Kompas.com - 17/11/2012, 06:32 WIB
Penulis ING
|
EditorInggried Dwi Wedhaswary

JAKARTA, KOMPAS.com — Sekretaris Kabinet Dipo Alam menjawab tantangan anggota DPR yang memintanya melaporkan ke penegak hukum terkait tudingan adanya kongkalikong Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) di Kementerian dengan DPR. Pada Rabu (14/11/2012), Dipo melaporkan kementerian yang menurutnya melakukan praktik kongkalikong ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Ia tak merinci kementerian mana saja yang dilaporkannya. Dipo hanya menyebut ada tiga kementerian.

Meskipun demikian, kata Dipo, potensi penyelewengan di tiga kementerian itu tak selalu menimbulkan kerugian negara. "Pencegahan lebih baik daripada bila sudah terjadi kerugian negara. Momentumnya saya kira cukup bagus sekarang,” ujarnya, seusai memasukkan laporan ke KPK, Rabu lalu. 

Ia menegaskan, laporan yang dibuatnya bukanlah fitnah. Ada bukti-bukti yang telah dikantongi. Bukti-bukti itu didapatkan dari para pegawai negeri sipil (PNS) yang mengetahui praktik tersebut.

Setelah mendapat laporan dari para PNS, menurutnya, Seskab mempelajarinya dan mengecek kembali kepada si pelapor. “Kami himpun semua, kami cross check dengan pejabatnya, dengan menterinya, karena Seskab bukan penegak hukum, dan ada keinginan PNS yang dimaksud juga masyarakat bahwa ini diserahkan kepada KPK,” kata Dipo.

Lalu, kementerian mana saja yang dilaporkannya? Berdasarkan penelusuran Kompas, tiga kementerian yang dilaporkan Dipo adalah Kementerian Pertanian, Kementerian Pertahanan, dan Kementerian Perdagangan. Sementara anggota DPR yang diduga ikut terlibat kongkalikong anggaran adalah anggota komisi yang bermitra dengan ketiga kementerian tersebut.

Sementara itu, Tribun mendapatkan informasi yang berbeda. Menurut informasi dari seorang sumber, ada empat kementerian dan satu proyek yang dilaporkan Dipo ke KPK. Empat kementerian itu adalah Kementerian Pertanian, Kementerian Pertahanan, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, serta Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal (PDT).

Kementerian Pertanian dilaporkan terkait dugaan anggaran promosi jabatan di beberapa eselon. "Kalau Kementerian Pertahanan, itu terkait dana optimalisasi kementeriannya," kata sumber resmi, seperti dikutip Tribun, Jumat (16/11/2012).

Sementara itu, di Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif terkait dana MICE. Sedangkan di Kementerian PDT terkait dana tambahan program instansinya.

"Selain laporan empat kementerian itu, Dipo juga melaporkan soal dugaan korupsi proyek PLTU di Kaltim (Kalimantan Timur) dan PLTU di Sumsel (Sumatera Selatan)," ujar sumber tersebut.

Juru Bicara KPK Johan Budi mengatakan, KPK akan menelaah laporan soal praktik kongkalikong di tiga kementerian yang disampaikan Sekretaris Kabinet Dipo Alam. Laporan itu akan diuji kebenarannya terlebih dahulu.

Baca juga:
Menteri Pertanian: Ada Surat Kaleng dari PNS
Kemhan: Bukan Kami yang Dilaporkan ke KPK

Disebut Kongkalikong, Mendag Siap Kerja Sama
Inilah Tiga Kementerian yang Dilaporkan Dipo Alam
KPK Telaah Laporan Dipo
Dipo Laporkan Tiga Kementerian ke KPK
Dipo Alam: Laporan ke KPK Ini Suara dari PNS

Berita-berita terkait lainnya dalam topik:
Kongkalikong di Kementerian
Dahlan Iskan Versus DPR

