Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Anggaran Kemenhan Diblokir, Ini Penjelasan Dipo Alam

Kompas.com - 26/11/2012, 19:11 WIB
Sandro Gatra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Kabinet Dipo Alam meminta Kementerian Keuangan "membintangi" (blokir) anggaran dana optimalisasi untuk Kementerian Pertahanan yang nilainya mencapai ratusan miliar rupiah. Kementerian Keuangan lalu memblokir anggaran tersebut.

Bagaimana penjelasan Dipo? Dipo membenarkan adanya permintaan itu. Namun, Dipo tak menjelaskan secara detail alasan permintaan itu. Dia hanya menyinggung berbagai arahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono agar tidak ada korupsi dalam penggunaan anggaran untuk modernisasi alutsista TNI/Polri.

Terkahir, kata Dipo, pesan itu disampaikan ketika HUT TNI pada 5 Oktober 2012 . "Presiden katakan kita ingin (alutsista) kuat, mengangkat industri pertahanan kita. Tapi jangan digerogoti (anggaran). Itu pesan beliau," kata Dipo saat rapat membahas anggaran dengan Komisi II DPR di Gedung Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin ( 26/11/2012 ).

Hal itu dikatakan Dipo ketika menjawab berbagai pertanyaan para politisi Komisi II mengenai langkahnya yang meneruskan aduan pegawai negeri sipil di sejumlah Kementerian kepada Komisi Pemberantasan Korupsi. Aduan itu terkait dugaan praktik kongkalikong korupsi APBN. Dalam penjelasannya, Dipo menyinggung perihal pemblokiran anggaran di Kemenhan.

Dipo mengaku tidak khawatir atas langkahnya itu. "Tidak ada kekhawatiran kita apakah dia profesional, apakah dari parpol, dari TNI/Polri. Kalau kita harus benahi, kita benahi," kata Dipo.

Menteri Keuangan Agus Martowardojo mengatakan, pihaknya masih menunggu hasil koordinasi di internal pemerintah untuk membuka blokir. "Masih perlu ada klarifikasi antar pemerintah meliputi Kementerian Pertahanan, Panglima TNI dengan Seskab," kata Agus.

 

Baca juga:
Laporan Dipo Buat Kabinet SBY Dilematis
Menatap Gaduh yang Berpindah-pindah
Hidayat: Siapa yang Ditakuti Dipo?
Priyo: Ada Keretakan di Kabinet
Menurut PKS, Manuver Dipo Terkait 'Reshuffle' Kabinet

Berita-berita terkait lainnya dalam topik:
Kongkalikong di Kementerian
Dahlan Iskan Versus DPR

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

    Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

    Nasional
    Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

    Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

    Nasional
    Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

    Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

    Nasional
    Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

    Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

    Nasional
    Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

    Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

    Nasional
    Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

    Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

    Nasional
    Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

    Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

    Nasional
    7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

    7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

    Nasional
    Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

    Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

    Nasional
    Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

    Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

    Nasional
    Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

    Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

    Nasional
    BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

    BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

    Nasional
    Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

    Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

    Nasional
    Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

    Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

    Nasional
    Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

    Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com