Kompas.com - 17/11/2012, 06:32 WIB
Penulis ING
|
EditorInggried Dwi Wedhaswary

JAKARTA, KOMPAS.com — Sekretaris Kabinet Dipo Alam menjawab tantangan anggota DPR yang memintanya melaporkan ke penegak hukum terkait tudingan adanya kongkalikong Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) di Kementerian dengan DPR. Pada Rabu (14/11/2012), Dipo melaporkan kementerian yang menurutnya melakukan praktik kongkalikong ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Ia tak merinci kementerian mana saja yang dilaporkannya. Dipo hanya menyebut ada tiga kementerian.

Meskipun demikian, kata Dipo, potensi penyelewengan di tiga kementerian itu tak selalu menimbulkan kerugian negara. "Pencegahan lebih baik daripada bila sudah terjadi kerugian negara. Momentumnya saya kira cukup bagus sekarang,” ujarnya, seusai memasukkan laporan ke KPK, Rabu lalu. 

Ia menegaskan, laporan yang dibuatnya bukanlah fitnah. Ada bukti-bukti yang telah dikantongi. Bukti-bukti itu didapatkan dari para pegawai negeri sipil (PNS) yang mengetahui praktik tersebut.

Setelah mendapat laporan dari para PNS, menurutnya, Seskab mempelajarinya dan mengecek kembali kepada si pelapor. “Kami himpun semua, kami cross check dengan pejabatnya, dengan menterinya, karena Seskab bukan penegak hukum, dan ada keinginan PNS yang dimaksud juga masyarakat bahwa ini diserahkan kepada KPK,” kata Dipo.

Lalu, kementerian mana saja yang dilaporkannya? Berdasarkan penelusuran Kompas, tiga kementerian yang dilaporkan Dipo adalah Kementerian Pertanian, Kementerian Pertahanan, dan Kementerian Perdagangan. Sementara anggota DPR yang diduga ikut terlibat kongkalikong anggaran adalah anggota komisi yang bermitra dengan ketiga kementerian tersebut.

Sementara itu, Tribun mendapatkan informasi yang berbeda. Menurut informasi dari seorang sumber, ada empat kementerian dan satu proyek yang dilaporkan Dipo ke KPK. Empat kementerian itu adalah Kementerian Pertanian, Kementerian Pertahanan, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, serta Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal (PDT).

Kementerian Pertanian dilaporkan terkait dugaan anggaran promosi jabatan di beberapa eselon. "Kalau Kementerian Pertahanan, itu terkait dana optimalisasi kementeriannya," kata sumber resmi, seperti dikutip Tribun, Jumat (16/11/2012).

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Sementara itu, di Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif terkait dana MICE. Sedangkan di Kementerian PDT terkait dana tambahan program instansinya.

"Selain laporan empat kementerian itu, Dipo juga melaporkan soal dugaan korupsi proyek PLTU di Kaltim (Kalimantan Timur) dan PLTU di Sumsel (Sumatera Selatan)," ujar sumber tersebut.

Juru Bicara KPK Johan Budi mengatakan, KPK akan menelaah laporan soal praktik kongkalikong di tiga kementerian yang disampaikan Sekretaris Kabinet Dipo Alam. Laporan itu akan diuji kebenarannya terlebih dahulu.

Baca juga:
Menteri Pertanian: Ada Surat Kaleng dari PNS
Kemhan: Bukan Kami yang Dilaporkan ke KPK

Disebut Kongkalikong, Mendag Siap Kerja Sama
Inilah Tiga Kementerian yang Dilaporkan Dipo Alam
KPK Telaah Laporan Dipo
Dipo Laporkan Tiga Kementerian ke KPK
Dipo Alam: Laporan ke KPK Ini Suara dari PNS

Berita-berita terkait lainnya dalam topik:
Kongkalikong di Kementerian
Dahlan Iskan Versus DPR

