Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Zulkiflimansyah Khawatir Merpati Jadi Terbengkalai

Kompas.com - 26/11/2012, 16:36 WIB
Sabrina Asril

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Komisi XI DPR bidang keuangan Zulkiflimansyah mengkhawatirkan atas polemik pemerasan yang dilakukan anggota Komisi XI terhadap direksi PT Merpati Nusantara Airlines (MNA). Tudingan itu dinilai bisa berpengaruh pada kelanjutan pembahasan soal Merpati di DPR.

"Jangan sampai karena hiruk-pikuk ini mengesampingkan Merpati yang perlu ditolong segera. Jangan sampai peristiwa ini membuat temen-teman jadi malas datang," ujar Zulkiflimansyah, Senin (26/11/2012), di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta.

Ia melihat Merpati saat ini justru sedang membutuhkan bantuan terkait pembangunan sekolah pilot. "Bisa saja karena sakit hati, pembahasan Merpati jadi tidak ditindaklanjuti," kata politisi Partai Keadilan Sejahtera.

Sebelumnya, Menteri BUMN Dahlan Iskan melaporkan dugaan upaya pemerasan yang dilakukan beberapa anggota Komisi XI terhadap direksi PT Merpati. Upaya pemerasan itu ditengarai dilakukan pada tanggal 1 Oktober 2012 di ruang pimpinan komisi.

Di dalam pertemuan tidak formal itu, anggota Komisi XI yang hadir, di antaranya, Achsanul Qosasi, Zulkiflimansyah, Linda Megawati, dan Saidi Butar-butar. Zulkiflimansyah memastikan bahwa pertemuan itu sama sekali tidak membahas upaya minta jatah terkait penyertaan modal negara (PMN).

Ia menduga dirut Merpati yang baru salah menafsirkan soal permintaan anggota dewan terkait business plan Merpati yang baru. "Oleh karena itu, Dirut Merpati mungkin terlalu bersemangat memberikan nama, dan Pak Menteri tidak melakukan klarifikasi. Kami heran ada kata-kata memeras. Kalau ditanya business plan, ini wajar," ungkap Zulkiflimansyah.

Baca juga:
Hatta: Dahlan seperti Anjing Menggonggong, Kafilah Berlalu
Zulkiflimansyah: Pujian Dahlan Iskan Berlebihan
Hatta: Dahlan Iskan Tendensius dan Aneh
PAN: Dahlan, Jaga Akurasi, Jangan Gila Publisitas!
Terbukti Memeras, Anggota DPR Ditindak

 

 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Anggap Wajar Prabowo Wacanakan 41 Kementerian, Demokrat: Untuk Respons Tantangan Bangsa

    Anggap Wajar Prabowo Wacanakan 41 Kementerian, Demokrat: Untuk Respons Tantangan Bangsa

    Nasional
    PAN Gelar Rakornas Pilkada Serentak, Prabowo Subianto Bakal Hadir

    PAN Gelar Rakornas Pilkada Serentak, Prabowo Subianto Bakal Hadir

    Nasional
    KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

    KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

    Nasional
    KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

    KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

    Nasional
    Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada 'Abuse of Power'

    Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada "Abuse of Power"

    Nasional
    Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

    Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

    Nasional
    Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

    Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

    Nasional
    Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

    Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

    Nasional
    Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

    Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

    Nasional
    Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

    Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

    Nasional
    Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

    Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

    Nasional
    Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

    Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

    Nasional
    Korlantas Polri Kerahkan 1.530 Personel BKO untuk Agenda World Water Forum Bali

    Korlantas Polri Kerahkan 1.530 Personel BKO untuk Agenda World Water Forum Bali

    Nasional
    Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

    Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

    Nasional
    Kirim Surat Tilang Lewat WA Disetop Sementara, Kembali Pakai Pos

    Kirim Surat Tilang Lewat WA Disetop Sementara, Kembali Pakai Pos

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com