Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

"Mau Jadi Apa, Sih, Orang-orang Ini?"

Kompas.com - 07/01/2013, 08:16 WIB
Joseph Osdar

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Jumat (4/1) sore, ketika hujan turun, di Rumah Kebangsaan, Jalan Purnawarman Nomor 2, Jakarta Selatan, digelar pentas lagu, dongeng, dan diskusi ”Menyongsong Para Pemimpin 2014”.

Faisal Andri, pemusik dari kelompok band dari Bandung, yang baru saja menyelesaikan perjalanan pertunjukan di 22 kota di Indonesia, mengatakan, di dua kota, kelompok bandnya dilarang pentas karena dinilai bisa merusak moral masyarakat.

”Alasan itu menunjukkan kepada saya, di kedua kota tersebut, dan mungkin di kota-kota lain di Indonesia, semakin sulit ditemukan pemimpin yang mumpuni yang bisa mengatur kehadiran kelompok band kami,” ujar Faisal.

Setelah bicara, Faisal memetik gitarnya untuk mengiringi alunan suara Tatyana Soebianto yang melantunkan lagu berjudul ”Kunang-kunang”. Suara lirih Tatyana mengiringi senias senior Garin Nugroho mendongeng tentang pemimpin untuk tahun 2014 dan etika iklan untuk pejabat publik.

Garin mengatakan, munculnya para calon pemimpin di Indonesia di segala tingkat sebagian besar bukan karena dipersiapkan secara matang, melainkan muncul di saat-saat mendekati waktu pemilihan umum. Ia menyebut saat seperti itu sebagai calon pemimpin yang muncul dalam injury time.

Menurut Garin, banyak calon pemimpin muncul dan diterima masyarakat karena hasil gencarnya iklan. ”Ada etika periklanan internasional untuk pejabat publik. Etika itu sering dilanggar para pejabat publik di Indonesia saat ini,” ujar Garin tanpa menyebut nama para pejabat publik itu.

Seorang konsultan pembangunan daerah tertinggal, Endah Nurdiana, mengatakan, banyak iklan tentang tokoh politik membuat anaknya mengeluh. ”Setiap ada iklan tokoh-tokoh itu, anak saya sampai bilang, ’Mau jadi apa, sih, orang-orang ini’,” ujar Endah.

Seorang aktivis lembaga swadaya masyarakat, Pipin Bek, berpendapat, mungkin di Indonesia diperlukan undang-undang iklan untuk pejabat publik.

Menurut Garin, kalau terlalu banyak undang-undang akan terbentuk negara polisi. ”Kita perlu meningkatkan kesadaran beretika dengan hati nurani. Jadi pejabat publik tidak akan begitu mudah, boleh beriklan seenaknya, karena tidak ada larangan di undang-undang,” tuturnya.

Ade Indira Sugondo, mantan anggota DPR dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, yang kini jadi aktivis Rumah Kebangsaan, mengatakan, masyarakat dan lembaga-lembaga publik yang berkaitan dengan pendidikan politik masyarakat perlu didorong untuk mengkritisi terus-menerus figur para calon pemimpin bidang eksekutif, legislatif, dan yudikatif dari tingkat daerah sampai pusat.

Ade mengungkapkan, dalam waktu dekat, ia akan mengeluarkan buku tentang tokoh-tokoh dari seluruh Indonesia yang layak menjadi calon pemimpin bidang eksekutif, legislatif, dan yudikatif.

Sementara Wakil Sekretaris Jenderal Partai Amanat Nasional Wahyuni Refi menegaskan, sejak awal negeri ini berdiri, para pemimpin dilahirkan pada saat yang disebut injury time itu. ”Indonesia punya cara sendiri untuk melahirkan pemimpinnya,” kata mantan Ketua Umum Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia itu.

Artis Cornelia Agatha setelah melantunkan lagu ”Serumpun Padi” mengatakan, ”Yang saya inginkan, pemimpin bangsa ini bersahabat dengan seluruh rakyat, bukan hanya dengan kelompok dan keluarganya saja.”(OSD)

 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Kumpulkan Pamen, KSAL Wanti-wanti Bahaya Utang Berlebih dan Kebiasaan Judi 'Online'

    Kumpulkan Pamen, KSAL Wanti-wanti Bahaya Utang Berlebih dan Kebiasaan Judi "Online"

    Nasional
    KPK Akan Dalami Dugaan Aliran Dana SYL Ke Firli Bahuri

    KPK Akan Dalami Dugaan Aliran Dana SYL Ke Firli Bahuri

    Nasional
    Saat Bamsoet Bicara soal Amendemen Berujung Diputus Langgar Kode Etik...

    Saat Bamsoet Bicara soal Amendemen Berujung Diputus Langgar Kode Etik...

    Nasional
    Eks Dirut Pertamina Karen Agustiawan Divonis 9 Tahun Penjara

    Eks Dirut Pertamina Karen Agustiawan Divonis 9 Tahun Penjara

    Nasional
    Sri Mulyani Bakal Cek Aturan Bea Masuk Kain Usai RI Kebanjiran Tekstil Impor

    Sri Mulyani Bakal Cek Aturan Bea Masuk Kain Usai RI Kebanjiran Tekstil Impor

    Nasional
    Golkar Optimistis Bisa Koalisi dengan Gerindra di Pilkada Jakarta, Calonnya Masih Dibahas

    Golkar Optimistis Bisa Koalisi dengan Gerindra di Pilkada Jakarta, Calonnya Masih Dibahas

    Nasional
    Mendagri Buka Suara Pj Gubernur NTB Diganti Pensiunan Jenderal TNI

    Mendagri Buka Suara Pj Gubernur NTB Diganti Pensiunan Jenderal TNI

    Nasional
    PKB Buka Kans Koalisi dengan PDI-P, Sandingkan Marzuki-Risma di Pilkada Jatim

    PKB Buka Kans Koalisi dengan PDI-P, Sandingkan Marzuki-Risma di Pilkada Jatim

    Nasional
    Benny Harman: Belum Ada Rekomendasi Untuk Kembalikan UUD 1945 ke Naskah Asli

    Benny Harman: Belum Ada Rekomendasi Untuk Kembalikan UUD 1945 ke Naskah Asli

    Nasional
    Sudah 6 Pj Kepala Daerah Mundur karena Hendak Maju Pilkada 2024

    Sudah 6 Pj Kepala Daerah Mundur karena Hendak Maju Pilkada 2024

    Nasional
    Didakwa Korupsi Rp 44,5 Miliar, SYL Pamer Kementan Kontribusi Rp 15 Triliun ke Negara

    Didakwa Korupsi Rp 44,5 Miliar, SYL Pamer Kementan Kontribusi Rp 15 Triliun ke Negara

    Nasional
    Menperin Bakal Pelajari Isu Sritex Bangkrut

    Menperin Bakal Pelajari Isu Sritex Bangkrut

    Nasional
    Usung Sohibul Iman Jadi Bakal Cagub, PKS Tegaskan Partai Pemenang Pileg di Jakarta

    Usung Sohibul Iman Jadi Bakal Cagub, PKS Tegaskan Partai Pemenang Pileg di Jakarta

    Nasional
    KPAI Desak Polisi Transparan Dalam Kasus Kematian Pelajar 13 Tahun di Padang

    KPAI Desak Polisi Transparan Dalam Kasus Kematian Pelajar 13 Tahun di Padang

    Nasional
    Rotasi Pj Gubernur, Mendagri Bantah Presiden Cawe-cawe Pilkada 2024

    Rotasi Pj Gubernur, Mendagri Bantah Presiden Cawe-cawe Pilkada 2024

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com