Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Menanti "Amunisi" Dahlan Iskan

Kompas.com - 05/11/2012, 12:07 WIB
Sabrina Asril

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Sejumlah partai politik mendukung Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Dahlan Iskan pada Senin (5/11/2012) untuk buka-bukaan atas dugaan pemerasan yang dilakukan oknum DPR kepada direksi BUMN. Keterbukaan Dahlan ditunggu-tunggu agar isu ini tidak terus-menerus menimbulkan polemik. Sekretaris Jenderal Partai Persatuan Pembangunan (PPP) M Romahurmuziy berharap agar Badan Kehormatan DPR (BK DPR) yang memeriksanya hari ini bisa mengklarifikasi data-data yang disampaikan Dahlan kepada oknum yang diduga melakukan pemerasan.

"PPP berharap dengan keterangan Pak Dahlan, polemik soal ini usai. Selanjutnya BK bisa mengklarifikasi keterangan Dahlan kepada anggota yang dituduhkan," kata Romahurmuzy, Senin di Jakarta.

Politisi yang akrab disapa Romy ini meminta agar Dahlan tidak terus berpolemik di media terkait praktik pemerasan itu. "Masih banyak urusan di berbagai BUMN yang memerlukan waktu, tenaga, dan keseriusan Pak Dahlan untuk membenahinya ketimbang menghabiskan waktu untuk persoalan ini," ujar Romy.

Wakil Ketua Fraksi Partai Demokrat Sutan Bhatoegana juga mengungkapkan dukungan yang sama. Ia meyakini bahwa oknum-oknum yang berkongkalikong dengan BUMN sudah pasti ada di semua lini. "Oleh sebab itu, ini momen yang bagus untuk Pak Dahlan dan DPR untuk memulai pemberantasan oknum-oknum DPR maupun di BUMN yang sudah merugikan keuangan negara," kata anggota Komisi VII DPR ini.

Sementara itu, Sekretaris Fraksi Partai Amanat Nasional, Teguh Juwarno, mendesak Dahlan untuk melaporkan tudingannya ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

"Kami dukung Dahlan untuk buka-bukaan terhadap BK. Bahkan karena pemerasan adalah tindak pidana, Dahlan harusnya juga mengadukan ke KPK," ujar Teguh.

Pelaporan kasus ini ke KPK, lanjutnya, akan menimbulkan efek jera, baik bagi oknum DPR maupun jajaran di BUMN. Teguh mengatakan, jika Dahlan mengungkap nama-nama oknum yang memeras, maka hal itu secara tidak langsung akan memberi kesempatan partai untuk mengklarifikasi kadernya yang memiliki inisial sama seperti isi pesan singkat yang sempat tersebar sebelumnya.

Wakil Sekretaris Jenderal Partai Golkar Nurul Arifin mengatakan, pihaknya menanti pernyataan Dahlan. Ia meminta agar isu pemeras BUMN ini menjadi jelas setelah Dahlan diperiksa oleh BK DPR.

"Jadi, tidak ada kesimpangsiuran dan prasangka-prasangka yang saling menjatuhkan," kata Nurul.

Perseteruan antara anggota Dewan dan Dahlan Iskan bermula dari adanya surat edaran Dahlan meneruskan surat Sekretaris Kabinet terkait imbauan tidak melakukan praktik kongkalikong dengan DPR, DPRD, dan rekanan dalam menjaga APBN untuk rakyat. Namun, setelah surat edaran dikeluarkan, Dahlan mengeluh ke Dipo melalui pesan singkat soal masih saja ada anggota DPR yang meminta jatah.

Modus yang dilakukan pun beragam, mulai dari meminta jatah uang, meminta proyek, meminta fasilitas, hingga menitipkan sanak saudaranya masuk menjadi pegawai BUMN. Terkait pengakuan Dahlan itu, hari ini, Badan Kehormatan DPR memeriksa Dahlan, Kepala Humas dan Protokol Kementerian BUMN Faisal Halimi, serta Direktur RNI Ismed Hasan Putro.

