Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Siapa Sosok Paling Dibenci di Demokrat? Mungkin Nazaruddin...

Kompas.com - 14/12/2012, 11:42 WIB

KOMPAS.com — Jika ada pertanyaan, siapa sosok yang paling dibenci atau disesalkan kehadirannya di Partai Demokrat oleh kader partai itu, mungkin jawabnya adalah Muhammad Nazaruddin. Pria kelahiran Trenggalek, Jawa Timur, 26 Agustus 1978, ini telah menyulitkan Demokrat 1,5 tahun terakhir.

Anggota Dewan Pembina Demokrat, Melani Leimena Suharli, Senin (10/12/2012), di Kompleks Parlemen, Jakarta, mengatakan, Nazaruddin masuk ke partai (Demokrat) itu suatu musibah besar.

Ini karena sejumlah kasus korupsi yang melibatkan dan dibuka oleh mantan Bendahara Umum Partai Demokrat itu menyulitkan sejumlah kader partai yang didirikan yang hingga kini dibina Susilo Bambang Yudhoyono ini.

Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum pernah menyebut Nazaruddin membuat cerita fiksi dan berbohong. Hal itu disampaikan Anas saat Nazaruddin mulai "berceloteh", misalnya seputar keterlibatan rekannya di Demokrat dalam dugaan kasus korupsi pembangunan wisma atlet untuk SEA Games di Palembang atau pembangunan kompleks olahraga terpadu di Hambalang, Bogor.

Namun, seiring berjalannya waktu, ocehan Nazaruddin diketahui banyak yang benar dan membuat sejumlah kader Demokrat bolak-balik ke Komisi Pemberantasan Korupsi untuk memberikan keterangan. Mereka antara lain Anas, Saan Mustopa (Wakil Sekretaris Jenderal Demokrat), Ignatius Mulyono (Ketua Badan Legislasi DPR dari Fraksi Demokrat), hingga Mirwan Amir (mantan Wakil Ketua Badan Anggaran DPR dari Fraksi Demokrat).

Angelina bahkan jadi terdakwa. Putri Indonesia 2011 itu diberhentikan dari jabatannya sebagai Wakil Sekretaris Jenderal Demokrat dan diberhentikan sementara dari DPR.

Andi Mallarangeng memutuskan mundur dari jabatannya sebagai Sekretaris Dewan Pembina Demokrat serta Menteri Pemuda dan Olahraga. Andi, doktor ilmu politik dari Northern Illinois University, Amerika Serikat, mengambil keputusan itu setelah dinyatakan sebagai tersangka oleh KPK.

Di saat yang sama, elektabilitas Partai Demokrat yang memenangkan Pemilu Legislatif 2009 dengan perolehan suara sekitar 21 persen disinyalir turun hingga sekitar 10 persen.

Namun, Ketua Demokrat Sutan Bathoegana di ruang media DPR pada 27 November 2012 mengatakan, tetap ada berkah, setidaknya dua, yang dapat dipetik dari kasus Nazaruddin.

Pertama, kasus Nazaruddin menjadi pelajaran penting tentang perlunya kehati-hatian dalam merekrut dan menempatkan kader, terutama di posisi penting partai. "Kedua, kasus Nazaruddin membuat sejumlah kader Demokrat lebih rajin beribadah, pergi ke masjid atau gereja. Sejak Nazaruddin jadi buron dan mulai menyebut sejumlah nama, banyak yang khawatir namanya disebut. Meski tidak terlibat dan tidak tahu apa-apa, repot juga kalau tiba-tiba namanya disebut Nazaruddin," ujar Sutan.

