Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

PDI-P Gelar Psikotes untuk Jaring Kader di 2014

Kompas.com - 13/10/2012, 19:52 WIB
Sandro Gatra

Penulis

SURABAYA, KOMPAS.com - Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan bakal benar-benar menerapkan hasil psikotes terhadap seluruh calon legislasi DPR, DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota dari PDI-P nantinya. Jika tak memenuhi standar yang ditetapkan, maka caleg tersebut tidak akan diloloskan untuk maju di pemilu 2014.

"Kita serius (psikotes). Ketua Umum (Megawati Soekarno Putri) gemas banyak kader yang bermasalah. Kapan berjuangnya kalau mikir diri melulu, enggak mikir pengabdian ke rakyat," kata Ketua Departeman Kaderisasi Keanggotaan dan Rekrutmen DPP PDI-P Eva Kusuma Sundari disela-sela Rapat Kerja Nasional (Rakernas) II PDI-P di Surabaya, Jawa Timur, Sabtu (13/10/2012).

Eva mengatakan, persiapan pelaksanaan psikotes menjadi salah satu agenda dalam Rakernas II. PDI-P menggandengan Himpunan Psikologi Indonesia (HIMPSI). Nantinya, kata dia, HIMPSI bakal melibatkan 26 cabangnya di Indonesia untuk melakukan tes terhadap seluruh caleg PDI-P.

Aspek yang akan dilihat dalam psikotes itu, lanjut Eva, yakni intelektual, kepribadian, sikap kerja, kepemimpinan, dan lainnya. Akan ada juga wawancara individu dan kelompok. "Demi menemukan the right man on the right place at the right time for the right party," kata Eva.

Eva menambahkan, langkah psikotes itu untuk menemukan para politisi yang cocok dengan peran dan tugas sesuai standar PDI-P. "Megawati mengatakan bahwa psikotes merupakan strategi agar para kader mampu mengemban amanat Kongres III di Bali tahun 2010 bahwa PDI-P menjadi parpol ideologis," pungkas dia.

Sebelumnya, ketika membuka Rakernas II, Megawati menyindir kader PDI-P yang masih terus berkonflik. Megawati juga menyinggung perilaku patologis sejumlah kader PDI-P. Perilaku dan mentalitas politik "pokok-e", mau menang sendiri, feodal, dan mengerasnya pembatasan rekrutmen jabatan politik hanya pada orang-orang terdekatnya, kata dia, terus terjadi di berbagai daerah.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Panglima TNI Kunjungi Markas Pasukan Khusus AD Australia di Perth

Panglima TNI Kunjungi Markas Pasukan Khusus AD Australia di Perth

Nasional
Spesifikasi Rudal Exocet MM40 dan C-802 yang Ditembakkan TNI AL saat Latihan di Bali

Spesifikasi Rudal Exocet MM40 dan C-802 yang Ditembakkan TNI AL saat Latihan di Bali

Nasional
Dubes Palestina Yakin Dukungan Indonesia Tak Berubah Saat Prabowo Dilantik Jadi Presiden

Dubes Palestina Yakin Dukungan Indonesia Tak Berubah Saat Prabowo Dilantik Jadi Presiden

Nasional
Gambarkan Kondisi Terkini Gaza, Dubes Palestina: Hancur Lebur karena Israel

Gambarkan Kondisi Terkini Gaza, Dubes Palestina: Hancur Lebur karena Israel

Nasional
Ada Isu Kemensos Digabung KemenPPPA, Khofifah Menolak: Urusan Perempuan-Anak Tidak Sederhana

Ada Isu Kemensos Digabung KemenPPPA, Khofifah Menolak: Urusan Perempuan-Anak Tidak Sederhana

Nasional
DPR Disebut Dapat KIP Kuliah, Anggota Komisi X: Itu Hanya Metode Distribusi

DPR Disebut Dapat KIP Kuliah, Anggota Komisi X: Itu Hanya Metode Distribusi

Nasional
Komisi II DPR Sebut Penambahan Kementerian Perlu Revisi UU Kementerian Negara

Komisi II DPR Sebut Penambahan Kementerian Perlu Revisi UU Kementerian Negara

Nasional
Pengamat Dorong Skema Audit BPK Dievaluasi, Cegah Jual Beli Status WTP

Pengamat Dorong Skema Audit BPK Dievaluasi, Cegah Jual Beli Status WTP

Nasional
Maju Nonpartai, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Wali Kota dan Bupati Independen?

Maju Nonpartai, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Wali Kota dan Bupati Independen?

Nasional
Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Minim Pengawasan

Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Minim Pengawasan

Nasional
DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu hingga Mei

DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu hingga Mei

Nasional
DKPP Keluhkan Anggaran Minim, Aduan Melonjak Jelang Pilkada 2024

DKPP Keluhkan Anggaran Minim, Aduan Melonjak Jelang Pilkada 2024

Nasional
Jawab Prabowo, Politikus PDI-P: Siapa yang Klaim Bung Karno Milik Satu Partai?

Jawab Prabowo, Politikus PDI-P: Siapa yang Klaim Bung Karno Milik Satu Partai?

Nasional
Pengamat Sarankan Syarat Pencalonan Gubernur Independen Dipermudah

Pengamat Sarankan Syarat Pencalonan Gubernur Independen Dipermudah

Nasional
Komnas Haji Minta Masyarakat Tak Mudah Tergiur Tawaran Haji Instan

Komnas Haji Minta Masyarakat Tak Mudah Tergiur Tawaran Haji Instan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com