Demokrat Bantah Intervensi Audit Proyek Hambalang

JAKARTA, KOMPAS.com - Partai Demokrat mengaku tidak tahu menahu adanya intervensi proses audit proyek Hambalang yang tengah dilakukan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Juru bicara partai ini, Ruhut Sitompul, meminta agar Anggota BPK, Taufiequrrachman Ruki untuk membuka nama oknum pengintervensi audit proyek yang diduga menyeret dua petinggi Partai Demokrat tersebut.

"Siapa yang intervensi? Saya belum tahu ada ini. Tolong dong, Pak Ruki dibuka saja siapa yang intervensi itu. Kalau dari partai kami, jelas dilarang. Pak SBY sudah menyatakan proses hukum tidak boleh diintervensi," ujar Ruhut, Jumat (19/10/2012), di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta.

Ruhut menjelaskan partainya terbuka jika BPK mau menyerahkan nama pengintervensi audit. Jika benar itu adalah kader Demokrat, Ruhut pun menyatakan partai akan langsung mengambil tindakan. "Arahan Pak SBY sudah jelas dilarang, kalau itu ternyata Demokrat, sini kasih namanya ke kita. Bisa habis dia," kata Ruhut lagi.

Ruhut merasa dengan ditutup-tutupinya identitas oknum pengintervensi audit proyek Hambalang, secara tidak langsung akan berdampak pada citra partainya. Padahal, belum ada bukti kuat yang menyebutkan bahwa petinggi Demokrat seperti Anas Urbaningrum dan Andi Malarangeng terlibat dalam kasus dugaan korupsi proyek Hambalang.

"Tolonglah jangan sudutkan partai kami. Kalau ada nama-nama ya tolong dibuktikan. Saya juga sudah bicara dengan Johan Budi (juru bicara KPK), jangan menyandera Demokrat dengan sebut-sebut oknum. Ini sudah terbukti polling Demokrat anjlok," kata Ruhut.

Sebelumnya, Taufiequrachman menilai laporan audit investigasi BPK telah diintervensi. Nama Menteri Pemuda dan Olahraga Andi Mallarangeng dan sejumlah perusahaan kontraktor tidak dinyatakan terlibat.

”Karena tidak ada nama Menpora dan korporasi-korporasi yang menerima aliran dana dalam laporan tersebut, saya meminta tim pemeriksa untuk memperbaiki laporannya. Kalau tetap tidak ada nama Menpora dan perusahaan-perusahaan itu, saya tidak akan tanda tangan laporan tersebut,” kata mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi itu kepada Kompas, Kamis (18/10), di Jakarta.

Perusahaan-perusahaan yang menurut Taufiequrachman terlibat dalam proyek Hambalang antara lain PT Dutasari Citralaras dan PT Adhi Karya. Di PT Dutasari Citralaras, istri Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum pernah menjadi komisaris.

Dalam kasus ini, KPK baru menetapkan seorang tersangka, yakni Deddy Kusdinar selaku Kepala Biro Keuangan dan Rumah Tangga Kemenpora yang di dalam proyek Hambalang bertindak sebagai pejabat pembuat komitmen. Di dalam kasus ini, Deddy diduga menyalahgunakan kewenangannya sehingga menimbulkan kerugian negara atau menguntungkan pihak lain. Menurut Deddy, dirinya hanya mengikuti instruksi atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi (tupoksi).

Selaku PPK, kata Deddy, dirinya hanya mewakili lembaga sehingga tidak dapat mengambil keputusan sendirian. Anak buah Menpora Andi Mallarangeng itu pun mengaku tidak pernah dijanjikan apalagi menikmati uang dari proyek Hambalang. Deddy sempat mengatakan tidak ingin dikorbankan sendirian dalam kasus dugaan korupsi proyek Hambalang.

Deddy mengatakan, selaku pejabat pembuat komitmen (PPK), dirinya bertanggung jawab kepada atasannya di Kementerian Pemuda dan Olahraga.

"Atasan saya Pak Wafid, atasan langsung saya. Jadi, saya sebagai PPK bertanggung jawab kepada Menteri melalui Sesmenpora (Sekretaris Menteri Pemuda dan Olahraga). Jadi, kalau saya ke Pak Wafid, dia yang harusnya ke Pak Menteri," kata Deddy di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta, Senin (15/10/2012), saat memenuhi panggilan pemeriksaan KPK.

Berita terkait dapat diikuti dalam topik:

Audit Investigasi Hambalang Diintervensi?

Skandal Proyek Hambalang