Dan, berita terhangat Nasional dalam topik:
Geliat Politik Jelang 2014

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca tentang


    Video Pilihan

    26th

    Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

    Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

    Syarat & Ketentuan
    Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
    Laporkan Komentar
    Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

    Terkini Lainnya

    Nama-nama Petahana yang Lolos Seleksi Tertulis Calon Anggota KPU-Bawaslu

    Nama-nama Petahana yang Lolos Seleksi Tertulis Calon Anggota KPU-Bawaslu

    Nasional
    Risma Minta Tunarungu Bicara, Teman Tuli Sebut Lebih Suka Berbahasa Isyarat

    Risma Minta Tunarungu Bicara, Teman Tuli Sebut Lebih Suka Berbahasa Isyarat

    Nasional
    Kritik Mahfud, Pakar: Tak Ada yang Membingungkan dalam Putusan MK soal UU Cipta Kerja

    Kritik Mahfud, Pakar: Tak Ada yang Membingungkan dalam Putusan MK soal UU Cipta Kerja

    Nasional
    Prabowo Digugat Eks Ketua DPC Rp 501 Miliar, Gerindra: Santai Sajalah

    Prabowo Digugat Eks Ketua DPC Rp 501 Miliar, Gerindra: Santai Sajalah

    Nasional
    Eks Pegawai KPK Dinilai Akan Berkontribusi Positif di Kepolisian

    Eks Pegawai KPK Dinilai Akan Berkontribusi Positif di Kepolisian

    Nasional
    UPDATE 3 Desember: Vaksinasi Covid-19 Lansia Dosis Pertama Capai 54,41 Persen

    UPDATE 3 Desember: Vaksinasi Covid-19 Lansia Dosis Pertama Capai 54,41 Persen

    Nasional
    Gugat Prabowo, Eks Ketua DPC Gerindra Blora Ingin Pemecatannya Dibatalkan

    Gugat Prabowo, Eks Ketua DPC Gerindra Blora Ingin Pemecatannya Dibatalkan

    Nasional
    Raih Penghargaan Wakaf Produktif, Dompet Dhuafa Bersemangat Tingkatkan Inovasi

    Raih Penghargaan Wakaf Produktif, Dompet Dhuafa Bersemangat Tingkatkan Inovasi

    Nasional
    Mensos Risma Diminta Berinovasi, Bukan Minta Tunarungu Bicara

    Mensos Risma Diminta Berinovasi, Bukan Minta Tunarungu Bicara

    Nasional
    Aturan Jadi ASN Polri Terbit, MAKI Berharap Eks Pegawai KPK Segera Dilantik

    Aturan Jadi ASN Polri Terbit, MAKI Berharap Eks Pegawai KPK Segera Dilantik

    Nasional
    Peraturan Jadi ASN Polri Terbit, Eks Pegawai KPK Tunggu Undangan Kapolri

    Peraturan Jadi ASN Polri Terbit, Eks Pegawai KPK Tunggu Undangan Kapolri

    Nasional
    Surya Sahetapy: Teman Tuli Punya Cara Komunikasi yang Beragam

    Surya Sahetapy: Teman Tuli Punya Cara Komunikasi yang Beragam

    Nasional
    Koalisi Penyandang Disabilitas Anti-audism Desak Mensos Risma Minta Maaf

    Koalisi Penyandang Disabilitas Anti-audism Desak Mensos Risma Minta Maaf

    Nasional
    Risma Minta Anak Tuli Bicara, Orangtua: Sangat Menyakiti Hati Saya

    Risma Minta Anak Tuli Bicara, Orangtua: Sangat Menyakiti Hati Saya

    Nasional
    IM57+ Institute Bersedia Audit Harta Kekayaan Pimpinan KPK

    IM57+ Institute Bersedia Audit Harta Kekayaan Pimpinan KPK

    Nasional
    komentar di artikel lainnya
    Close Ads X
    Lengkapi Profil
    Lengkapi Profil

    Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.