Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Anggaran Kemenhan Diblokir, Ini Penjelasan Dipo Alam

Kompas.com - 26/11/2012, 19:11 WIB
Sandro Gatra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Kabinet Dipo Alam meminta Kementerian Keuangan "membintangi" (blokir) anggaran dana optimalisasi untuk Kementerian Pertahanan yang nilainya mencapai ratusan miliar rupiah. Kementerian Keuangan lalu memblokir anggaran tersebut.

Bagaimana penjelasan Dipo? Dipo membenarkan adanya permintaan itu. Namun, Dipo tak menjelaskan secara detail alasan permintaan itu. Dia hanya menyinggung berbagai arahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono agar tidak ada korupsi dalam penggunaan anggaran untuk modernisasi alutsista TNI/Polri.

Terkahir, kata Dipo, pesan itu disampaikan ketika HUT TNI pada 5 Oktober 2012 . "Presiden katakan kita ingin (alutsista) kuat, mengangkat industri pertahanan kita. Tapi jangan digerogoti (anggaran). Itu pesan beliau," kata Dipo saat rapat membahas anggaran dengan Komisi II DPR di Gedung Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin ( 26/11/2012 ).

Hal itu dikatakan Dipo ketika menjawab berbagai pertanyaan para politisi Komisi II mengenai langkahnya yang meneruskan aduan pegawai negeri sipil di sejumlah Kementerian kepada Komisi Pemberantasan Korupsi. Aduan itu terkait dugaan praktik kongkalikong korupsi APBN. Dalam penjelasannya, Dipo menyinggung perihal pemblokiran anggaran di Kemenhan.

Dipo mengaku tidak khawatir atas langkahnya itu. "Tidak ada kekhawatiran kita apakah dia profesional, apakah dari parpol, dari TNI/Polri. Kalau kita harus benahi, kita benahi," kata Dipo.

Menteri Keuangan Agus Martowardojo mengatakan, pihaknya masih menunggu hasil koordinasi di internal pemerintah untuk membuka blokir. "Masih perlu ada klarifikasi antar pemerintah meliputi Kementerian Pertahanan, Panglima TNI dengan Seskab," kata Agus.

 

Baca juga:
Laporan Dipo Buat Kabinet SBY Dilematis
Menatap Gaduh yang Berpindah-pindah
Hidayat: Siapa yang Ditakuti Dipo?
Priyo: Ada Keretakan di Kabinet
Menurut PKS, Manuver Dipo Terkait 'Reshuffle' Kabinet

Berita-berita terkait lainnya dalam topik:
Kongkalikong di Kementerian
Dahlan Iskan Versus DPR

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Kekuatan Oposisi Masih Tetap Dibutuhkan...

    Kekuatan Oposisi Masih Tetap Dibutuhkan...

    Nasional
    Dukung Prabowo-Gibran, PKB Pastikan Tak Bakal Rusak Soliditas Koalisi Indonesia Maju

    Dukung Prabowo-Gibran, PKB Pastikan Tak Bakal Rusak Soliditas Koalisi Indonesia Maju

    Nasional
    Senada dengan Nasdem, PKB Anggap Hak Angket Kecurangan Pemilu Kian Sulit Diwujudkan

    Senada dengan Nasdem, PKB Anggap Hak Angket Kecurangan Pemilu Kian Sulit Diwujudkan

    Nasional
    Usai Dukung Prabowo-Gibran, Nasdem dan PKB Bilang Timnas Amin ‘Bubar’

    Usai Dukung Prabowo-Gibran, Nasdem dan PKB Bilang Timnas Amin ‘Bubar’

    Nasional
    MK Sidangkan Sengketa Pileg 2024 Mulai 29 April, Sehari Puluhan Perkara

    MK Sidangkan Sengketa Pileg 2024 Mulai 29 April, Sehari Puluhan Perkara

    Nasional
    Nasdem Gabung Pemerintahan Prabowo-Gibran, PKS: Pak Surya Paling Cantik Bermain Politik

    Nasdem Gabung Pemerintahan Prabowo-Gibran, PKS: Pak Surya Paling Cantik Bermain Politik

    Nasional
    Penghormatan Terakhir PDI-P untuk Tumbu Saraswati...

    Penghormatan Terakhir PDI-P untuk Tumbu Saraswati...

    Nasional
    Idrus Sebut Ada Posisi Strategis yang Ditawarkan jika Jokowi Masuk Golkar; Ketua Umum hingga Ketua Dewan Pembina

    Idrus Sebut Ada Posisi Strategis yang Ditawarkan jika Jokowi Masuk Golkar; Ketua Umum hingga Ketua Dewan Pembina

    Nasional
    CSIS: Jumlah Caleg Perempuan Terpilih di DPR Naik, tapi Sebagian Terkait Dinasti Politik

    CSIS: Jumlah Caleg Perempuan Terpilih di DPR Naik, tapi Sebagian Terkait Dinasti Politik

    Nasional
    Cak Imin Titip 8 Agenda Perubahan ke Prabowo, Eks Sekjen PKB: Belum 'Move On'

    Cak Imin Titip 8 Agenda Perubahan ke Prabowo, Eks Sekjen PKB: Belum "Move On"

    Nasional
    CSIS: Caleg Perempuan Terpilih di Pemilu 2024 Terbanyak Sepanjang Sejarah sejak Reformasi

    CSIS: Caleg Perempuan Terpilih di Pemilu 2024 Terbanyak Sepanjang Sejarah sejak Reformasi

    Nasional
    Prabowo-Gibran Disarankan Terima Masukkan Masyarakat saat Memilih Menteri, daripada 'Stabilo KPK'

    Prabowo-Gibran Disarankan Terima Masukkan Masyarakat saat Memilih Menteri, daripada "Stabilo KPK"

    Nasional
    CSIS: Caleg Terpilih yang Terindikasi Dinasti Politik Terbanyak dari Nasdem, Disusul PDI-P

    CSIS: Caleg Terpilih yang Terindikasi Dinasti Politik Terbanyak dari Nasdem, Disusul PDI-P

    Nasional
    MK Registrasi 297 Sengketa Pileg 2024

    MK Registrasi 297 Sengketa Pileg 2024

    Nasional
    CSIS: 138 dari 580 Caleg Terpilih di DPR Terasosiasi Dinasti Politik

    CSIS: 138 dari 580 Caleg Terpilih di DPR Terasosiasi Dinasti Politik

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com