Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Marzuki Alie: Finger Print Tak Cegah Anggota DPR Bolos

Kompas.com - 19/11/2012, 22:05 WIB
Sabrina Asril

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Rapat paripurna yang dilakukan pada Senin (19/11/2012) ini mulai menggunakan sistem absensi dengan menggunakan finger print scanner. Namun, alat ini dinilai tidak efektif dalam mencegah kemalasan anggota dewan untuk menghadiri rapat paripurna. Keraguan akan efektivitas alat itu dilontarkan Ketua DPR Marzuki Alie, Senin (19/11/2012), di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta.

"Finger print itu yang jelas dari segi efektivitas tidak akan efektif tapi sudah mengurangi potensi anggota dewan titip absen lewat staf ahlinya," ujar Marzuki.

Ia menjelaskan, dirinya menilai absensi finger print yang dilakukan sebelum sidang paripurna dimulai tetap berpeluang diakali para anggota dewan. Bisa saja, usai melakukan presensi menggunakan alat pemindai sidik jari, anggota dewan justru langsung pulang tidak mengikuti rapat. Hal ini pun terjadi pada penerapan alat itu pertama kali yang dilakukan pada sidang paripurna hari ini.

"Saya tidak bisa jamin soal dia absen kemudian bisa saja keluar. Ini tetap masih ada peluang," kata Marzuki.

Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat itu berujar dirinya sempat mengajukan usul agar cek kehadiran dilakukan sebelum dan sesudah sidang paripurna untuk mencegah anggota dewan yang membolos. Namun, ide itu entah mengapa ditentang oleh fraksi-fraksi di DPR. Akhirnya, tatib DPR pun dibuat hanya untuk memeriksa kehadiran sebelum sidang paripurna dimulai.

"Saat itu mayoritas fraksi tidak setuju, akhirnya ya sudah saya tidak bisa memaksakan karena DPR ini bukan keputusan atasan," ucap Marzuki lagi.

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) melakukan sidang paripurna perdana pembukaan masa sidang kedua tahun sidang 2012-2013 setelah melakukan reses selama tiga minggu. Sidang yang akan digelar hari ini, Senin (19/11/2012) mulai menerapkan sistem absensi dengan menggunakan finger print.

Pantauan Kompas.com, finger print sudah mulai disiapkan petugas sebelum sidang paripurna di mulai. Terdapat 16 alat finger print scanner yang diletakkan di bagian pintu masuk ruang paripurna Nusantara II. Alat-alat finger print scanner ini diletakkan berjejer di bagian depan dan sisi samping ruang Nusantara II. Dari 16 alat yang disediakan, sebanyak 15 unit diantaranya untuk memindai sidik jari sementara satu unit untuk memindai telapak tangan.

"Satu alat yang disebut Handkey scanner ini digunakan kalau ada masalah semua bagian jarinya tidak bisa di-scan. Jadi menggunakan telapak tangan," ujar Ami Utari, staf Sekretariat Jenderal DPR, Senin pagi, di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta.

Ami menjelaskan, seluruh alat pemindah sidik jari ini mulai diterapkan hari ini. Alat-alat itu akan merekam sidik jari para anggota dewan sebelum rapat dimulai. Untuk kali ini, selain terdapat alat finger print scanner, para anggota dewan juga masih melakukan absensi manual sebelum masuk ke dalam ruangan dan merekam sidik jari ke alat finger print scanner.

Lantaran absensi tidak dilakukan dua kali, beberapa anggota dewan masih terlihat melakukan absensi lalu meninggalkan ruang sidang paripurna meski sidang belum dimulai.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Status Gunung Ibu di Halmahera Meningkat, Warga di 3 Desa Dievakuasi

Status Gunung Ibu di Halmahera Meningkat, Warga di 3 Desa Dievakuasi

Nasional
Pakar: Tidak Ada Urgensi Merevisi UU Kementerian Negara

Pakar: Tidak Ada Urgensi Merevisi UU Kementerian Negara

Nasional
Mesin Pesawat yang Ditumpanginya Sempat Terbakar Saat Baru Terbang, Rohani: Tidak Ada yang Panik

Mesin Pesawat yang Ditumpanginya Sempat Terbakar Saat Baru Terbang, Rohani: Tidak Ada yang Panik

Nasional
Prabowo Berharap Bisa Tinggalkan Warisan Baik Buat Rakyat

Prabowo Berharap Bisa Tinggalkan Warisan Baik Buat Rakyat

Nasional
Bertemu David Hurley, Jokowi Ingin Perkuat Pengajaran Bahasa Indonesia di Australia

Bertemu David Hurley, Jokowi Ingin Perkuat Pengajaran Bahasa Indonesia di Australia

Nasional
Pemerintah Diminta Kejar Target Pembangunan 25 Sabo Dam di Aliran Sungai Gunung Marapi

Pemerintah Diminta Kejar Target Pembangunan 25 Sabo Dam di Aliran Sungai Gunung Marapi

Nasional
Prabowo 'Tak Mau Diganggu' Dicap Kontroversi, Jubir: Publik Paham Komitmen Beliau ke Demokrasi

Prabowo "Tak Mau Diganggu" Dicap Kontroversi, Jubir: Publik Paham Komitmen Beliau ke Demokrasi

Nasional
JPPI: Meletakkan Pendidikan Tinggi sebagai Kebutuhan Tersier Itu Salah Besar

JPPI: Meletakkan Pendidikan Tinggi sebagai Kebutuhan Tersier Itu Salah Besar

Nasional
Casis yang Diserang Begal di Jakbar Masuk Bintara Polri lewat Jalur Khusus

Casis yang Diserang Begal di Jakbar Masuk Bintara Polri lewat Jalur Khusus

Nasional
Polri Buru Dalang 'Illegal Fishing' Penyelundupan Benih Lobster di Bogor

Polri Buru Dalang "Illegal Fishing" Penyelundupan Benih Lobster di Bogor

Nasional
Sajeriah, Jemaah Haji Tunanetra Wujudkan Mimpi ke Tanah Suci Setelah Menanti 14 Tahun

Sajeriah, Jemaah Haji Tunanetra Wujudkan Mimpi ke Tanah Suci Setelah Menanti 14 Tahun

Nasional
BPK Periksa SYL soal Dugaan Auditor Minta Rp 12 M

BPK Periksa SYL soal Dugaan Auditor Minta Rp 12 M

Nasional
UKT Meroket padahal APBN Pendidikan Rp 665 T, Anggota Komisi X DPR: Agak Aneh...

UKT Meroket padahal APBN Pendidikan Rp 665 T, Anggota Komisi X DPR: Agak Aneh...

Nasional
Dewas KPK Akan Bacakan Putusan Sidang Etik Nurul Ghufron Pekan Depan

Dewas KPK Akan Bacakan Putusan Sidang Etik Nurul Ghufron Pekan Depan

Nasional
Revisi UU Kementerian Negara, Pakar: Tidak Salah kalau Menduga Terkait Bagi-bagi Jabatan, jika...

Revisi UU Kementerian Negara, Pakar: Tidak Salah kalau Menduga Terkait Bagi-bagi Jabatan, jika...

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com