Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Mantan Penyidik KPK Seharusnya Menjaga Rahasia

Kompas.com - 23/11/2012, 20:37 WIB
Khaerudin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com -  Mantan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi seharusnya menjaga rahasia terkait pekerjaan mereka selama bertugas di lembaga tersebut. Kerahasiaan ini menjadi etika yang harus dijaga mantan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi.

Dewan Perwakilan Rakyat pun diminta untuk tidak mengumbar informasi seputar pelaksanaan tugas mantan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi tersebut. "Mantan penyidik KPK dari Polri diharapkan menghormati etika kelembagaan untuk tidak membuka informasi tentang pelaksanaan tugas di KPK. Ini prinsip umum yang berlaku, karena kerahasiaan kerja di KPK seharusnya dijaga baik-baik oleh mantan staf KPK," kata peneliti hukum Indonesia Corruption Watch Febri Diansyah di Jakarta, Jumat (23/11/2012).

Menurut Febri, setiap bekas pegawai hingga pimpinan KPK seharusnya menjaga kerahasiaan pelaksanaan tugas mereka karena sangat berhubungan dengan upaya penegakan hukum, terutama mengungkap kejahatan korupsi. "Bahkan mantan pimpinan KPK pun wajib menjaga kerahasiaan itu jika sudah tidak bertugas di KPK," katanya.

Febri mengritik pertemuan tertutup antara mantan penyidik KPK dari Polri yang datang bersama Kabareskrim Komisaris Jenderal Sutarman dengan Komisi III DPR pada hari Rabu lalu. Dalam pertemuan tersebut terungkap sejumlah pengakuan mantan penyidik yang antara lain mempersoalkan profesionalitas di KPK hingga mekanisme penyadapan.

Menurut Febri, semestinya pimpinan Polri menghormati kerja-kerja KPK. "Pimpinan Polri harusnya juga menghormati kerja-kerja KPK. Hubungan antarlembaga akan semakin rusak jika tidak ada sikap saling menghargai," kata Febri.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Gambarkan Kondisi Terkini Gaza, Dubes Palestina: Hancur Lebur karena Israel

Gambarkan Kondisi Terkini Gaza, Dubes Palestina: Hancur Lebur karena Israel

Nasional
Ada Isu Kemensos Digabung KemenPPPA, Khofifah Menolak: Urusan Perempuan-Anak Tidak Sederhana

Ada Isu Kemensos Digabung KemenPPPA, Khofifah Menolak: Urusan Perempuan-Anak Tidak Sederhana

Nasional
DPR Disebut Dapat KIP Kuliah, Anggota Komisi X: Itu Hanya Metode Distribusi

DPR Disebut Dapat KIP Kuliah, Anggota Komisi X: Itu Hanya Metode Distribusi

Nasional
Komisi II DPR Sebut Penambahan Kementerian Perlu Revisi UU Kementerian Negara

Komisi II DPR Sebut Penambahan Kementerian Perlu Revisi UU Kementerian Negara

Nasional
Pengamat Dorong Skema Audit BPK Dievaluasi, Cegah Jual Beli Status WTP

Pengamat Dorong Skema Audit BPK Dievaluasi, Cegah Jual Beli Status WTP

Nasional
Maju Nonpartai, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Wali Kota dan Bupati Independen?

Maju Nonpartai, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Wali Kota dan Bupati Independen?

Nasional
Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Minim Pengawasan

Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Minim Pengawasan

Nasional
DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu hingga Mei

DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu hingga Mei

Nasional
DKPP Keluhkan Anggaran Minim, Aduan Melonjak Jelang Pilkada 2024

DKPP Keluhkan Anggaran Minim, Aduan Melonjak Jelang Pilkada 2024

Nasional
Jawab Prabowo, Politikus PDI-P: Siapa yang Klaim Bung Karno Milik Satu Partai?

Jawab Prabowo, Politikus PDI-P: Siapa yang Klaim Bung Karno Milik Satu Partai?

Nasional
Pengamat Sarankan Syarat Pencalonan Gubernur Independen Dipermudah

Pengamat Sarankan Syarat Pencalonan Gubernur Independen Dipermudah

Nasional
Komnas Haji Minta Masyarakat Tak Mudah Tergiur Tawaran Haji Instan

Komnas Haji Minta Masyarakat Tak Mudah Tergiur Tawaran Haji Instan

Nasional
Libur Panjang, Korlantas Catat Peningkatan Arus Lalu Lintas

Libur Panjang, Korlantas Catat Peningkatan Arus Lalu Lintas

Nasional
DKPP Terima 233 Pengaduan Pemilu dalam 4 Bulan Terakhir

DKPP Terima 233 Pengaduan Pemilu dalam 4 Bulan Terakhir

Nasional
Prabowo: Beri Kami Waktu 4 Tahun untuk Buktikan ke Rakyat yang Tak Pilih Kita

Prabowo: Beri Kami Waktu 4 Tahun untuk Buktikan ke Rakyat yang Tak Pilih Kita

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com