Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Golkar: Mega-JK Bukan Ancaman

Kompas.com - 27/11/2012, 22:45 WIB
Sabrina Asril

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Wacana pencalonan Megawati Soekarnoputri-Jusuf Kalla dalam Pilpres 2014 tidak menggentarkan optimisme Partai Golkar dalam mengusung Ketua Umumnya, Aburizal "Ical" Bakrie. Golkar menilai duet keduanya bukanlah ancaman.

"Saya rasa tidak akan menjadi ancaman karena Pak Ical selaku capres sudah ada pedomannya sendiri dan apa yang akan dilakukan untuk rakyat. Jadi, programnya yang dirancang jelas visi misinya dan kita juga evaluasi untuk berikan yang terbaik," ujar Ketua Fraksi Golkar, Setya Novanto, Selasa (27/11/2012), di Gedung Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta.

Golkar masih meyakini bahwa pencalonan Mega-JK hanya sebatas wacana. Kendati demikian, Setya menghormati jika memang JK hendak mencalonkan diri. Ia memastikan, meskipun JK mencalonkan diri, Golkar tetap tidak akan pecah.

"Golkar sering dapat informasi tekanan, hasilnya Golkar teruji dengan baik. Saya yakin anggota tidak mungkin melakukan hal yang di luar aturan (partai)," imbuh Setya.

Sebelumnya, Jusuf Kalla menyatakan bersedia berduet dengan Megawati Soekarnoputri pada Pilpres 2014. Kalla mengaku tidak keberatan maju menjadi calon wakil presiden (cawapres). "Selama tidak mengatasnamakan Golkar, saya tidak keberatan," kata pria yang kerap disapa JK ini di kampus Universitas Multimedia Nusantara (UMN), Serpong, Banten, Sabtu (24/11/2012).

Kalla mengatakan, dia tidak perlu minta izin Partai Golkar untuk mendampingi Mega. Sebab, lanjutnya, hal itu tidak berhubungan dengan partai tersebut. Kalla mengakui akan maju meskipun tanpa Partai Golkar.

"(Menjadi pendamping Mega) itu masih mungkin. Dalam politik, semua hal masih mungkin terjadi," terangnya.

Kalla menambahkan, dia telah melakukan pembicaraan dengan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P). Ia juga mengatakan sudah sering bertemu PDI-P. Namun, ia menampik jika PDIP-P sudah meminangnya menjadi cawapres. "Itu masih masalah ke depanlah," pungkasnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Ajukan Praperadilan Kasus TPPU, Panji Gumilang Minta Rekening dan Asetnya Dikembalikan

Ajukan Praperadilan Kasus TPPU, Panji Gumilang Minta Rekening dan Asetnya Dikembalikan

Nasional
KPU Bantah Tak Serius Ikuti Sidang Sengketa Pileg Usai Disentil Hakim MK: Agenda Kami Padat...

KPU Bantah Tak Serius Ikuti Sidang Sengketa Pileg Usai Disentil Hakim MK: Agenda Kami Padat...

Nasional
Sedih karena SYL Pakai Duit Kementan untuk Keperluan Keluarga, Surya Paloh: Saya Mampu Bayarin kalau Diminta

Sedih karena SYL Pakai Duit Kementan untuk Keperluan Keluarga, Surya Paloh: Saya Mampu Bayarin kalau Diminta

Nasional
Hari Tuna Sedunia, Kementerian KP Siap Dorong Kualitas, Jangkauan, dan Keberlanjutan Komoditas Tuna Indonesia

Hari Tuna Sedunia, Kementerian KP Siap Dorong Kualitas, Jangkauan, dan Keberlanjutan Komoditas Tuna Indonesia

Nasional
Sebut Suaranya Pindah ke PDI-P, PAN Minta Penghitungan Suara Ulang di Dapil Ogan Komering Ilir 6

Sebut Suaranya Pindah ke PDI-P, PAN Minta Penghitungan Suara Ulang di Dapil Ogan Komering Ilir 6

Nasional
Jokowi Teken UU Desa Terbaru, Kades Bisa Menjabat Hingga 16 Tahun

Jokowi Teken UU Desa Terbaru, Kades Bisa Menjabat Hingga 16 Tahun

Nasional
Soal Lebih Baik Nasdem Dalam Pemerintah atau Jadi Oposisi, Ini Jawaban Surya Paloh

Soal Lebih Baik Nasdem Dalam Pemerintah atau Jadi Oposisi, Ini Jawaban Surya Paloh

Nasional
Sentil Pihak yang Terlambat, MK: Kalau di Korea Utara, Ditembak Mati

Sentil Pihak yang Terlambat, MK: Kalau di Korea Utara, Ditembak Mati

Nasional
Giliran Ketua KPU Kena Tegur Hakim MK lantaran Izin Tinggalkan Sidang Sengketa Pileg

Giliran Ketua KPU Kena Tegur Hakim MK lantaran Izin Tinggalkan Sidang Sengketa Pileg

Nasional
Panji Gumilang Gugat Status Tersangka TPPU, Sebut Polisi Tak Penuhi 2 Alat Bukti

Panji Gumilang Gugat Status Tersangka TPPU, Sebut Polisi Tak Penuhi 2 Alat Bukti

Nasional
Sidang Administrasi Selesai, PTUN Minta PDI-P Perbaiki Gugatan terhadap KPU

Sidang Administrasi Selesai, PTUN Minta PDI-P Perbaiki Gugatan terhadap KPU

Nasional
Bamsoet Apresiasi Sikap Koalisi Perubahan Akui Kemenangan Prabowo-Gibran

Bamsoet Apresiasi Sikap Koalisi Perubahan Akui Kemenangan Prabowo-Gibran

Nasional
PDI-P Harap PTUN Tidak Biarkan Pelanggaran Hukum yang Diduga Dilakukan KPU

PDI-P Harap PTUN Tidak Biarkan Pelanggaran Hukum yang Diduga Dilakukan KPU

Nasional
KPK Sebut SPDP Kasus Korupsi di PDAM Boyolali Hoaks

KPK Sebut SPDP Kasus Korupsi di PDAM Boyolali Hoaks

Nasional
Kompolnas Dorong Motif Bunuh Diri Brigadir RAT Tetap Diusut meski Penyelidikan Kasus Dihentikan

Kompolnas Dorong Motif Bunuh Diri Brigadir RAT Tetap Diusut meski Penyelidikan Kasus Dihentikan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com