Kompas.com - 31/10/2012, 14:30 WIB
Penulis Sandro Gatra
|
EditorInggried Dwi Wedhaswary

JAKARTA, KOMPAS.com - Hasil audit investigasi tahap I Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) ditemukan indikasi kerugian negara dalam proyek pembangunan sarana olahraga di Hambalang, Bogor, Jawa Barat mencapai Rp 243,66 miliar. Temuan itu berdasarkan hasil pemeriksaan hingga 30 Oktober 2012 .

Hasil audit investigasi itu diserahkan BPK kepada Dewan Perwakilan Rakyat di Gedung Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu ( 30/10/2012 ). Hadir dalam penyerahan itu jajaran Pimpinan BPK yang dipimpin Ketua BPK Hadi Purnomo. Hasil audit diterima Wakil Ketua DPR Priyo Budi Santoso.

Ikut hadir dalam acara penyerahan, yakni Ketua Panja Hambalang Komisi X DPR Agus Hermanto dan Ketua Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR Sumarjati Arjoso.

Hadi menjelaskan, rincian kerugian negara itu, yakni sebesar Rp 116,93 miliar merupakan selisih pembayaran uang muka yang telah dilaksanakan sebesar Rp 189 ,45 miliar dikurangi pengembalian uang muka pada saat pembayaran tahun 2010-2011 sebesar Rp 72,52 miliar.

Hadi menambahkan, sebesar Rp 126 , 734 miliar merupakan kelebihan pembayaran harga pada pelaksanaan konstruksi. Kelebihan itu terdiri dari mekanikal elektrikal sebesar Rp 75, 724 miliar dan pekerjaan struktur sebesar Rp 51,01 miliar.

"Indikasi kerugian negara ini diperoleh dengan cara membandingkan jumlah dana yang dikeluarkan oleh Kementerian Pemuda dan Olahraga dengan nilai pekerjaan sebenarnya yang dikerjakan oleh subkontraktor yang dihitung secara uji petik," kata Hadi.

Hadi melanjutkan, hasil audit investigasi tahap I itu akan segera diserahkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi. Adapun mengenai audit investigasi tahap II, Hadi tak bisa memastikan kapan akan rampung.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"Insya Allah secepatnya," ujar Hadi.

Sebelumnya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memperkirakan, kerugian negara yang timbul dari pelaksanaan proyek Hambalang pada termin pertama tahun 2010 mencapai Rp 10 miliar. Nilai kerugian negara ini merupakan hasil perhitungan yang dilakukan KPK.

"Diduga, sementara negara mengalami kerugian sekitar Rp 10 miliar untuk anggaran tahun 2010," kata Juru Bicara KPK Johan Budi kepada wartawan, Selasa (23/10/2012).

Kerja BPK mengaudit proyek Hambalang sempat menuai kontroversi setelah pernyataan anggota BPK Taufiequrrachman Ruki yang mengungkapkan adanya intervensi dalam laporan hasil audit Hambalang. Ia mempertanyakan menghilangnya nama Menteri Pemuda dan Olahraga Andi Mallarangeng serta sejumlah perusahaan yang terlibat dalam proyek Hambalang. Namun, pernyataan Ruki ini dibantah Hadi Purnomo. Ia menegaskan, tak ada intervensi dalam audit BPK mengenai proyek Hambalang.

Baca juga:
KPK: Proyek Hambalang Rugikan Negara Rp 10 Miliar
Tujuh Indikasi Penyimpangan Proyek Hambalang
Ini Peranan Pihak yang Diduga Terlibat Proyek Hambalang

Berita terkait dapat diikuti dalam topik:
Skandal Proyek Hambalang
Audit Investigasi Hambalang Diintervensi?

