Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Baju Tahanan KPK Sebaiknya Hitam, Bukan Putih

Kompas.com - 10/12/2012, 17:03 WIB
Icha Rastika

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Fraksi Partai Keadilan Sejahtera menyarankan Komisi Pemberantasan Korupsi agar tidak menggunakan baju tahanan berwarna putih. Ketua Fraksi PKS Hidayat Nur Wahid menilai, warna putih melambangkan kebersihan dan kesucian sehingga tidak tepat jika dikenakan tersangka kasus korupsi. Hal ini disampaikan Hidayat saat menemui pimpinan KPK, Senin (10/2/2012), di Gedung KPK, Jakarta. Kunjungan tersebut dilakukan sebagai bentuk dukungan kepada KPK, khususnya dalam rangka memperingati hari korupsi sedunia.

"Tadi kami sarankan soal baju tahanan KPK yang berwarna putih. Kami sampaikan kalau putih adalah warna dalam konteks tertentu, bendera kita juga putih warnanya yang artinya kesucian. Maka akan jadi aneh jika dikenakan terpidana kasus korupsi," katanya, dalam jumpa pers di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta.

Hadir dalam jumpa pers tersebut Wakil Ketua KPK Adnan Pandupraja.

Hidayat melanjutkan, pihaknya sudah menyerahkan kepada KPK desain baju tahanan yang menurut fraksinya lebih tepat. Menurutnya, lebih tepat jika baju tahanan yang digunakan tersangka kasus korupsi berwarna hitam. Kemudian, karena korupsi kerap disebut sebagai kejahatan kerah putih, kata Hidayat, lebih baik jika hanya kerah bajunya yang dibuat warna putih. Selain itu, menurut Hidayat, lebih baik jika baju tahanan KPK hanya berbentuk rompi, bukan serupa jaket seperti yang ada saat ini.

"Kami mendukung KPK membuat beragam cara untuk menjerakan tersangka korupsi," tambahnya.

Adnan Pandupraja mengatakan, KPK memang memiliki sejumlah desain baju tahanan dengan warna berbeda-beda. Sejauh ini, KPK belum memutuskan desain mana yang akan ditetapkan sebagai baju tahanan.

"Sebenarnya, itu stok lama. Kita sendiri masih dalam proses milih yang terbaik. PKS juga memberikan desain yang sangat bagus dan kita belum memilih," ujar Adnan.

Seperti diketahui, KPK mulai memakaikan baju tahanan ke tersangka maupun terdakwa kasus dugaan korupsi sejak menahan mantan Bupati Buol Amran Batalipu pada 6 Juli lalu. Selanjutnya, setiap tersangka maupun terdakwa diwajibkan menggunakan baju tahanan saat akan menjalani pemeriksaan, baik di Gedung KPK maupun di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta.

Penggunaan baju tahanan ini diharapkan dapat menciptakan efek jera. Namun, beberapa waktu lalu, pimpinan KPK dikejutkan oleh mantan Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia Miranda S Goeltom yang menyiasati baju tahanannya menjadi lebih tampak modis. Miranda yang terjerat kasus suap cek perjalanan itu menggunakan ikat pinggang besar untuk memadukan baju tahanan dengan setelan yang dipakainya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Veteran Perang Jadi Jemaah Haji Tertua, Berangkat di Usia 110 Tahun

Veteran Perang Jadi Jemaah Haji Tertua, Berangkat di Usia 110 Tahun

Nasional
Salim Said Meninggal Dunia, PWI: Indonesia Kehilangan Tokoh Pers Besar

Salim Said Meninggal Dunia, PWI: Indonesia Kehilangan Tokoh Pers Besar

Nasional
Indonesia Perlu Kembangkan Sendiri 'Drone AI' Militer Untuk Cegah Kebocoran Data

Indonesia Perlu Kembangkan Sendiri "Drone AI" Militer Untuk Cegah Kebocoran Data

Nasional
Tokoh Pers Salim Said Meninggal Dunia

Tokoh Pers Salim Said Meninggal Dunia

Nasional
Sekjen PBB: Yusril Akan Mundur dari Ketum, Dua Nama Penggantinya Mengerucut

Sekjen PBB: Yusril Akan Mundur dari Ketum, Dua Nama Penggantinya Mengerucut

Nasional
Sekjen DPR Gugat Praperadilan KPK ke PN Jaksel

Sekjen DPR Gugat Praperadilan KPK ke PN Jaksel

Nasional
Gaduh Kenaikan UKT, Pengamat: Jangan Sampai Problemnya di Pemerintah Dialihkan ke Kampus

Gaduh Kenaikan UKT, Pengamat: Jangan Sampai Problemnya di Pemerintah Dialihkan ke Kampus

Nasional
15 Tahun Meneliti Drone AI Militer, 'Prof Drone UI' Mengaku Belum Ada Kerja Sama dengan TNI

15 Tahun Meneliti Drone AI Militer, "Prof Drone UI" Mengaku Belum Ada Kerja Sama dengan TNI

Nasional
Pengembangan Drone AI Militer Indonesia Terkendala Ketersediaan 'Hardware'

Pengembangan Drone AI Militer Indonesia Terkendala Ketersediaan "Hardware"

Nasional
Indonesia Harus Kembangkan 'Drone AI' Sendiri untuk TNI Agar Tak Bergantung ke Negara Lain

Indonesia Harus Kembangkan "Drone AI" Sendiri untuk TNI Agar Tak Bergantung ke Negara Lain

Nasional
Tak Kunjung Tegaskan Diri Jadi Oposisi, PDI-P Dinilai Sedang Tunggu Hubungan Jokowi dan Prabowo Renggang

Tak Kunjung Tegaskan Diri Jadi Oposisi, PDI-P Dinilai Sedang Tunggu Hubungan Jokowi dan Prabowo Renggang

Nasional
Tingkatkan Kapasitas SDM Kelautan dan Perikanan ASEAN, Kementerian KP Inisiasi Program Voga

Tingkatkan Kapasitas SDM Kelautan dan Perikanan ASEAN, Kementerian KP Inisiasi Program Voga

Nasional
9 Eks Komisioner KPK Surati Presiden, Minta Jokowi Tak Pilih Pansel Problematik

9 Eks Komisioner KPK Surati Presiden, Minta Jokowi Tak Pilih Pansel Problematik

Nasional
Tak Undang Jokowi di Rakernas, PDI-P Pertegas Posisinya Menjadi Oposisi

Tak Undang Jokowi di Rakernas, PDI-P Pertegas Posisinya Menjadi Oposisi

Nasional
Bea Cukai: Pemerintah Sepakati Perubahan Kebijakan dan Pengaturan Barang Impor

Bea Cukai: Pemerintah Sepakati Perubahan Kebijakan dan Pengaturan Barang Impor

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com