Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 31/10/2012, 14:30 WIB
Sandro Gatra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Hasil audit investigasi tahap I Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) ditemukan indikasi kerugian negara dalam proyek pembangunan sarana olahraga di Hambalang, Bogor, Jawa Barat mencapai Rp 243,66 miliar. Temuan itu berdasarkan hasil pemeriksaan hingga 30 Oktober 2012 .

Hasil audit investigasi itu diserahkan BPK kepada Dewan Perwakilan Rakyat di Gedung Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu ( 30/10/2012 ). Hadir dalam penyerahan itu jajaran Pimpinan BPK yang dipimpin Ketua BPK Hadi Purnomo. Hasil audit diterima Wakil Ketua DPR Priyo Budi Santoso.

Ikut hadir dalam acara penyerahan, yakni Ketua Panja Hambalang Komisi X DPR Agus Hermanto dan Ketua Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR Sumarjati Arjoso.

Hadi menjelaskan, rincian kerugian negara itu, yakni sebesar Rp 116,93 miliar merupakan selisih pembayaran uang muka yang telah dilaksanakan sebesar Rp 189 ,45 miliar dikurangi pengembalian uang muka pada saat pembayaran tahun 2010-2011 sebesar Rp 72,52 miliar.

Hadi menambahkan, sebesar Rp 126 , 734 miliar merupakan kelebihan pembayaran harga pada pelaksanaan konstruksi. Kelebihan itu terdiri dari mekanikal elektrikal sebesar Rp 75, 724 miliar dan pekerjaan struktur sebesar Rp 51,01 miliar.

"Indikasi kerugian negara ini diperoleh dengan cara membandingkan jumlah dana yang dikeluarkan oleh Kementerian Pemuda dan Olahraga dengan nilai pekerjaan sebenarnya yang dikerjakan oleh subkontraktor yang dihitung secara uji petik," kata Hadi.

Hadi melanjutkan, hasil audit investigasi tahap I itu akan segera diserahkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi. Adapun mengenai audit investigasi tahap II, Hadi tak bisa memastikan kapan akan rampung.

"Insya Allah secepatnya," ujar Hadi.

Sebelumnya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memperkirakan, kerugian negara yang timbul dari pelaksanaan proyek Hambalang pada termin pertama tahun 2010 mencapai Rp 10 miliar. Nilai kerugian negara ini merupakan hasil perhitungan yang dilakukan KPK.

"Diduga, sementara negara mengalami kerugian sekitar Rp 10 miliar untuk anggaran tahun 2010," kata Juru Bicara KPK Johan Budi kepada wartawan, Selasa (23/10/2012).

Kerja BPK mengaudit proyek Hambalang sempat menuai kontroversi setelah pernyataan anggota BPK Taufiequrrachman Ruki yang mengungkapkan adanya intervensi dalam laporan hasil audit Hambalang. Ia mempertanyakan menghilangnya nama Menteri Pemuda dan Olahraga Andi Mallarangeng serta sejumlah perusahaan yang terlibat dalam proyek Hambalang. Namun, pernyataan Ruki ini dibantah Hadi Purnomo. Ia menegaskan, tak ada intervensi dalam audit BPK mengenai proyek Hambalang.

Baca juga:
KPK: Proyek Hambalang Rugikan Negara Rp 10 Miliar
Tujuh Indikasi Penyimpangan Proyek Hambalang
Ini Peranan Pihak yang Diduga Terlibat Proyek Hambalang

Berita terkait dapat diikuti dalam topik:
Skandal Proyek Hambalang
Audit Investigasi Hambalang Diintervensi?

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    28th

    Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

    Syarat & Ketentuan
    Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
    Laporkan Komentar
    Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

    Terkini Lainnya

    Presiden Jokowi Bakal Hadiri Rakernas IV PDI-P

    Presiden Jokowi Bakal Hadiri Rakernas IV PDI-P

    Nasional
    Kaesang Ajak Anggota Arus Bawah Jokowi Jadi Caleg PSI

    Kaesang Ajak Anggota Arus Bawah Jokowi Jadi Caleg PSI

    Nasional
    KPK Geledah Rumah Dinas Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo di Widya Chandra

    KPK Geledah Rumah Dinas Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo di Widya Chandra

    Nasional
    SBY, Prabowo, JK, dan Kaesang Hadiri Ultah ke-76 Luhut

    SBY, Prabowo, JK, dan Kaesang Hadiri Ultah ke-76 Luhut

    Nasional
    Setahun Tragedi Kanjuruhan: Menolak Lupa, Merawat Asa Keadilan

    Setahun Tragedi Kanjuruhan: Menolak Lupa, Merawat Asa Keadilan

    Nasional
    Kemenlu: 8 WNI Jadi Korban Ledakan Tabung Gas di Taiwan

    Kemenlu: 8 WNI Jadi Korban Ledakan Tabung Gas di Taiwan

    Nasional
    PDI-P Yakin Jokowi Tak Akan Dukung Capres Selain Ganjar

    PDI-P Yakin Jokowi Tak Akan Dukung Capres Selain Ganjar

    Nasional
    Cak Imin 'Khawatir' Suara PKB Tergerus PSI, Kaesang: Tergantung Masyarakat yang Memilih

    Cak Imin "Khawatir" Suara PKB Tergerus PSI, Kaesang: Tergantung Masyarakat yang Memilih

    Nasional
    Penganiayaan Siswa SMP di Cilacap, Anggota Komisi X DPR Minta Sekolah Deteksi Perilaku Aneh Anak

    Penganiayaan Siswa SMP di Cilacap, Anggota Komisi X DPR Minta Sekolah Deteksi Perilaku Aneh Anak

    Nasional
    Sekelompok Orang Mengatasnamakan Projo Dukung Ganjar pada Pilpres 2024

    Sekelompok Orang Mengatasnamakan Projo Dukung Ganjar pada Pilpres 2024

    Nasional
    Ungkap Proses Penunjukan Pj Kepala Daerah, Kemendagri: Semua Dipilih Presiden

    Ungkap Proses Penunjukan Pj Kepala Daerah, Kemendagri: Semua Dipilih Presiden

    Nasional
    Relawan Arus Bawah Jokowi Pastikan Dukung PSI Masuk Senayan

    Relawan Arus Bawah Jokowi Pastikan Dukung PSI Masuk Senayan

    Nasional
    Anggap 'Bullying' di Cilacap Bukan Kenakalan Anak, Anggota Komisi X: Kekerasan Penganiayaan

    Anggap "Bullying" di Cilacap Bukan Kenakalan Anak, Anggota Komisi X: Kekerasan Penganiayaan

    Nasional
    KPK Periksa 403 LHKPN pada Triwulan Ketiga 2023, 8 Terindikasi Terima Uang

    KPK Periksa 403 LHKPN pada Triwulan Ketiga 2023, 8 Terindikasi Terima Uang

    Nasional
    RDMP Balikpapan, Proyek Terbesar Sepanjang Sejarah Pertamina Capai 82 Persen

    RDMP Balikpapan, Proyek Terbesar Sepanjang Sejarah Pertamina Capai 82 Persen

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Verifikasi akun KG Media ID
    Verifikasi akun KG Media ID

    Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

    Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

    Lengkapi Profil
    Lengkapi Profil

    Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com