasta Jadi Saksi Sidang Kasus Korupsi SYL

    Pegawai Protokol Kementan hingga Pihak Swasta Jadi Saksi Sidang Kasus Korupsi SYL

    Nasional
    Ketua KPK Ogah Tanggapi Masalah Ghufron Laporkan Dewas ke Bareskrim

    Ketua KPK Ogah Tanggapi Masalah Ghufron Laporkan Dewas ke Bareskrim

    Nasional
    KPU Sebut Upaya PPP Tembus Parlemen Kandas Sebab Gugatan Banyak Ditolak MK

    KPU Sebut Upaya PPP Tembus Parlemen Kandas Sebab Gugatan Banyak Ditolak MK

    Nasional
    Dugaan Rayu PPLN, Ketua KPU Hadiri Sidang DKPP Bareng Korban

    Dugaan Rayu PPLN, Ketua KPU Hadiri Sidang DKPP Bareng Korban

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com