Berkah memang bisa datang dari mana saja. (M Hernowo)

 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Mendagri Serahkan Data Pemilih Potensial Pilkada 2024, Jumlahnya 207,1 Juta

    Mendagri Serahkan Data Pemilih Potensial Pilkada 2024, Jumlahnya 207,1 Juta

    Nasional
    Hardiknas 2024, Fahira Idris: Perlu Lompatan Peningkatan Kualitas Pengajaran hingga Pemerataan Akses Pendidikan

    Hardiknas 2024, Fahira Idris: Perlu Lompatan Peningkatan Kualitas Pengajaran hingga Pemerataan Akses Pendidikan

    Nasional
    Sadar PTUN Tak Bisa Batalkan Putusan MK, PDI-P: Tapi MPR Punya Sikap untuk Tidak Melantik Prabowo

    Sadar PTUN Tak Bisa Batalkan Putusan MK, PDI-P: Tapi MPR Punya Sikap untuk Tidak Melantik Prabowo

    Nasional
    Surya Paloh Sungkan Minta Jatah Menteri meski Bersahabat dengan Prabowo

    Surya Paloh Sungkan Minta Jatah Menteri meski Bersahabat dengan Prabowo

    Nasional
    Anies Respons Soal Ditawari Jadi Menteri di Kabinet Prabowo atau Tidak

    Anies Respons Soal Ditawari Jadi Menteri di Kabinet Prabowo atau Tidak

    Nasional
    Ajukan Praperadilan Kasus TPPU, Panji Gumilang Minta Rekening dan Asetnya Dikembalikan

    Ajukan Praperadilan Kasus TPPU, Panji Gumilang Minta Rekening dan Asetnya Dikembalikan

    Nasional
    KPU Bantah Tak Serius Ikuti Sidang Sengketa Pileg Usai Disentil Hakim MK: Agenda Kami Padat...

    KPU Bantah Tak Serius Ikuti Sidang Sengketa Pileg Usai Disentil Hakim MK: Agenda Kami Padat...

    Nasional
    Sedih karena SYL Pakai Duit Kementan untuk Keperluan Keluarga, Surya Paloh: Saya Mampu Bayarin kalau Diminta

    Sedih karena SYL Pakai Duit Kementan untuk Keperluan Keluarga, Surya Paloh: Saya Mampu Bayarin kalau Diminta

    Nasional
    Hari Tuna Sedunia, Kementerian KP Siap Dorong Kualitas, Jangkauan, dan Keberlanjutan Komoditas Tuna Indonesia

    Hari Tuna Sedunia, Kementerian KP Siap Dorong Kualitas, Jangkauan, dan Keberlanjutan Komoditas Tuna Indonesia

    Nasional
    Sebut Suaranya Pindah ke PDI-P, PAN Minta Penghitungan Suara Ulang di Dapil Ogan Komering Ilir 6

    Sebut Suaranya Pindah ke PDI-P, PAN Minta Penghitungan Suara Ulang di Dapil Ogan Komering Ilir 6

    Nasional
    Jokowi Teken UU Desa Terbaru, Kades Bisa Menjabat Hingga 16 Tahun

    Jokowi Teken UU Desa Terbaru, Kades Bisa Menjabat Hingga 16 Tahun

    Nasional
    Soal Lebih Baik Nasdem Dalam Pemerintah atau Jadi Oposisi, Ini Jawaban Surya Paloh

    Soal Lebih Baik Nasdem Dalam Pemerintah atau Jadi Oposisi, Ini Jawaban Surya Paloh

    Nasional
    Sentil Pihak yang Terlambat, MK: Kalau di Korea Utara, Ditembak Mati

    Sentil Pihak yang Terlambat, MK: Kalau di Korea Utara, Ditembak Mati

    Nasional
    Giliran Ketua KPU Kena Tegur Hakim MK lantaran Izin Tinggalkan Sidang Sengketa Pileg

    Giliran Ketua KPU Kena Tegur Hakim MK lantaran Izin Tinggalkan Sidang Sengketa Pileg

    Nasional
    Panji Gumilang Gugat Status Tersangka TPPU, Sebut Polisi Tak Penuhi 2 Alat Bukti

    Panji Gumilang Gugat Status Tersangka TPPU, Sebut Polisi Tak Penuhi 2 Alat Bukti

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com