Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Mallarangeng Minta Direksi Adhi Karya Diaudit Forensik

Kompas.com - 28/12/2012, 22:25 WIB
Sabrina Asril

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Juru bicara Andi Mallarangeng, Rizal Mallarangeng, meminta pemerintah melakukan audit forensik kepada direksi PT Adhi Karya. Hal ini menyusul temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang menyebutkan ada mark up yang dilakukan perusahaan pelat merah itu dalam mengikuti proses lelang proyek Hambalang di Kementerian Pemuda dan Olahraga.

"Saya minta agar fair treatment. Kakak saya diperiksa semua akunnya. Diperiksa 100 tahun pun tidak akan ada yang aneh-aneh dari akun kakak saya," ujar Rizal, Jumat (28/12/2012), dalam jumpa pers di kantor Freedom Institute, Jakarta.

Andi Mallarangeng ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi proyek Hambalang. Kasus itu menimbulkan kerugian negara mencapai Rp 243,6 miliar. Rizal melihat, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) harus segera menelusuri keterlibatan para kontraktor nakal yang mencari keuntungan dalam pusaran kasus itu. Ia menuding perlunya audit forensik lantaran temuan BPK atas mark up harga satuan 38 item barang yang digunakan dalam proyek Hambalang.

Ia menjelaskan, berdasarkan harga pasaran 38 item barang yang dibutuhkan untuk pengerjaan proyek itu memiliki nilai sebesar Rp 28 miliar. Namun, PT Adhi Karya yang memenangi tender justru memberikan harga satuan yang sangat mahal, yakni mencapai Rp 114 miliar. Setiap item yang ditawarkan PT Adhi Karya di-mark up mulai dari 140-1.100 persen dari harga aslinya. Dengan demikian, ada selisih sekitar Rp 75 miliar dalam pembengkakan anggaran yang terjadi.

"Nah, Rp 75 miliar ini ke mana? Siapakah yang mendapatkan aliran dana ini?" ujarnya.

Oleh karena itu, ia meminta KPK untuk mengirim surat kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono maupun Menteri BUMN Dahlan Iskan untuk mendorong usul audit forensik terhadap direksi PT Adhi Karya.

"Coba akun direksi Adhi Karya dan akun Mahfud Suroso (subkontraktor) kita buka. Siapa yang salah, siapa yang benar. Dengan audit forensik akan ketahuan uang dari mana ke mana dan tanggal berapa. KPK harusnya segera tetapkan direksi Adhi Karya sebagai tersangka," imbuhnya lagi.

Berita terkait dapat diikuti di:
Skandal Proyek Hambalang
Audit Investigasi Hambalang

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Prabowo Absen dalam Acara Halalbihalal PKS

    Prabowo Absen dalam Acara Halalbihalal PKS

    Nasional
    Projo: Jokowi Dukung Prabowo karena Ingin Penuhi Perjanjian Batu Tulis yang Tak Dibayar Megawati

    Projo: Jokowi Dukung Prabowo karena Ingin Penuhi Perjanjian Batu Tulis yang Tak Dibayar Megawati

    Nasional
    Langkah Mahfud Membersamai Masyarakat Sipil

    Langkah Mahfud Membersamai Masyarakat Sipil

    Nasional
    5 Smelter Terkait Kasus Korupsi Timah yang Disita Kejagung Akan Tetap Beroperasi

    5 Smelter Terkait Kasus Korupsi Timah yang Disita Kejagung Akan Tetap Beroperasi

    Nasional
    Deretan Mobil Mewah yang Disita dalam Kasus Korupsi Timah, 7 di Antaranya Milik Harvey Moeis

    Deretan Mobil Mewah yang Disita dalam Kasus Korupsi Timah, 7 di Antaranya Milik Harvey Moeis

    Nasional
    [POPULER NASIONAL] PKS Sebut Surya Paloh Main Cantik di Politik | Ganjar-Mahfud Dapat Tugas Baru dari Megawati

    [POPULER NASIONAL] PKS Sebut Surya Paloh Main Cantik di Politik | Ganjar-Mahfud Dapat Tugas Baru dari Megawati

    Nasional
    Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

    Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

    Nasional
    Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

    Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

    Nasional
    Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

    Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

    Nasional
    Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

    Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

    Nasional
    Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

    Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

    Nasional
    Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

    Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

    Nasional
    Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

    Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

    Nasional
    Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

    Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

    Nasional
    Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

    Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com