Kompas.com - 26/10/2012, 16:24 WIB
|
EditorLaksono Hari W

BATU, KOMPAS.com — Menteri Badan Usaha Milik Negara Dahlan Iskan menyatakan siap membeberkan nama-nama oknum anggota DPR yang meminta "jatah" ke BUMN.

Tuntutan untuk mengungkap nama-nama anggota DPR yang diduga meminta jatah kepada BUMN itu mencuat setelah muncul surat edaran dari Sekretaris Kabinet (Seskab) Dipo Alam kepada pada menteri dan jajaran di Kabinet Indonesia Bersatu II. Surat edaran Nomor 542/Seskab/IX/2012 itu memuat tentang pengawalan APBN 2013-2014 dengan mencegah praktik kongkalikong.

Dalam surat yang tembusannya disampaikan kepada Presiden, Wakil Presiden, Kepala UKP4, dan Mendagri itu, Seskab menyampaikan bahwa secara nominal dan persentase, besaran APBN sejak tahun 2005 hingga ke persiapan tahun 2013 terus meningkat. Demikian juga jumlah anggaran yang ditransfer ke daerah dalam upaya pemerintah mempercepat dan memperluas pembangunan di seluruh Nusantara.

Setelah surat itu beredar, Dipo Alam mengakui telah menerima pesan singkat dari Dahlan yang menyatakan tentang masih adanya upaya "pemerasan" kepada BUMN oleh oknum-oknum di DPR.

"Berani yakin, berani kalau nanti saya beberkan siapa saja oknum yang minta jatah ke BUMN," kata Dahlan seusai berkunjung ke Desa Toyomerto, Kota Batu, Jawa Timur, Jumat (26/10/2012).

Baru-baru ini Dahlan mangkir dari undangan rapat di DPR untuk mengklarifikasi hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan terhadap PT Perusahaan Listrik Negara saat Dahlan masih memimpin perusahaan tersebut. DPR juga ingin mengklarifikasi adanya surat edaran Menteri BUMN ke semua BUMN untuk tidak melakukan kongkalikong dengan DPR, DPRD, dan rekanan. Dahlan bahkan mengatakan, ada oknum anggota DPR yang meminta jatah pada BUMN.

Dahlan mengatakan, ia siap hadir dalam rapat bersama DPR bila ada undangan resmi dari DPR. "Forumnya juga dilakukan secara terbuka," ujarnya.

Saat ditanya berapa oknum anggota DPR yang meminta jatah ke BUMN? Dahlan enggan menjawabnya. Mengenai hasil audit BPK yang menemukan inefisiensi anggaran pada PLN ketika Dahlan menjabat sebagai Direktur Utama PT PLN, ia malah menilai bahwa temuan BPK itu kurang besar. "Seharusnya ada Rp 60 triliun, bukan Rp 37 triliun," katanya.

Berita terkait dapat diikuti dalam topik: Dahlan Iskan Versus DPR

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca tentang


    Video Pilihan

    26th

    Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

    Syarat & Ketentuan
    Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
    Laporkan Komentar
    Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

    Terkini Lainnya

    Kembali Laporkan Adam Deni ke Bareskrim Polri, Sahroni: Tidak Untuk Mempromosikan Diri

    Kembali Laporkan Adam Deni ke Bareskrim Polri, Sahroni: Tidak Untuk Mempromosikan Diri

    Nasional
    Deregulasi Pemerintah yang Mendorong Perkembangan Investasi

    Deregulasi Pemerintah yang Mendorong Perkembangan Investasi

    Nasional
    9 Program Percepatan Reformasi Birokrasi

    9 Program Percepatan Reformasi Birokrasi

    Nasional
    Yenny Wahid Sebut Tjahjo Kumolo Anak Ideologis Bung Karno

    Yenny Wahid Sebut Tjahjo Kumolo Anak Ideologis Bung Karno

    Nasional
    Pesan Tjahjo Kumolo kepada Keluarga: Bapak Ingin Meninggal saat Bertugas....

    Pesan Tjahjo Kumolo kepada Keluarga: Bapak Ingin Meninggal saat Bertugas....

    Nasional
    BERITA FOTO: [Obituari] Tjahjo Kumolo: Golkar, PDI-P dan Mobil Pribadi

    BERITA FOTO: [Obituari] Tjahjo Kumolo: Golkar, PDI-P dan Mobil Pribadi

    Nasional
    Melayat ke Rumah Duka, Henry Yosodiningrat Kenang Kado Ultah dari Tjahjo Kumolo

    Melayat ke Rumah Duka, Henry Yosodiningrat Kenang Kado Ultah dari Tjahjo Kumolo

    Nasional
    3 Saran Imparsial untuk Benahi Pemahaman HAM Bagi Anggota Polri

    3 Saran Imparsial untuk Benahi Pemahaman HAM Bagi Anggota Polri

    Nasional
    Lagi, Ahmad Sahroni Laporkan Adam Deni ke Polisi, Kini soal Tuduhan Fitnah

    Lagi, Ahmad Sahroni Laporkan Adam Deni ke Polisi, Kini soal Tuduhan Fitnah

    Nasional
    Dituding Korupsi oleh Adam Deni, Kuasa Hukum Sahroni: Biarkan KPK Bekerja

    Dituding Korupsi oleh Adam Deni, Kuasa Hukum Sahroni: Biarkan KPK Bekerja

    Nasional
    Imparsial Minta Polri Perkuat Netralitas Menjelang Tahun Politik

    Imparsial Minta Polri Perkuat Netralitas Menjelang Tahun Politik

    Nasional
    Hari Bhayangkara, Imparsial Minta Polri Perkuat Perlindungan HAM

    Hari Bhayangkara, Imparsial Minta Polri Perkuat Perlindungan HAM

    Nasional
    Hari Bhayangkara ke-76, Polwan hingga Kapolda Terima Hoegeng Award 2022

    Hari Bhayangkara ke-76, Polwan hingga Kapolda Terima Hoegeng Award 2022

    Nasional
    Soal Penggunaan Aplikasi MyPertamina, Anggota DPR Komisi VII: Bikin Rakyat Kecil Ribet dan Susah

    Soal Penggunaan Aplikasi MyPertamina, Anggota DPR Komisi VII: Bikin Rakyat Kecil Ribet dan Susah

    Nasional
    Karangan Bunga Dukacita Penuhi Kawasan Rumah Tjahjo Kumolo, dari Jokowi-Ma'ruf hingga Panglima TNI

    Karangan Bunga Dukacita Penuhi Kawasan Rumah Tjahjo Kumolo, dari Jokowi-Ma'ruf hingga Panglima TNI

    Nasional
    komentar di artikel lainnya
    Close Ads
    Lengkapi Profil
    Lengkapi Profil

    Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.