Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Mallarangeng Minta Direksi Adhi Karya Diaudit Forensik

Kompas.com - 28/12/2012, 22:25 WIB
Sabrina Asril

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Juru bicara Andi Mallarangeng, Rizal Mallarangeng, meminta pemerintah melakukan audit forensik kepada direksi PT Adhi Karya. Hal ini menyusul temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang menyebutkan ada mark up yang dilakukan perusahaan pelat merah itu dalam mengikuti proses lelang proyek Hambalang di Kementerian Pemuda dan Olahraga.

"Saya minta agar fair treatment. Kakak saya diperiksa semua akunnya. Diperiksa 100 tahun pun tidak akan ada yang aneh-aneh dari akun kakak saya," ujar Rizal, Jumat (28/12/2012), dalam jumpa pers di kantor Freedom Institute, Jakarta.

Andi Mallarangeng ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi proyek Hambalang. Kasus itu menimbulkan kerugian negara mencapai Rp 243,6 miliar. Rizal melihat, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) harus segera menelusuri keterlibatan para kontraktor nakal yang mencari keuntungan dalam pusaran kasus itu. Ia menuding perlunya audit forensik lantaran temuan BPK atas mark up harga satuan 38 item barang yang digunakan dalam proyek Hambalang.

Ia menjelaskan, berdasarkan harga pasaran 38 item barang yang dibutuhkan untuk pengerjaan proyek itu memiliki nilai sebesar Rp 28 miliar. Namun, PT Adhi Karya yang memenangi tender justru memberikan harga satuan yang sangat mahal, yakni mencapai Rp 114 miliar. Setiap item yang ditawarkan PT Adhi Karya di-mark up mulai dari 140-1.100 persen dari harga aslinya. Dengan demikian, ada selisih sekitar Rp 75 miliar dalam pembengkakan anggaran yang terjadi.

"Nah, Rp 75 miliar ini ke mana? Siapakah yang mendapatkan aliran dana ini?" ujarnya.

Oleh karena itu, ia meminta KPK untuk mengirim surat kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono maupun Menteri BUMN Dahlan Iskan untuk mendorong usul audit forensik terhadap direksi PT Adhi Karya.

"Coba akun direksi Adhi Karya dan akun Mahfud Suroso (subkontraktor) kita buka. Siapa yang salah, siapa yang benar. Dengan audit forensik akan ketahuan uang dari mana ke mana dan tanggal berapa. KPK harusnya segera tetapkan direksi Adhi Karya sebagai tersangka," imbuhnya lagi.

Berita terkait dapat diikuti di:
Skandal Proyek Hambalang
Audit Investigasi Hambalang

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Kemenhan Ungkap Anggaran Tambahan Penanganan Papua Belum Turun

    Kemenhan Ungkap Anggaran Tambahan Penanganan Papua Belum Turun

    Nasional
    PAN Minta Demokrat Bangun Komunikasi jika Ingin Duetkan Lagi Khofifah dan Emil Dardak

    PAN Minta Demokrat Bangun Komunikasi jika Ingin Duetkan Lagi Khofifah dan Emil Dardak

    Nasional
    Ganjar Tanggapi Ide Presidential Club Prabowo: Bagus-bagus Saja

    Ganjar Tanggapi Ide Presidential Club Prabowo: Bagus-bagus Saja

    Nasional
    6 Pengedar Narkoba Bermodus Paket Suku Cadang Dibekuk, 20.272 Ekstasi Disita

    6 Pengedar Narkoba Bermodus Paket Suku Cadang Dibekuk, 20.272 Ekstasi Disita

    Nasional
    Budiman Sudjatmiko: Bisa Saja Kementerian di Era Prabowo Tetap 34, tetapi Ditambah Badan

    Budiman Sudjatmiko: Bisa Saja Kementerian di Era Prabowo Tetap 34, tetapi Ditambah Badan

    Nasional
    PAN Ungkap Alasan Belum Rekomendasikan Duet Khofifah dan Emil Dardak pada Pilkada Jatim

    PAN Ungkap Alasan Belum Rekomendasikan Duet Khofifah dan Emil Dardak pada Pilkada Jatim

    Nasional
    Prabowo Hendak Tambah Kementerian, Ganjar: Kalau Buat Aturan Sendiri Itu Langgar UU

    Prabowo Hendak Tambah Kementerian, Ganjar: Kalau Buat Aturan Sendiri Itu Langgar UU

    Nasional
    Tingkatkan Pengamanan Objek Vital Nasional, Pertamina Sepakati Kerja Sama dengan Polri

    Tingkatkan Pengamanan Objek Vital Nasional, Pertamina Sepakati Kerja Sama dengan Polri

    Nasional
    Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Tak Jadi Ajang 'Sapi Perah'

    Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Tak Jadi Ajang "Sapi Perah"

    Nasional
    Ganjar Deklarasi Jadi Oposisi, Budiman Sudjatmiko: Kalau Individu Bukan Oposisi, tapi Kritikus

    Ganjar Deklarasi Jadi Oposisi, Budiman Sudjatmiko: Kalau Individu Bukan Oposisi, tapi Kritikus

    Nasional
    Telat Sidang, Hakim MK Kelakar Habis 'Maksiat': Makan, Istirahat, Shalat

    Telat Sidang, Hakim MK Kelakar Habis "Maksiat": Makan, Istirahat, Shalat

    Nasional
    Ditanya Kans Anies-Ahok Duet pada Pilkada DKI, Ganjar: Daftar Dulu Saja

    Ditanya Kans Anies-Ahok Duet pada Pilkada DKI, Ganjar: Daftar Dulu Saja

    Nasional
    Ke Ribuan Perwira Siswa, Sekjen Kemenhan Bahas Rekonsiliasi dan Tampilkan Foto Prabowo-Gibran

    Ke Ribuan Perwira Siswa, Sekjen Kemenhan Bahas Rekonsiliasi dan Tampilkan Foto Prabowo-Gibran

    Nasional
    Resmikan Tambak BINS, Jokowi: Ini Langkah Tepat Jawab Permintaan Ikan Nila yang Tinggi

    Resmikan Tambak BINS, Jokowi: Ini Langkah Tepat Jawab Permintaan Ikan Nila yang Tinggi

    Nasional
    Terus Berpolitik, Ganjar Akan Bantu Kader PDI-P yang Ingin Maju Pilkada

    Terus Berpolitik, Ganjar Akan Bantu Kader PDI-P yang Ingin Maju Pilkada

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com