Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Prabowo Menyesal Tak Jadi Kudeta Habibie

Kompas.com - 18/12/2012, 16:44 WIB
Sabrina Asril

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Mantan Panglima Komando Strategi Angkatan Darat Letnan Jenderal (Purn) Prabowo Subianto sadar betul citra dirinya tidak terlepas dari peristiwa sejarah tahun 1998. Prabowo yang merupakan menantu Presiden ke-2 RI Soeharto itu sempat diisukan akan melakukan kudeta terhadap Presiden ke-3 RI BJ Habibie.

"Kalau orang dengar nama Prabowo pasti akan tergambar bekas tentara, komandan Kopassus, dan kudeta, serta kejadian 1998. Itu kan urut-urutannya," ujar Prabowo, Selasa (18/12/2012), saat memberikan public lecture di Four Seasons Hotel, Jakarta.

Terkait isu kudeta itu, Prabowo bahkan mengutarakan penyesalannya tidak jadi melakukan kudeta tahun 1998 silam. Pernyataannya itu diucapkan Prabowo sambil berseloroh.

"Saya letnan jenderal purnawirawan, mantan Panglima Kostrad yang hampir kudeta. Tapi, kudeta enggak jadi, nyesel juga saya sekarang, ha-ha-ha...," ujar Prabowo.

Seperti diketahui, hubungan antara Prabowo dan BJ Habibie pada tahun 1998 silam dikabarkan sempat memanas. Di dalam buku Detik-detik yang Menentukan karya BJ Habibie diceritakan bagaimana Prabowo sempat meminta bertemu Habibie yang ketika itu menjadi presiden setelah Soeharto mundur. Pertemuan akhirnya dilakukan pada 22 Mei 1998 di Istana Negara.

Di dalam pertemuan itu, Habibie akhirnya memecat Prabowo dari posisinya sebagai Pangkostrad. Prabowo dikabarkan sempat tidak terima akan keputusan Habibie. Namun, Habibie tetap bertahan dengan alasan adanya pergerakan pasukan TNI AD masuk ke arah Kuningan dan menuju Istana Negara.

Prabowo berdalih bahwa itu untuk mengamankan presiden. Namun, Habibie tidak lantas percaya dan tetap pada keputusannya mencopot Prabowo.

Menurut Prabowo, ketika itu, dia tidak jadi melakukan kudeta lantaran sumpahnya di masa remaja dulu. Pada umur 18 tahun, Prabowo menyatakan dirinya sudah bersumpah untuk membela negara Indonesia yang bersendikan Pancasila.

"Gara-gara sumpah sih jadi enggak jadi, karena saya ingat itu. Saya takutnya sama buku kecil yang berisi UUD 1945. Takutnya hanya satu buku itu, yang di dalamnya ada satu ayat yang menyebutkan presiden pegang kekuasaan tertinggi atas angkatan perang. Jadi, sudah dikunci dengan satu kalimat itu," ujar pria yang kini tengah meniti jalan menuju calon presiden pada 2014 ini.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Biaya Ibadah Umrah dan Kurban SYL pun Hasil Memeras Pejabat Kementan

Biaya Ibadah Umrah dan Kurban SYL pun Hasil Memeras Pejabat Kementan

Nasional
SYL Sebut Perjalanan Dinas Atas Perintah Presiden untuk Kepentingan 280 Juta Penduduk

SYL Sebut Perjalanan Dinas Atas Perintah Presiden untuk Kepentingan 280 Juta Penduduk

Nasional
DKPP Sebut Anggarannya Turun saat Kebanjiran Kasus Pelanggaran Etik

DKPP Sebut Anggarannya Turun saat Kebanjiran Kasus Pelanggaran Etik

Nasional
Lima Direktorat di Kementan Patungan Rp 1 Miliar Bayari Umrah SYL

Lima Direktorat di Kementan Patungan Rp 1 Miliar Bayari Umrah SYL

Nasional
DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik, Diprediksi Terus Bertambah Jelang Pilkada

DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik, Diprediksi Terus Bertambah Jelang Pilkada

Nasional
KPK Bakal Usut Dugaan Oknum BPK Minta Rp 12 Miliar Terkait 'Food Estate' Ke Kementan

KPK Bakal Usut Dugaan Oknum BPK Minta Rp 12 Miliar Terkait "Food Estate" Ke Kementan

Nasional
Pejabat Kementan Tanggung Sewa 'Private Jet' SYL Rp 1 Miliar

Pejabat Kementan Tanggung Sewa "Private Jet" SYL Rp 1 Miliar

Nasional
Pejabat Kementan Tanggung Kebutuhan SYL di Brasil, AS, dan Arab Saudi

Pejabat Kementan Tanggung Kebutuhan SYL di Brasil, AS, dan Arab Saudi

Nasional
Gubernur Maluku Utara Akan Didakwa Terima Suap dan Gratifikasi Rp 106,2 Miliar

Gubernur Maluku Utara Akan Didakwa Terima Suap dan Gratifikasi Rp 106,2 Miliar

Nasional
MK Jadwalkan Putusan 'Dismissal' Sengketa Pileg pada 21-22 Mei 2024

MK Jadwalkan Putusan "Dismissal" Sengketa Pileg pada 21-22 Mei 2024

Nasional
Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Nasional
Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Nasional
[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

Nasional
Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com