Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jadi Presiden PKS, Anis Matta Langsung Gelar Rapat Tertutup

Kompas.com - 02/02/2013, 16:03 WIB
Sabrina Asril

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Anis Matta langsung menggelar rapat para pengurus Dewan Pimpinan Pusat (DPP) di hari keduanya menjabat sebagai pucuk pimpinan partai. Rapat dilakukan secara tertutup, Sabtu (2/2/2013) siang, di Kantor DPP PKS, Jakarta Selatan. Ketua DPP PKS bidang Ekonomi Jazuli Juwaini mengatakan, hari ini adalah rapat pleno pertama yang dipimpin langsung Anis Matta selaku Presiden PKS.

"Ini rapat pleno pertama Pak Anis jadi presiden. Sebenarnya ini rapat rutin DPP kita membahas saat ini membicarakan konsolidasi internal," ujar Jazuli, Sabtu (2/2/2013), di Kantor DPP PKS.

Rapat tersebut sudah digelar sejak pukul 14.00. Selain Jazuli, beberapa kader PKS yang hadir yakni Ketua DPP Mustafa Kamal dan Ketua Fraksi PKS Hidayat Nur Wahid. Menurut Jazuli, rapat ini hanya untuk konsolidasi internal PKS untuk memperbaiki mental para kader pascapenetapan mantan Presiden PKS, Luthfi Hasan Ishaaq sebagai tersangka kasus dugaan suap impor daging sapi. Sementara, untuk pengganti Anis Matta di DPR, Jazuli mengaku belum mengetahuinya. Pasalnya, pada rapat tadi sama sekali belum disinggung soal tersebut.

"Saya harus pulang duluan karena mau ke Dapil (daerah pemilihan). Tapi yang pasti PKS tidak pernah obral janji di depan, tunggu saja kejutan nanti," ucap Jazuli.

Anis Matta akhirnya terpilih sebagai Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang baru menggantikan Luthfi Hasan Ishaaq yang mengundurkan diri setelah ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan suap impor daging sapi. Setelah ditetapkan sebagai Presiden PKS, Anis Matta juga menyatakan mundur dari jabatannya sebagai Wakil Ketua DPR.

"Saya ajukan pengunduran diri saya sebagai Wakil Ketua DPR, dan juga undur diri dari keanggotan saya di DPR," ujar Anis, Jumat (1/2/2013).

Anis menjelaskan pengunduran dirinya itu dilakukan lantaran sadar akan tugas berat yang harus diembannya ke depan. "Saya sadar akan lakukan tugas besar, maka di dalam proses ini saya tidak ingin terganggu sehingga tugas saya tidak tercapai," kata Anis, yang sebelumnya menjabat sebagai Sekretaris Jenderal PKS ini.

Berita terkait dapat diikuti dalam topik:
Skandal Suap Impor Daging Sapi

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Biaya Ibadah Umrah dan Kurban SYL pun Hasil Memeras Pejabat Kementan

    Biaya Ibadah Umrah dan Kurban SYL pun Hasil Memeras Pejabat Kementan

    Nasional
    SYL Sebut Perjalanan Dinas Atas Perintah Presiden untuk Kepentingan 280 Juta Penduduk

    SYL Sebut Perjalanan Dinas Atas Perintah Presiden untuk Kepentingan 280 Juta Penduduk

    Nasional
    DKPP Sebut Anggarannya Turun saat Kebanjiran Kasus Pelanggaran Etik

    DKPP Sebut Anggarannya Turun saat Kebanjiran Kasus Pelanggaran Etik

    Nasional
    Lima Direktorat di Kementan Patungan Rp 1 Miliar Bayari Umrah SYL

    Lima Direktorat di Kementan Patungan Rp 1 Miliar Bayari Umrah SYL

    Nasional
    DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik, Diprediksi Terus Bertambah Jelang Pilkada

    DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik, Diprediksi Terus Bertambah Jelang Pilkada

    Nasional
    KPK Bakal Usut Dugaan Oknum BPK Minta Rp 12 Miliar Terkait 'Food Estate' Ke Kementan

    KPK Bakal Usut Dugaan Oknum BPK Minta Rp 12 Miliar Terkait "Food Estate" Ke Kementan

    Nasional
    Pejabat Kementan Tanggung Sewa 'Private Jet' SYL Rp 1 Miliar

    Pejabat Kementan Tanggung Sewa "Private Jet" SYL Rp 1 Miliar

    Nasional
    Pejabat Kementan Tanggung Kebutuhan SYL di Brasil, AS, dan Arab Saudi

    Pejabat Kementan Tanggung Kebutuhan SYL di Brasil, AS, dan Arab Saudi

    Nasional
    Gubernur Maluku Utara Akan Didakwa Terima Suap dan Gratifikasi Rp 106,2 Miliar

    Gubernur Maluku Utara Akan Didakwa Terima Suap dan Gratifikasi Rp 106,2 Miliar

    Nasional
    MK Jadwalkan Putusan 'Dismissal' Sengketa Pileg pada 21-22 Mei 2024

    MK Jadwalkan Putusan "Dismissal" Sengketa Pileg pada 21-22 Mei 2024

    Nasional
    Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

    Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

    Nasional
    Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

    Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

    Nasional
    [POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

    [POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

    Nasional
    Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

    Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

    Nasional
    Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

    Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com