KPK: Pak Dahlan, Laporlah ke KPK

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemberantasan Korupsi berharap Menteri Negara BUMN Dahlan Iskan melaporkan ke KPK perihal informasi adanya permintaan jatah dari anggota Dewan Perwakilan Rakyat terkait persetujuan pencarian penyertaan modal pemerintah kepada BUMN. Informasi itu jangan hanya dilempar ke publik.

"Sebaiknya jangan ramai di luar saja. Kalau Pak Dahlan punya informasi, ya disampaikan ke KPK," kata Juru Bicara KPK Johan Budi di Jakarta, Selasa (30/10/2012).

Johan mengatakan, jika dilaporkan, KPK akan menindaklanjuti dan menelaah informasi tersebut. Jika memang benar apa yang disampaikan, kata Johan, permintaan jatah termasuk tindak pidana korupsi.

"Kalau benar. Tapi kan belum tentu benar. Sebaiknya kalau ada, yah dilaporkan saja, jangan menduga-duga," pungkas Johan.

Sebelumnya, Menteri Sekretaris Negara Dipo Alam mengeluarkan surat edaran bernomor 542 tertanggal 28 September 2012 untuk Kementerian, anggota Kabinet, dan pemerintah daerah. Isinya, agar menolak praktek kongkalikong terkait APBN. Pascakeluarnya surat edaran itu, Dahlan melapor ke Dipo ada anggota Dewan yang meminta jatah kepada BUMN.

Informasi itu lalu menuai reaksi dari politisi DPR. Mereka mendesak Dahlan untuk menyebut siapa anggota Dewan yang dimaksud. Jika tidak, isu itu bakal menyudutkan seluruh politisi. Dahlan mengaku siap mengungkap jika didesak DPR.

"Saya ini enggak ingin ada heboh-heboh. Saya tidak punya kepentingan untuk bongkar-bongkar, ungkap-ungkap. Tapi karena mereka selalu mengatakan buka saja begitu, yah, saya akan buka kalau memang ada permintaan DPR," kata Dahlan.

Baca juga:

Ini Empat Modus Anggota DPR Minta 'Jatah'

Dahlan, Pilih Bongkar atau Lindungi Oknum DPR?

Berita terkait dapat diikuti dalam topik:
Dahlan Iskan Versus DPR