Baca juga:
Hari Ini, DPR Panggil Dahlan Iskan
Dahlan Penuhi Panggilan BK

Si Tukang Peras Anggaran...
Dahlan Bisa Ditekan karena Tak Punya Parpol
Kredibilitas dan Reputasi Dahlan Dipertaruhkan
Dahlan, Jadi Pahlawan atau Pecundang?

Berita terkait dapat dikuti dalam topik:
Dahlan Iskan Vs DPR
 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Soal Perintah 'Tak Sejalan Silakan Mundur', SYL: Bukan Soal Uang, Tapi Program

    Soal Perintah "Tak Sejalan Silakan Mundur", SYL: Bukan Soal Uang, Tapi Program

    Nasional
    Rosan Ikut di Pertemuan Prabowo-Elon Musk, Bahas Apa?

    Rosan Ikut di Pertemuan Prabowo-Elon Musk, Bahas Apa?

    Nasional
    [POPULER NASIONAL] MPR Bakal Temui Amien Rais | Anies Pertimbangkan Maju Pilkada Jakarta

    [POPULER NASIONAL] MPR Bakal Temui Amien Rais | Anies Pertimbangkan Maju Pilkada Jakarta

    Nasional
    MK Putus 207 Sengketa Pileg Hari Ini hingga Besok

    MK Putus 207 Sengketa Pileg Hari Ini hingga Besok

    Nasional
    Tanggal 24 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

    Tanggal 24 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

    Nasional
    Anies Pertimbangkan Maju Pilkada DKI, PKS: Kita Lagi Cari yang Fokus Urus Jakarta

    Anies Pertimbangkan Maju Pilkada DKI, PKS: Kita Lagi Cari yang Fokus Urus Jakarta

    Nasional
    Momen Menarik di WWF Ke-10 di Bali: Jokowi Sambut Puan, Prabowo Dikenalkan sebagai Presiden Terpilih

    Momen Menarik di WWF Ke-10 di Bali: Jokowi Sambut Puan, Prabowo Dikenalkan sebagai Presiden Terpilih

    Nasional
    Perkenalkan Istilah ‘Geo-cybernetics’, Lemhannas: AI Bikin Tantangan Makin Kompleks

    Perkenalkan Istilah ‘Geo-cybernetics’, Lemhannas: AI Bikin Tantangan Makin Kompleks

    Nasional
    Megawati Disebut Lebih Berpeluang Bertemu Prabowo, Pengamat: Jokowi Akan Jadi Masa Lalu

    Megawati Disebut Lebih Berpeluang Bertemu Prabowo, Pengamat: Jokowi Akan Jadi Masa Lalu

    Nasional
    Laporkan Dewas ke Bareskrim, Wakil Ketua KPK Bantah Dirinya Problematik

    Laporkan Dewas ke Bareskrim, Wakil Ketua KPK Bantah Dirinya Problematik

    Nasional
    Kolaborasi Pertamina–Mandalika Racing Series Dukung Pembalap Muda Bersaing di Kancah Internasional

    Kolaborasi Pertamina–Mandalika Racing Series Dukung Pembalap Muda Bersaing di Kancah Internasional

    Nasional
    Harkitnas, Fahira Idris Tekankan Pentingnya Penguasaan Iptek untuk Capai Visi Indonesia Emas 2045

    Harkitnas, Fahira Idris Tekankan Pentingnya Penguasaan Iptek untuk Capai Visi Indonesia Emas 2045

    Nasional
    Sempat Sebut Lettu Eko Meninggal karena Malaria, Dankormar: Untuk Jaga Marwah Keluarga

    Sempat Sebut Lettu Eko Meninggal karena Malaria, Dankormar: Untuk Jaga Marwah Keluarga

    Nasional
    Yasonna Berharap Program PPHAM Dilanjutkan oleh Pemerintahan Prabowo-Gibran

    Yasonna Berharap Program PPHAM Dilanjutkan oleh Pemerintahan Prabowo-Gibran

    Nasional
    Di WWF 2024, Jokowi Ajak Semua Pihak Wujudkan Tata Kelola Air yang Inklusif dan Berkelanjutan

    Di WWF 2024, Jokowi Ajak Semua Pihak Wujudkan Tata Kelola Air yang Inklusif dan Berkelanjutan

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com