Dan, berita terhangat Nasional dalam topik:
Geliat Politik Jelang 2014

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca tentang


    Video Pilihan

    26th

    Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

    Syarat & Ketentuan
    Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
    Laporkan Komentar
    Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

    Terkini Lainnya

    Menanti Calon Pemimpin Ibu Kota Negara Pesaing Ahok yang Punya Background Arsitek

    Menanti Calon Pemimpin Ibu Kota Negara Pesaing Ahok yang Punya Background Arsitek

    Nasional
    Kepala Badan Otorita IKN Disebut Harus Punya Kemampuan Berhubungan dengan Investor

    Kepala Badan Otorita IKN Disebut Harus Punya Kemampuan Berhubungan dengan Investor

    Nasional
    Megaproyek 'Nusantara': Ngebutnya UU IKN, Beban Berat APBN dan Rakyat yang Terancam

    Megaproyek "Nusantara": Ngebutnya UU IKN, Beban Berat APBN dan Rakyat yang Terancam

    Nasional
    UPDATE 21 Januari: 292.405 Spesimen Diperiksa dalam Sehari, 'Positivity Rate' PCR 7,92 Persen

    UPDATE 21 Januari: 292.405 Spesimen Diperiksa dalam Sehari, "Positivity Rate" PCR 7,92 Persen

    Nasional
    UPDATE 21 Januari: Sebaran Kasus Baru Covid-19, 1.484 di DKI

    UPDATE 21 Januari: Sebaran Kasus Baru Covid-19, 1.484 di DKI

    Nasional
    UPDATE 21 Januari: 5.896 Kasus Suspek Covid-19 di Indonesia

    UPDATE 21 Januari: 5.896 Kasus Suspek Covid-19 di Indonesia

    Nasional
    UPDATE 21 Januari: Pasien Covid-19 yang Meninggal Bertambah 2, Total Jadi 144.201

    UPDATE 21 Januari: Pasien Covid-19 yang Meninggal Bertambah 2, Total Jadi 144.201

    Nasional
    Kasus Harian Covid-19 Tembus 2.604, Tertinggi Sejak September Lalu

    Kasus Harian Covid-19 Tembus 2.604, Tertinggi Sejak September Lalu

    Nasional
    UPDATE 21 Januari: Cakupan Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua 59,24 Persen, Dosis Pertama 86,54 Persen

    UPDATE 21 Januari: Cakupan Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua 59,24 Persen, Dosis Pertama 86,54 Persen

    Nasional
    Dana PEN Akan Dipakai untuk Megaproyek IKN, Faisal Basri: Ibu Kota Baru Tak Bisa Pulihkan Dampak Covid-19

    Dana PEN Akan Dipakai untuk Megaproyek IKN, Faisal Basri: Ibu Kota Baru Tak Bisa Pulihkan Dampak Covid-19

    Nasional
    UPDATE 21 Januari: 4.119 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

    UPDATE 21 Januari: 4.119 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

    Nasional
    Update 21 Januari: Bertambah 811, Kasus Sembuh Covid-19 Jadi 4.121.928

    Update 21 Januari: Bertambah 811, Kasus Sembuh Covid-19 Jadi 4.121.928

    Nasional
    Polisi Segera Tetapkan Tersangka Dugaan Kasus Pemerkosaan Anak 10 Tahun di Manado

    Polisi Segera Tetapkan Tersangka Dugaan Kasus Pemerkosaan Anak 10 Tahun di Manado

    Nasional
    UPDATE 21 Januari: Kasus Covid-19 di Indonesia Tambah 2.604

    UPDATE 21 Januari: Kasus Covid-19 di Indonesia Tambah 2.604

    Nasional
    Faisal Basri Singgung Pembiayaan Proyek IKN: Dulu Bilangnya Tak Pakai APBN, Sekarang?

    Faisal Basri Singgung Pembiayaan Proyek IKN: Dulu Bilangnya Tak Pakai APBN, Sekarang?

    Nasional
    komentar di artikel lainnya
    Close Ads X
    Lengkapi Profil
    Lengkapi Profil

    Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.