Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

SBY Minta Maaf atas Kelakuan Kader Demokrat

Kompas.com - 15/12/2012, 21:37 WIB
Sandro Gatra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono meminta maaf kepada rakyat Indonesia atas tindakan para kader Demokrat yang melakukan tindakan tidak baik.

Permintaan maaf itu disampaikan Yudhoyono dalam pidatonya di perayaan HUT ke-11 Partai Demokrat di Sentul, Bogor, Jawa Barat, Sabtu (15/12/2012) malam.

"Pada kesempatan ini, saya mohon maaf kepada rakyat Indonesia jika ada perilaku kader Demokrat yang oleh saudara-saudara dipandang tidak baik. Sekali lagi saya mohon maaf kepada rakyat Indonesia," kata Presiden disambut riuh tepuk tangan ribuan kader Demokrat yang hadir.

Perayaan itu diikuti jajaran Dewan Kehormatan Partai Demokrat, Dewan Pembina, Komisi Pengawas, pengurus Dewan Pimpinan Pusat, anggota Fraksi di DPR, organisasi sayap, pengurus Dewan Pimpinan Daerah, pengurus Dewan Pimpinan Cabang, anggota fraksi DPRD Provinsi dan kabupaten/kota.

Selain menteri asal Demokrat, ikut hadir jajaran menteri asal parpol lain maupun nonparpol, diantaranya Menteri Koordinator bidang Perekonomian Hatta Rajasa, Menteri Koordinator bidang Politik Hukum dan Keamanan Djoko Suyanto, Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat Agung Laksono, Sekretaris Kabinet Dipo Alam, Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi, Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Mari Elka Pangestu, Menteri Pendidikan M Nuh, Menteri Keuangan Agus Martowardjojo.

Yudhoyono tak menyebut siapa saja kader yang dimaksud. Tak disebut pula perbuatan tidak baik apa yang telah dilakukan. Hanya saja, Yudhoyono mengakui masih banyak kekurangan dan kelemahan Demokrat di usia ke-11.

"Jangankan Partai Demokrat yang baru berusia 11 tahun, partai-parai lain yang usianya puluhan tahun pun juga tidak bebas dari kekurangan dan kesalahan," kata Yudhoyono yang juga sebagai Presiden RI. Pernyataan Yudhoyono itu juga mendapat tepuk tangan kadernya.

Seperti diberitakan, Partai Demokrat tengah disorot publik setelah beberapa kader utamanya terseret kasus korupsi. Mereka, yakni M Nazaruddin, Angelina Sondakh, Hartarti Murdaya, dan terakhir Andi Mallarangeng. Nazaruddin dan Hartarti telah keluar dari keanggotaan partai. Akibat sejumlah kasus korupsi yang melibatkan kadernya, elektabilitas Demokrat terus melorot berdasarkan hasil survei berbagai lembaga survei.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Soal Jokowi Jadi Tembok Tebal antara Prabowo-Megawati, Sekjen PDI-P: Arah Politik Partai Ranah Ketua Umum

    Soal Jokowi Jadi Tembok Tebal antara Prabowo-Megawati, Sekjen PDI-P: Arah Politik Partai Ranah Ketua Umum

    Nasional
    TNI-Polri Bahas Penyalahgunaan Pelat Nomor Kendaraan yang Marak Terjadi Akhir-akhir Ini

    TNI-Polri Bahas Penyalahgunaan Pelat Nomor Kendaraan yang Marak Terjadi Akhir-akhir Ini

    Nasional
    Andi Gani Ungkap Alasan Ditunjuk jadi Penasehat Kapolri Bidang Ketenagakerjaan

    Andi Gani Ungkap Alasan Ditunjuk jadi Penasehat Kapolri Bidang Ketenagakerjaan

    Nasional
    PKB Siap Bikin Poros Tandingan Hadapi Ridwan Kamil di Pilkada Jabar

    PKB Siap Bikin Poros Tandingan Hadapi Ridwan Kamil di Pilkada Jabar

    Nasional
    Hari Pendidikan Nasional, Serikat Guru Soroti Kekerasan di Ponpes

    Hari Pendidikan Nasional, Serikat Guru Soroti Kekerasan di Ponpes

    Nasional
    Bukan Staf Ahli, Andi Gani Ditunjuk Jadi Penasehat Kapolri Bidang Ketenagakerjaan

    Bukan Staf Ahli, Andi Gani Ditunjuk Jadi Penasehat Kapolri Bidang Ketenagakerjaan

    Nasional
    Anies Belum Daftar ke PKB untuk Diusung dalam Pilkada DKI 2024

    Anies Belum Daftar ke PKB untuk Diusung dalam Pilkada DKI 2024

    Nasional
    PAN Persoalkan Selisih 2 Suara tapi Minta PSU di 5 TPS, Hakim MK: Mungkin Enggak Setengah Suara?

    PAN Persoalkan Selisih 2 Suara tapi Minta PSU di 5 TPS, Hakim MK: Mungkin Enggak Setengah Suara?

    Nasional
    Kuasa Hukum KPU Belum Paham Isi Gugatan PDI-P di PTUN

    Kuasa Hukum KPU Belum Paham Isi Gugatan PDI-P di PTUN

    Nasional
    KPK Sita Pabrik Kelapa Sawit Bupati Nonaktif Labuhan Batu, Nilainya Rp 15 M

    KPK Sita Pabrik Kelapa Sawit Bupati Nonaktif Labuhan Batu, Nilainya Rp 15 M

    Nasional
    Sidang Praperadilan Tersangka TPPU Panji Gumilang Berlanjut Pekan Depan, Vonis Dibacakan 14 Mei

    Sidang Praperadilan Tersangka TPPU Panji Gumilang Berlanjut Pekan Depan, Vonis Dibacakan 14 Mei

    Nasional
    Hukuman Yusrizki Muliawan di Kasus Korupsi BTS 4G Diperberat Jadi 4 Tahun Penjara

    Hukuman Yusrizki Muliawan di Kasus Korupsi BTS 4G Diperberat Jadi 4 Tahun Penjara

    Nasional
    Airin dan Ahmed Zaki Dekati PKB untuk Pilkada 2024

    Airin dan Ahmed Zaki Dekati PKB untuk Pilkada 2024

    Nasional
    Anggota DPR Diduga Terima THR dari Kementan, KPK: Bisa Suap, Bisa Gratifikasi

    Anggota DPR Diduga Terima THR dari Kementan, KPK: Bisa Suap, Bisa Gratifikasi

    Nasional
    Mendagri Serahkan Data Pemilih Potensial Pilkada 2024, Jumlahnya 207,1 Juta

    Mendagri Serahkan Data Pemilih Potensial Pilkada 2024, Jumlahnya 207,1 Juta

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com