Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Bawaslu Tidak Optimal

Kompas.com - 23/10/2012, 23:36 WIB
Nina Susilo

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Bawaslu dinilai tidak mampu bekerja optimal mengawasi verifikasi partai-partai politik calon peserta Pemilu 2014.

Sampai saat ini belum satu pun aturan teknis disahkan Bawaslu. Padahal, peraturan ini menjadi standar mekanisme pengawasan dan kerja Bawaslu.

"Kerja Bawaslu menjadi tidak optimal dan seakan tidak bisa menentukan prioritas kerja. Padahal, aturan adalah landasan berpijak untuk pengawasan yang akan dilakukan," kata Deputi Direktur Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Veri Junaidi, Selasa (23/10/2012) di Jakarta.

Veri mencontohkan, saat verifikasi administrasi, Bawaslu malah membentuk Bawaslu Provinsi yang masih akan bertugas pada saat verifikasi faktual. Sebaliknya, peraturan terkait tata cara pengawasan, pencegahan pelanggaran, atau tata cara bersengketa di Bawaslu sama sekali belum rampung.

Apalagi, lanjut Veri, Bawaslu kali ini memiliki kewenangan yang berbeda ketimbang periode sebelumnya. Bawaslu bisa menangani banding atas keputusan KPU. Salah satu keputusan KPU yang rawan digugat adalah penetapan partai-partai calon peserta pemilu yang lolos verifikasi administrasi.

Keputusan ini akan ditetapkan KPU pada Rabu (24/10/2012) dan diumumkan keesokannya.

Anggota Bawaslu, Endang Wihdaningtyas, mengakui pembuatan peraturan Bawaslu berlangsung lama. Sejauh ini, Bawaslu sudah menyiapkan empat naskah peraturan. Namun, naskah itu lambat diproses karena harus menunggu konsultasi dengan DPR dan pemerintah.

"Sekarang sudah diakomodir, kira-kira tiga minggu lalu. Kami juga sudah menerima masukan dari KPU. Berdasarkan masukan itu, kami harus menyisir kembali apa perlu diakomodir di peraturan Bawaslu. Insya Allah akhir bulan ini terbit empat peraturan Bawaslu," tuturnya.

Direktur Politik Direktorat Jenderal Kesatuan Bangsa dan Politik Kementerian Dalam Negeri Endang Kusumajadi menambahkan, pemerintah sudah menerima dua draf peraturan Bawaslu. Masukan juga sudah disampaikan.

Justru, kata Kusumajadi, Bawaslu semestinya segera mengesahkan peraturan Bawaslu.

Saat ini, menurut Endang, masih berlangsung finalisasi peraturan Bawaslu, terkait penyusunan daftar pemilih tetap. Selain itu, akan ada peraturan Bawaslu yang akan diadakan sesuai tahapan.

Kendati masih menyelesaikan peraturan, Endang meyakinkan pengawasan tetap berjalan. Bila ada pengaduan, Bawaslu juga siap menerima.

Veri menambahkan, Bawaslu harus segera menyelesaikan masalah yang menghambat kerja mereka. Bawaslu perlu lebih keras mendorong konsultasi dengan DPR dan pemerintah serta segera menyelesaikan peraturan Bawaslu.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 23 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 23 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Tanggal 19 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 19 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Tanggal 18 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 18 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Di Sidang SYL, Saksi Akui Ada Pembelian Keris Emas Rp 105 Juta Pakai Anggaran Kementan

Di Sidang SYL, Saksi Akui Ada Pembelian Keris Emas Rp 105 Juta Pakai Anggaran Kementan

Nasional
Dede Yusuf Minta Pemerintah Perketat Akses Anak terhadap Gim Daring

Dede Yusuf Minta Pemerintah Perketat Akses Anak terhadap Gim Daring

Nasional
Mesin Pesawat Angkut Jemaah Haji Rusak, Kemenag Minta Garuda Profesional

Mesin Pesawat Angkut Jemaah Haji Rusak, Kemenag Minta Garuda Profesional

Nasional
Anggota Fraksi PKS Tolak Presiden Bebas Tentukan Jumlah Menteri: Nanti Semaunya Urus Negara

Anggota Fraksi PKS Tolak Presiden Bebas Tentukan Jumlah Menteri: Nanti Semaunya Urus Negara

Nasional
Usai Operasi di Laut Merah, Kapal Perang Belanda Tromp F-803 Merapat di Jakarta

Usai Operasi di Laut Merah, Kapal Perang Belanda Tromp F-803 Merapat di Jakarta

Nasional
Kriteria KRIS, Kemenkes: Maksimal 4 Bed Per Ruang Rawat Inap

Kriteria KRIS, Kemenkes: Maksimal 4 Bed Per Ruang Rawat Inap

Nasional
Soroti DPT Pilkada 2024, Bawaslu: Pernah Kejadian Orang Meninggal Bisa Memilih

Soroti DPT Pilkada 2024, Bawaslu: Pernah Kejadian Orang Meninggal Bisa Memilih

Nasional
Direktorat Kementan Siapkan Rp 30 Juta Tiap Bulan untuk Keperluan SYL

Direktorat Kementan Siapkan Rp 30 Juta Tiap Bulan untuk Keperluan SYL

Nasional
Setuju Sistem Pemilu Didesain Ulang, Mendagri: Pilpres dan Pileg Dipisah

Setuju Sistem Pemilu Didesain Ulang, Mendagri: Pilpres dan Pileg Dipisah

Nasional
Menko Airlangga: Kewajiban Sertifikasi Halal Usaha Menengah dan Besar Tetap Berlaku 17 Oktober

Menko Airlangga: Kewajiban Sertifikasi Halal Usaha Menengah dan Besar Tetap Berlaku 17 Oktober

Nasional
Serius Transisi Energi, Pertamina Gandeng KNOC dan ExxonMobil Kembangkan CCS

Serius Transisi Energi, Pertamina Gandeng KNOC dan ExxonMobil Kembangkan CCS

Nasional
Bawaslu Akui Kesulitan Awasi 'Serangan Fajar', Ini Sebabnya

Bawaslu Akui Kesulitan Awasi "Serangan Fajar", Ini Sebabnya

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com