Turba Presiden Cemari Blusukan Jokowi?

JAKARTA, KOMPAS.com — Jauh sebelum menjadi Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo telah melakukan kegiatan blusukan semasa menjabat sebagai wali kota Solo selama 7 tahun. Model blusukan ala Jokowi tersebut sejatinya adalah gaya kepemimpinan yang alami, bukan pencitraan.

Hal tersebut berbeda dengan turba atau turun ke bawah ala Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang baru dicanangkan pada tahun ini. Turba ala SBY tergolong sebagai tindakan pencitraan yang manipulatif. Hal tersebut disampaikan Direktur Eksekutif Lingkar Madani Indonesia (Lima) Ray Rangkuti menanggapi aksi turba Presiden di Desa Tanjung Pasir, Kecamatan Teluk Naga, Tangerang, Jumat (4/1/2013).

"Pola blusukan ala Jokowi yang tulus bisa-bisa akan tercemar. Akan mudah dicurigai sebagai cara untuk menaikkan citra. Pola blusukan alami ala Jokowi akan tercemar dengan turba citra ala SBY," kata Ray di Jakarta, Jumat.

Ray menjelaskan, tujuan Presiden mengunjungi rakyatnya berbeda dengan Jokowi. Tujuan Presiden, lanjutnya, sekadar untuk menaikkan citra. Hal itu membuat kunjungan Presiden tidak dilakukan sepenuh hati, sementara Jokowi terbukti konsisten mengunjungi rakyat. Hal tersebut, menurutnya, adalah unsur alami dari gaya kepemimpinan Jokowi.

"Presiden kita ini kan mabuk citra. Apa pun dilakukan asal menaikan citranya. Tak penting apakah tindakannya itu pura-pura, manipulatif, ecek-ecek, atau meniru gaya alami pemimpin lain," pungkasnya.

Seperti diberitakan, Presiden akan lebih agresif melakukan kunjungan kerja menemui rakyat di berbagai daerah di sisa masa jabatannya hingga 2014 . Selain itu, kegiatan seremonial dan protokoler bakal berkurang.

"Presiden SBY akan memakai waktu terbaiknya dalam dua tahun kedepan untuk turba, alias turun ke bawah," kata Staf Khusus Presiden bidang Komunikasi Politik Daniel Sparringa di Jakarta, Jumat (4/1/2013), kepada Kompas.com.

Daniel mengatakan, ke depannya, kunker Presiden akan lebih banyak dilakukan tanpa pemberitahuan mengenai tujuannya. Daniel menjelaskan, tujuan dari turba itu untuk memantau dan mengevaluasi implementasi kebijakan serta program aksi pemerintah pusat dan daerah. Dengan berinteraksi langsung dengan warga, kata dia, diharapkan warga dapat menerima informasi langsung dari Presiden tentang pencapaian, hambatan, serta hal yang perlu dilakukan untuk perbaikan.