Kegaduhan Politik Bisa Merusak

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden Boediono mengakui bahwa tahun 2013 merupakan tahun politik sehingga dinamika politik pun akan meningkat. Situasi akan semakin hangat saat memasuki tahun 2014, yang merupakan tahun penyelenggaraan pemilihan umum. Namun, Wapres mengingatkan semua pihak agar tetap menaati rambu-rambu.

”Tahun 2013 merupakan tahun politik, apalagi tahun 2014. Ada banyak sekali kegiatan politik. Itu oke dan penting. Namun, kalau bisa, semua itu dilakukan dalam rambu-rambu untuk menjaga ketenangan dan kestabilan bahtera,” ujar Boediono, di Bursa Efek Indonesia (BEI), Jakarta, Rabu (2/1).

Wapres mengungkapkan hal itu ketika memberikan sambutan seusai membuka perdagangan hari pertama BEI pada tahun 2013. Menteri Keuangan Agus Martowardojo, Menteri Perdagangan Gita Wirjawan, dan Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Muliaman D Hadad hadir dalam acara itu.

Tahun 2013 memang akan disibukkan dengan aktivitas politik karena setahun sebelum Pemilu 2014. Partai politik akan menguras energi untuk merebut suara rakyat. Aktivitas politik yang marak itu diduga akan menimbulkan friksi atau konflik. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono bahkan mengingatkan menterinya untuk bekerja tuntas dalam dua tahun terakhir ini. Kerja partai agar tidak mengganggu kerja kabinet. Belum lagi beberapa kasus korupsi yang belum selesai sampai saat ini.

Soal politik yang gaduh juga pernah diungkapkan Boediono saat berbicara dalam acara Kompas100 CEO Forum di Jakarta, akhir November 2012. Menurut Boediono, jangan sampai terjadi kegaduhan politik. Belajar dari pengalaman negara lain, kegaduhan politik hanya akan menyebabkan kebuntuan politik hingga berujung pada konflik yang akhirnya menimbulkan keguncangan domestik.

Saat di BEI kemarin, Boediono mengatakan, Indonesia memiliki kondisi makroekonomi yang positif sehingga bisa bertahan menghadapi krisis global. Hal itu dimungkinkan berkat konsistensi Indonesia menerapkan kebijakan ekonomi makro yang prudent atau hati-hati.

Namun, kata Boediono, bangsa Indonesia juga harus mampu menjaga situasi di dalam negeri. Artinya, jangan sampai keributan atau kegaduhan yang diciptakan orang Indonesia sendiri membuat bahtera rusak.

”Kalau kita menghadapi situasi badai dari luar dan kita tidak mampu 100 persen berhasil, mungkin masih bisa dimaafkan. Namun, kalau kita merusak bahtera kita sendiri, dosanya dua kali. Sangat menyesakkan kalau kita melakukan hal seperti itu. Bayangkan seandainya cuaca cerah tetapi kapal gaduh. Nanti kapal tetap akan karam. Keributan di dalam membuat kapal karam,” kata Wapres.

Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Saan Mustopa menyadari intensitas politik tahun 2013 akan meningkat. Kompetisi antarparpol juga akan semakin ketat sehingga ada kemungkinan timbul kegaduhan. Apalagi, potensi kegaduhan politik masih ada. Salah satunya adalah kasus dana talangan Bank Century sebesar Rp 6,7 triliun. Kasus tersebut berpotensi dimanfaatkan oleh parpol-parpol tertentu untuk menyerang parpol lainnya. 

Meski demikian, Saan berharap, tingginya dinamika dan intensitas politik tidak sampai menimbulkan kegaduhan. Salah satu caranya adalah dengan tidak memolitisasi kasus-kasus hukum.

”Kami meminta agar kasus Century tetap ditangani secara hukum. Jangan ditarik kembali ke ranah politik. Kami tidak ingin kasus itu dipolitisasi,” katanya.

Begitu pula kasus-kasus hukum lainnya diharapkan tidak ditarik ke ranah politik. Saan berharap, semua kalangan membiarkan proses hukum yang dilakukan lembaga penegak hukum berjalan secara independen tanpa ada intervensi.

Kekhawatiran

Peneliti politik dari The Indonesian Institute, Hanta Yuda, menilai, peringatan yang disampaikan Boediono sebenarnya mencerminkan kekhawatirannya terhadap kegaduhan politik yang akan timbul pada 2013 dan 2014. Kegaduhan itu terutama disebabkan oleh koalisi gemuk yang dibangun Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, yang terbukti tidak efektif.

Ketidakefektifan koalisi terlihat dari munculnya sejumlah isu, seperti isu Bank Century yang mengiringi perjalanan pemerintahan Yudhoyono-Boediono sejak mereka terpilih pada 2009. Koalisi menjadi tidak efektif karena partai-partai koalisi bertumpu di atas dua pijakan.

Hal kedua yang menjadi kekhawatiran Boediono, menurut Hanta, adalah ancaman terhadap kekompakan kabinet pada 2013 dan 2014. Manuver sejumlah menteri dari parpol untuk mempersiapkan diri menghadapi Pemilu 2014 dapat menimbulkan kegaduhan yang mengganggu efektivitas pemerintahan.

Hanta mengatakan, kegaduhan merupakan bagian dari persoalan demokrasi yang belum mapan dan sistem presidensial yang berdiri di atas struktur multipartai. Namun, bagaimanapun, situasi gaduh juga dipengaruhi faktor gaya kepemimpinan Yudhoyono yang terkesan kurang tegas.

Bagi pengamat politik dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, Syamsuddin Haris, sebaiknya parpol berpegang pada variabel politik yang sehat dan etis. Variabel sehat tentu bertolak pada kepentingan publik, bukan hanya kepentingan kelompok. ”Saya tidak mengerti mengapa pimpinan parpol atau politisi tidak belajar dari kehidupan politik kita,” katanya.

Kegaduhan politik itu adalah kegagalan sistem demokrasi internal parpol sehingga kekecewaan dan ketidakpuasan disalurkan secara publik. ”Mestinya yang namanya parpol itu harus tampak kompak dalam gagasan dan langkah-langkah politik yang diambil,” kata Syamsuddin. (ATO/LOK/NTA)