Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

BK Konfrontir Dirut Merpati dengan Anggota Komisi XI

Kompas.com - 22/11/2012, 18:44 WIB
Sabrina Asril

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat akan kembali memanggil Direktur Utama PT Merpati Nusantara Airlines Rudy Setyopurnomo. Rudy akan dikonfrontir dengan anggota Komisi XI yang terlibat dalam pertemuan tanggal 1 Oktober 2012.

"Terkait laporan Pak Dahlan Iskan, ada pertemuan direksi Merpati dengan anggota Komisi XI Panja Merpati memang ada pertemuan 1 Oktober 2012 di ruang pimpinan Komisi XI. Tapi berdasarkan yang kami dapatkan ada perbedaan materi pembahasan. Maka kami akan konfrontir direksi Merpati dengan anggota dewan yang hadir," ujar Ketua BK M Prakosa, Kamis (22/11/2012), di kompleks Parlemen, Senayan.

Prakosa mengatakan konfrontir kemungkinan akan dilakukan pekan depan. Selain itu, Prakosa juga menjelaskan pihaknya akan mengundang mantan Direktur Utama PT Merpati Nusantara Airlines, Sardjono Djoni Tjitrokusumo. Keterangan Djoni diperlukan lantaran permintaan jatah Komisi XI ini diawali dari janji sucess fee yang dilontarkan Djoni terkait penyertaan modal negara (PMN).

"Direksi Merpati yang kemarin juga akan kami mintai keterangannya. Kami akan jadwalkan nanti, tapi mulai pekan depan," ucap Prakosa.

Konfrontasi antara Dirut Merpati dengan Komisi XI, lanjut Prakosa, dilakukan karena adanya perbedaan pandangan terkait pertemuan tanggal 1 Oktober 2012.

Zulkiflimansyah Absen

BK saat ini sudah memeriksa tiga anggota DPR yakni Idris Laena (anggota Komisi VI dari Fraksi Golkar), Sumaryoto (anggota Komisi XI dari Fraksi PDI-Perjuangan), dan Achsanul Qosasi (anggota Komisi XI dari Fraksi Partai Demokrat).

Rencananya, anggota Komisi XI lainnya yakni Zulkiflimansyah juga akan diperiksa. Namun, politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini urung datang.

"Pak Zulkiflimansyah tidak bisa hadir, karena ada di Sumbawa karena orang tuanya sakit. Nanti, pak Zul juga akan kami panggil lagi pekan depan," tutur Prakosa.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Biaya Ibadah Umrah dan Kurban SYL pun Hasil Memeras Pejabat Kementan

    Biaya Ibadah Umrah dan Kurban SYL pun Hasil Memeras Pejabat Kementan

    Nasional
    SYL Sebut Perjalanan Dinas Atas Perintah Presiden untuk Kepentingan 280 Juta Penduduk

    SYL Sebut Perjalanan Dinas Atas Perintah Presiden untuk Kepentingan 280 Juta Penduduk

    Nasional
    DKPP Sebut Anggarannya Turun saat Kebanjiran Kasus Pelanggaran Etik

    DKPP Sebut Anggarannya Turun saat Kebanjiran Kasus Pelanggaran Etik

    Nasional
    Lima Direktorat di Kementan Patungan Rp 1 Miliar Bayari Umrah SYL

    Lima Direktorat di Kementan Patungan Rp 1 Miliar Bayari Umrah SYL

    Nasional
    DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik, Diprediksi Terus Bertambah Jelang Pilkada

    DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik, Diprediksi Terus Bertambah Jelang Pilkada

    Nasional
    KPK Bakal Usut Dugaan Oknum BPK Minta Rp 12 Miliar Terkait 'Food Estate' Ke Kementan

    KPK Bakal Usut Dugaan Oknum BPK Minta Rp 12 Miliar Terkait "Food Estate" Ke Kementan

    Nasional
    Pejabat Kementan Tanggung Sewa 'Private Jet' SYL Rp 1 Miliar

    Pejabat Kementan Tanggung Sewa "Private Jet" SYL Rp 1 Miliar

    Nasional
    Pejabat Kementan Tanggung Kebutuhan SYL di Brasil, AS, dan Arab Saudi

    Pejabat Kementan Tanggung Kebutuhan SYL di Brasil, AS, dan Arab Saudi

    Nasional
    Gubernur Maluku Utara Akan Didakwa Terima Suap dan Gratifikasi Rp 106,2 Miliar

    Gubernur Maluku Utara Akan Didakwa Terima Suap dan Gratifikasi Rp 106,2 Miliar

    Nasional
    MK Jadwalkan Putusan 'Dismissal' Sengketa Pileg pada 21-22 Mei 2024

    MK Jadwalkan Putusan "Dismissal" Sengketa Pileg pada 21-22 Mei 2024

    Nasional
    Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

    Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

    Nasional
    Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

    Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

    Nasional
    [POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

    [POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

    Nasional
    Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

    Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

    Nasional
    Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

    Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com