Siapa Menteri yang "Disentil" Presiden?

JAKARTA, KOMPAS.com — Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengaku terus memantau apa yang dilakukan jajaran Menteri Kabinet Indonesia Bersatu II. Rupanya, ada langkah menteri yang dianggap Presiden tidak tepat. Hal itu diungkapkan Presiden ketika membuka sidang kabinet paripurna di Istana Negara, Jakarta, Selasa (27/11/2012) siang.

Awalnya, Presiden mengatakan, setiap anggota kabinet memiliki program kerja yang wajib dilaksanakan.

Presiden mengatakan, mengacungkan jempol jika ada menteri yang mempunyai ide atau inisiatif di luar program kerja yang sudah ditetapkan. Namun, kata Presiden, ide atau inisiatif itu baru bisa dijalankan setelah tugas pokok dilaksanakan.

"Jangan sampai yang menjadi tujuan APBN, RKP (rencana kerja pemerintah), program aksi lain itu diabaikan. Saudara melakukan sesuatu yang dipikirkan sendiri, barangkali bagus di situ, tapi mengganggu keseluruhan pencapaian tugas dan sasaran. Saya ingatkan itu," kata Presiden.

"Evaluasi yang saya lakukan ada yang terabaikan, yang pokok-pokok, kemudian melakukan sesuatu yang baru. Sekali lagi, saya puji, saya hargai manakala tambahan prakarsa kegiatan itu melengkapi, membulatkan, dan meningkatkan capaian. Bukan untuk mengganti sesuatu yang pokok. Itu sistem yang harus kita jalankan," tambah Presiden.

Dalam pernyataannya itu, Presiden tak menyebut siapa dan apa yang dilakukan menteri tersebut. Namun, baru-baru ini Sekretaris Kabinet Dipo Alam mengambil insiatif meneruskan aduan dari pegawai negeri sipil di tiga kementerian kepada Komisi Pemberantasan Korupsi.

Aduan itu terkait dugaan praktik kongkalikong korupsi APBN antara pejabat kementerian dan anggota DPR. Ada tiga kementerian yang dilaporkan, yakni Kementerian Pertahanan, Kementerian Perdagangan, dan Kementerian Pertanian.

Bahkan, Dipo menyebut aduan yang masuk tidak hanya tiga kementerian itu. Masih ada lagi aduan dari PNS di kementerian lain yang juga akan diteruskan ke KPK. Apakah Dipo yang "disentil" Presiden?

Baca juga:
Dipo Tak Niat Seret Menteri ke Kursi Pesakitan
Dipo Bantah Kabinet Retak
Aduan Kongkalikong Tak Hanya di Tiga Kementerian
Anggaran Kemenhan Diblokir, Ini Penjelasan Dipo Alam

Baca juga topik:
Kongkalikong di Kementerian