Kompas.com - 26/10/2012, 16:24 WIB
|
EditorLaksono Hari W

BATU, KOMPAS.com — Menteri Badan Usaha Milik Negara Dahlan Iskan menyatakan siap membeberkan nama-nama oknum anggota DPR yang meminta "jatah" ke BUMN.

Tuntutan untuk mengungkap nama-nama anggota DPR yang diduga meminta jatah kepada BUMN itu mencuat setelah muncul surat edaran dari Sekretaris Kabinet (Seskab) Dipo Alam kepada pada menteri dan jajaran di Kabinet Indonesia Bersatu II. Surat edaran Nomor 542/Seskab/IX/2012 itu memuat tentang pengawalan APBN 2013-2014 dengan mencegah praktik kongkalikong.

Dalam surat yang tembusannya disampaikan kepada Presiden, Wakil Presiden, Kepala UKP4, dan Mendagri itu, Seskab menyampaikan bahwa secara nominal dan persentase, besaran APBN sejak tahun 2005 hingga ke persiapan tahun 2013 terus meningkat. Demikian juga jumlah anggaran yang ditransfer ke daerah dalam upaya pemerintah mempercepat dan memperluas pembangunan di seluruh Nusantara.

Setelah surat itu beredar, Dipo Alam mengakui telah menerima pesan singkat dari Dahlan yang menyatakan tentang masih adanya upaya "pemerasan" kepada BUMN oleh oknum-oknum di DPR.

"Berani yakin, berani kalau nanti saya beberkan siapa saja oknum yang minta jatah ke BUMN," kata Dahlan seusai berkunjung ke Desa Toyomerto, Kota Batu, Jawa Timur, Jumat (26/10/2012).

Baru-baru ini Dahlan mangkir dari undangan rapat di DPR untuk mengklarifikasi hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan terhadap PT Perusahaan Listrik Negara saat Dahlan masih memimpin perusahaan tersebut. DPR juga ingin mengklarifikasi adanya surat edaran Menteri BUMN ke semua BUMN untuk tidak melakukan kongkalikong dengan DPR, DPRD, dan rekanan. Dahlan bahkan mengatakan, ada oknum anggota DPR yang meminta jatah pada BUMN.

Dahlan mengatakan, ia siap hadir dalam rapat bersama DPR bila ada undangan resmi dari DPR. "Forumnya juga dilakukan secara terbuka," ujarnya.

Saat ditanya berapa oknum anggota DPR yang meminta jatah ke BUMN? Dahlan enggan menjawabnya. Mengenai hasil audit BPK yang menemukan inefisiensi anggaran pada PLN ketika Dahlan menjabat sebagai Direktur Utama PT PLN, ia malah menilai bahwa temuan BPK itu kurang besar. "Seharusnya ada Rp 60 triliun, bukan Rp 37 triliun," katanya.

Berita terkait dapat diikuti dalam topik: Dahlan Iskan Versus DPR

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca tentang


    Video Pilihan

    26th

    Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

    Syarat & Ketentuan
    Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
    Laporkan Komentar
    Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

    Terkini Lainnya

    Wamenkes Merasa Pede Libur Lebaran Tak Tingkatkan Kasus Covid-19

    Wamenkes Merasa Pede Libur Lebaran Tak Tingkatkan Kasus Covid-19

    Nasional
    Penolakan Gubernur Lantik Penjabat Dinilai karena Dampak Ketiadaan Regulasi soal Pemilihan

    Penolakan Gubernur Lantik Penjabat Dinilai karena Dampak Ketiadaan Regulasi soal Pemilihan

    Nasional
    Kapolri: Pemilu 2024 Jauh Lebih Kompleks, Perlu Pengamanan Lebih Awal

    Kapolri: Pemilu 2024 Jauh Lebih Kompleks, Perlu Pengamanan Lebih Awal

    Nasional
    Pimpinan Komisi II Sebut Gubernur Harus Lantik Penjabat yang Ditunjuk Mendagri

    Pimpinan Komisi II Sebut Gubernur Harus Lantik Penjabat yang Ditunjuk Mendagri

    Nasional
    MAKI: Koruptor Seharusnya Dituntut 20 Tahun atau Seumur Hidup

    MAKI: Koruptor Seharusnya Dituntut 20 Tahun atau Seumur Hidup

    Nasional
    Jokowi Beri Tugas Khusus Lagi buat Luhut, Kali Ini Urusan Minyak Goreng

    Jokowi Beri Tugas Khusus Lagi buat Luhut, Kali Ini Urusan Minyak Goreng

    Nasional
    Wamenkes: Kalau Kasus Hepatitis Akut Merebak Cepat, Kita Bentuk Satgas

    Wamenkes: Kalau Kasus Hepatitis Akut Merebak Cepat, Kita Bentuk Satgas

    Nasional
    KPK: Analisis Vonis Kasus Korupsi 2021 ICW Salah Kaprah

    KPK: Analisis Vonis Kasus Korupsi 2021 ICW Salah Kaprah

    Nasional
    Mentan: Hewan Kurban Tak Berasal dari Daerah Zona Merah PMK

    Mentan: Hewan Kurban Tak Berasal dari Daerah Zona Merah PMK

    Nasional
    Namanya Diganti Jadi Partai Mahasiswa Indonesia, Parkindo 1945: Ini Cacat Hukum

    Namanya Diganti Jadi Partai Mahasiswa Indonesia, Parkindo 1945: Ini Cacat Hukum

    Nasional
    Arab Saudi Larang Warganya ke Indonesia, Kemenlu Beri Penjelasan soal Kondisi Covid-19 di Tanah Air

    Arab Saudi Larang Warganya ke Indonesia, Kemenlu Beri Penjelasan soal Kondisi Covid-19 di Tanah Air

    Nasional
    Menilik Kesibukan Silaturahmi NU Menjelang Tahun Politik

    Menilik Kesibukan Silaturahmi NU Menjelang Tahun Politik

    Nasional
    UPDATE 23 Mei: 2.890 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

    UPDATE 23 Mei: 2.890 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

    Nasional
    UPDATE 23 Mei: Sebaran 174 Kasus Baru Covid-19, DKI Jakarta Tertinggi

    UPDATE 23 Mei: Sebaran 174 Kasus Baru Covid-19, DKI Jakarta Tertinggi

    Nasional
    UPDATE 23 Mei: Ada 2.610 Suspek Covid-19 di Tanah Air

    UPDATE 23 Mei: Ada 2.610 Suspek Covid-19 di Tanah Air

    Nasional
    komentar di artikel lainnya
    Close Ads
    Lengkapi Profil
    Lengkapi Profil

    Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.