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca tentang


    Video Pilihan

    26th

    Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

    Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

    Syarat & Ketentuan
    Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
    Laporkan Komentar
    Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

    Terkini Lainnya

    Daftar Wilayah Berkategori PPKM Level 2 di NTB dan NTT hingga 8 November

    Daftar Wilayah Berkategori PPKM Level 2 di NTB dan NTT hingga 8 November

    Nasional
    PPKM Level 3 di Maluku dan Papua Diperpanjang hingga 8 November, Ini Daftar Daerahnya

    PPKM Level 3 di Maluku dan Papua Diperpanjang hingga 8 November, Ini Daftar Daerahnya

    Nasional
    [POPULER NASIONAL] Piala Thomas Tanpa Merah Putih, LADI Dinilai Tak Profesional | Survei Litbang Kompas: PDI-P Paling Unggul

    [POPULER NASIONAL] Piala Thomas Tanpa Merah Putih, LADI Dinilai Tak Profesional | Survei Litbang Kompas: PDI-P Paling Unggul

    Nasional
    Daftar Kabupaten/Kota Berkatagori PPKM Level 2 di Pulau Sumatera hingga 8 November

    Daftar Kabupaten/Kota Berkatagori PPKM Level 2 di Pulau Sumatera hingga 8 November

    Nasional
    Aturan PPKM Jawa-Bali Level 1: Supermarket, Pasar, hingga Mal Boleh Buka 100 Persen

    Aturan PPKM Jawa-Bali Level 1: Supermarket, Pasar, hingga Mal Boleh Buka 100 Persen

    Nasional
    Daftar Daerah di Sulawesi yang Terapkan PPKM Level 2 hingga 8 November

    Daftar Daerah di Sulawesi yang Terapkan PPKM Level 2 hingga 8 November

    Nasional
    Wakil Ketua Komisi II Janji Akan Selesaikan Konflik Tanah Warga Desa Mariah Jambi dengan PTPN IV

    Wakil Ketua Komisi II Janji Akan Selesaikan Konflik Tanah Warga Desa Mariah Jambi dengan PTPN IV

    Nasional
    Aturan Lengkap PPKM Level 2 di Jawa-Bali, Termasuk DKI Jakarta

    Aturan Lengkap PPKM Level 2 di Jawa-Bali, Termasuk DKI Jakarta

    Nasional
    Daftar Daerah di Sulawesi yang Terapkan PPKM Level 3 hingga 8 November

    Daftar Daerah di Sulawesi yang Terapkan PPKM Level 3 hingga 8 November

    Nasional
    Ini Daerah di NTT dan NTB yang Terapkan PPKM Level 3 hingga 8 November

    Ini Daerah di NTT dan NTB yang Terapkan PPKM Level 3 hingga 8 November

    Nasional
    Diperpanjang hingga 8 November, Ini Daftar PPKM Level 3 di Pulau Kalimantan

    Diperpanjang hingga 8 November, Ini Daftar PPKM Level 3 di Pulau Kalimantan

    Nasional
    OTT di Riau, Ketua KPK: Tim Masih di Lapangan

    OTT di Riau, Ketua KPK: Tim Masih di Lapangan

    Nasional
    Saat Melaksanakan Tugas, Polisi Diminta Lindungi Hak Privasi Warga

    Saat Melaksanakan Tugas, Polisi Diminta Lindungi Hak Privasi Warga

    Nasional
    PPKM Jawa-Bali Diperpanjang hingga 1 November, Ini Aturan Naik Kereta hingga Pesawat

    PPKM Jawa-Bali Diperpanjang hingga 1 November, Ini Aturan Naik Kereta hingga Pesawat

    Nasional
    PPKM Jawa-Bali Diperpanjang, Ini Aturan Perjalanan Domestik bagi Sopir Logistik

    PPKM Jawa-Bali Diperpanjang, Ini Aturan Perjalanan Domestik bagi Sopir Logistik

    Nasional
    komentar di artikel lainnya
    Close Ads X
    Lengkapi Profil
    Lengkapi Profil

    Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.