Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Rapat Komisi III-Polri Bahas Penyidik KPK

Kompas.com - 21/11/2012, 12:59 WIB
Sandro Gatra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat menggelar rapat dengan Kepolisian membahas masalah penarikan maupun kembalinya sejumlah penyidik Kepolisian yang bertugas di Komisi Pemberantasan Korupsi. Rapat itu digelar secara tertutup.

"Bahas penarikan penyidik," kata anggota Komisi III dari Fraksi PDI Perjuangan Trimedya Panjaitan sebelum rapat di Gedung Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (21/11/2012).

Perwakilan Polri yang hadir yakni Kepala Bareskrim Polri Komisaris Jenderal Sutarman. Ketika dibuka, rapat diikuti tak sampai 10 anggota Komisi III dan dipimpin Ketua Komisi III I Gede Pasek Suardika.

Wakil Ketua Komisi III Tjatur Sapto Edy di sela-sela rapat mengatakan, pihaknya ingin menyelesaikan permasalah minimnya penyidik di KPK. Pihaknya ingin agar pemberantasan korupsi berjalan cepat.

Sebelumnya, Ketua KPK Abraham Samad kembali mengeluh kondisi penyidik KPK. Saat ini, jumlah penyidik di KPK hanya sekitar 70 orang, dari awalnya sekitar 100 orang. Akibatnya, penanganan sejumlah kasus korupsi salah satunya kasus Hambalang terhambat.

"Bayangkan penyidik kita 70 orang. Enggak mungkin cepat. Hong Kong saja yang luasnya satu provinsi penyidiknya sampai 2.000. KPK sebelum (penyidik) ditarik ada 100 lebih. Kalau sebelum ditarik sudah bisa selesaikan perkara seperti ini sudah luar biasa," kata Abraham, Selasa kemarin.

Sebanyak enam penyidik asal Kepolisian mengajukan surat pengunduran diri resmi kepada pimpinan KPK tanggal 1 November 2012 . Selain enam penyidik, pimpinan KPK meminta pergantian dua penyidik berpangkat ajun komisaris besar. Alasannya, untuk penyegaran karena keduanya sudah cukup lama bertugas di KPK, yakni selama 8 tahun.

Sebelumnya, sebanyak 20 penyidik Polri juga tidak diperpanjang masa tugasnya di KPK. Selain penyidik, ajudan Ketua KPK Abraham Samad, yaitu Iptu Joyo Mulyo juga mundur.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Status Perkawinan Prabowo-Titiek Tertulis 'Pernah', Apa Maknanya?

    Status Perkawinan Prabowo-Titiek Tertulis "Pernah", Apa Maknanya?

    Nasional
    Wamenhan Terima Kunjungan Panglima AU Singapura, Bahas Area Latihan Militer

    Wamenhan Terima Kunjungan Panglima AU Singapura, Bahas Area Latihan Militer

    Nasional
    Pengamat: Anies Ditinggal Semua Partai Pengusungnya, Terancam Tak Punya Jabatan Apapun

    Pengamat: Anies Ditinggal Semua Partai Pengusungnya, Terancam Tak Punya Jabatan Apapun

    Nasional
    Pilkada 2024: Usia Calon Gubernur Minimum 30 Tahun, Bupati/Wali Kota 25 Tahun

    Pilkada 2024: Usia Calon Gubernur Minimum 30 Tahun, Bupati/Wali Kota 25 Tahun

    Nasional
    Menlu Sebut Judi Online Jadi Kejahatan Transnasional, Mengatasinya Perlu Kerja Sama Antarnegara

    Menlu Sebut Judi Online Jadi Kejahatan Transnasional, Mengatasinya Perlu Kerja Sama Antarnegara

    Nasional
    PDI-P Percaya Diri Hadapi Pilkada 2024, Klaim Tak Terdampak Jokowi 'Effect'

    PDI-P Percaya Diri Hadapi Pilkada 2024, Klaim Tak Terdampak Jokowi "Effect"

    Nasional
    Harap Kemelut Nurul Ghufron dan Dewas Segera Selesai, Nawawi: KPK Bisa Fokus pada Kerja Berkualitas

    Harap Kemelut Nurul Ghufron dan Dewas Segera Selesai, Nawawi: KPK Bisa Fokus pada Kerja Berkualitas

    Nasional
    Hasto Ungkap Jokowi Susun Skenario 3 Periode sejak Menang Pilpres 2019

    Hasto Ungkap Jokowi Susun Skenario 3 Periode sejak Menang Pilpres 2019

    Nasional
    Ikut Kabinet atau Oposisi?

    Ikut Kabinet atau Oposisi?

    Nasional
    Gugat KPU ke PTUN, Tim Hukum PDI-P: Uji Kesalahan Prosedur Pemilu

    Gugat KPU ke PTUN, Tim Hukum PDI-P: Uji Kesalahan Prosedur Pemilu

    Nasional
    Said Abdullah Paparkan 2 Agenda PDI-P untuk Tingkatkan Kualitas Demokrasi Elektoral

    Said Abdullah Paparkan 2 Agenda PDI-P untuk Tingkatkan Kualitas Demokrasi Elektoral

    Nasional
    Halalbihalal dan Pembubaran Timnas Anies-Muhaimin Ditunda Pekan Depan

    Halalbihalal dan Pembubaran Timnas Anies-Muhaimin Ditunda Pekan Depan

    Nasional
    Hadiri KTT OKI, Menlu Retno Akan Suarakan Dukungan Palestina Jadi Anggota Penuh PBB

    Hadiri KTT OKI, Menlu Retno Akan Suarakan Dukungan Palestina Jadi Anggota Penuh PBB

    Nasional
    PM Singapura Bakal Kunjungi RI untuk Terakhir Kali Sebelum Lengser

    PM Singapura Bakal Kunjungi RI untuk Terakhir Kali Sebelum Lengser

    Nasional
    Pengamat: Prabowo-Gibran Butuh Minimal 60 Persen Kekuatan Parlemen agar Pemerintah Stabil

    Pengamat: Prabowo-Gibran Butuh Minimal 60 Persen Kekuatan Parlemen agar Pemerintah Stabil

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com