Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jadi Tersangka, Presiden PKS Apresiasi KPK

Kompas.com - 31/01/2013, 00:09 WIB
Sabrina Asril

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Meski ditetapkan sebagai tersangka, Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Luthfi Hasan Ishaaq menyatakan akan tetap menghormati proses hukum yang tengah berjalan. Ia juga mengapresiasi langkah yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam kasus ini.

"Yang pertama yang ingin saya sampaikan bahwa PKS sebagai partai politik saya sebagai presiden PKS, dan seluruh jajaran pengurus tetap menghormati dan mengapresiasi penegak hukum utamanya KPK," ucap Luthfi dalam jumpa pers di kantor DPP PKS Jalan TB Simatupang, Jakarta, Rabu (30/1/2013).

Ia berharap agar proses pemberantasan korupsi bisa berjalan dengan baik sesuai undang-undang yang ada. Di dalam kesempatan itu, Luthfi juga menegaskan dirinya tidak menerima suap dalam bentuk apa pun seperti yang dituduhkan terhadapnya.

"Untuk itu untuk jajaran partai dan kader hendaknya semua menahan diri menyerahkan pada Allah dan terus berjuang agar negeri kita bebas dari korupsi. Itu sudah jadi komitmen PKS," imbuhnya.

Seperti diberitakan, KPK telah memastikan adanya praktik suap terkait impor daging sapi. Suap itu diketahui setelah ada penangkapan pada Selasa (29/1/2013) malam. Salah satu tersangka yakni berinisial LHI yang diduga kuat adalah Presiden PKS Luthfi Hasan Ishaaq yang juga merupakan Anggota Komisi I DPR.

Selain LHI, KPK juga menetapkan tersangka lain adalah AF, JE (Direktur Utama PT Indoguna), dan AAE (salah satu Direktur Indoguna). JE dan AAE menyerahkan uang senilai Rp 1 miliar kepada AF di kantor Indoguna di kawasan Pondok Bambu Jakarta Timur. Dari tempat itu, AF membawa uang tersebut ke hotel Le Meridien sebelum kemudian diserahkan kepada LHI.

Berita-berita terkait bisa diikuti di topik: SKANDAL SUAP IMPOR DAGING SAPI

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Akan Mundur dari PBB, Yusril Disebut Bakal Terlibat Pemerintahan Prabowo

    Akan Mundur dari PBB, Yusril Disebut Bakal Terlibat Pemerintahan Prabowo

    Nasional
    Yusril Bakal Mundur dari Ketum PBB demi Regenerasi

    Yusril Bakal Mundur dari Ketum PBB demi Regenerasi

    Nasional
    Hendak Mundur dari Ketum PBB, Yusril Disebut Ingin Ada di Luar Partai

    Hendak Mundur dari Ketum PBB, Yusril Disebut Ingin Ada di Luar Partai

    Nasional
    [POPULER NASIONAL] Anies Dikritik karena Ingin Rehat | Revisi UU Kementerian Negara Disetujui, RUU Perampasan Aset Hilang

    [POPULER NASIONAL] Anies Dikritik karena Ingin Rehat | Revisi UU Kementerian Negara Disetujui, RUU Perampasan Aset Hilang

    Nasional
    Tanggal 22 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

    Tanggal 22 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

    Nasional
    Veteran Perang Jadi Jemaah Haji Tertua, Berangkat di Usia 110 Tahun

    Veteran Perang Jadi Jemaah Haji Tertua, Berangkat di Usia 110 Tahun

    Nasional
    Salim Said Meninggal Dunia, PWI: Indonesia Kehilangan Tokoh Pers Besar

    Salim Said Meninggal Dunia, PWI: Indonesia Kehilangan Tokoh Pers Besar

    Nasional
    Indonesia Perlu Kembangkan Sendiri 'Drone AI' Militer Untuk Cegah Kebocoran Data

    Indonesia Perlu Kembangkan Sendiri "Drone AI" Militer Untuk Cegah Kebocoran Data

    Nasional
    Tokoh Pers Salim Said Meninggal Dunia

    Tokoh Pers Salim Said Meninggal Dunia

    Nasional
    Sekjen PBB: Yusril Akan Mundur dari Ketum, Dua Nama Penggantinya Mengerucut

    Sekjen PBB: Yusril Akan Mundur dari Ketum, Dua Nama Penggantinya Mengerucut

    Nasional
    Sekjen DPR Gugat Praperadilan KPK ke PN Jaksel

    Sekjen DPR Gugat Praperadilan KPK ke PN Jaksel

    Nasional
    Gaduh Kenaikan UKT, Pengamat: Jangan Sampai Problemnya di Pemerintah Dialihkan ke Kampus

    Gaduh Kenaikan UKT, Pengamat: Jangan Sampai Problemnya di Pemerintah Dialihkan ke Kampus

    Nasional
    15 Tahun Meneliti Drone AI Militer, 'Prof Drone UI' Mengaku Belum Ada Kerja Sama dengan TNI

    15 Tahun Meneliti Drone AI Militer, "Prof Drone UI" Mengaku Belum Ada Kerja Sama dengan TNI

    Nasional
    Pengembangan Drone AI Militer Indonesia Terkendala Ketersediaan 'Hardware'

    Pengembangan Drone AI Militer Indonesia Terkendala Ketersediaan "Hardware"

    Nasional
    Indonesia Harus Kembangkan 'Drone AI' Sendiri untuk TNI Agar Tak Bergantung ke Negara Lain

    Indonesia Harus Kembangkan "Drone AI" Sendiri untuk TNI Agar Tak Bergantung ke Negara Lain

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com