Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Proyek PLTS Digiring Emir Moeis dan Johnny Allen

Kompas.com - 11/10/2012, 20:20 WIB
Icha Rastika

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Selain mengungkap keterlibatan Angelina Sondakh dalam penggiringan anggaran proyek pendidikan tinggi Kementerian Pendidikan Nasional, kesaksian mantan staf pemasaran Grup Permai, Mindo Rosalina Manulang, juga mengungkapkan peran anggota Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat, Emir Moies dan anggota Komisi VII DPR, Johnny Allen.

Dalam berita acara pemeriksaan yang dibacakan pengacara Angelina, Tengku Nasrullah, di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Kamis (11/10/2012), Rosa mengatakan, Emir dan Johnny terlibat upaya penggiringan anggaran untuk proyek pembangkit listrik tenaga surya (PLTS). "PLTS itu Emir dan Johnny Allen kan?" tanya Nasrullah kepada Rosa.

Kemudian Rosa menjawab, "Iya, Ibu Angie tidak ikut," katanya.

Selebihnya, mantan anak buah Muhammad Nazaruddin itu tidak menjelaskan lebih jauh dugaan keterlibatan Emir dan Johnny dalam penggiringan proyek di Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi pada 2008 tersebut. Namun Rosa mengungkapkan kalau Grup Permai, perusahaan milik Nazaruddin, tidak hanya berurusan dengan Angelina terkait penganggaran proyek.

Ada anggota Dewan lain yang terlibat proyek lain namun Rosa enggan menyebut nama mereka. Dalam kasus dugaan korupsi proyek PLTS, KPK sudah menetapkan istri Nazaruddin, Neneng Sri Wahyuni sebagai tersangka. Dugaan keterlibatan Emir dan Johnny dalam proyek ini juga pernah diungkapkan Rosa seusai dia diperiksa sebagai saksi untuk Neneng di KPK.

Kepada wartawan, Rosa mengaku ditanya penyidik KPK mengenai Emir dan Johnny yang berkaitan dengan aliran dana. Saat proyek PLTS ini dilaksanakan, Jhonny menjadi anggota Panitia Anggaran DPR (sekarang Badan Anggaran) pada 2004-2009. Sedangkan Emir menjadi Ketua Panggar pada periode tersebut.

Terkait penyidikan kasus PLTS ini, KPK beberapa kali memanggil Emir dan Johnny untuk diperiksa sebagai saksi. Namun Johnny tidak pernah memenuhi panggilan KPK. Sementara Emir, membantah terlibat dalam kepengurusan proyek tersebut.

Berita selengkapnya dapat diikuti di topik pilihan "Neneng dan Dugaan Korupsi PLTS"

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Tanggal 14 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

    Tanggal 14 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

    Nasional
    Soal Prabowo Tak Ingin Diganggu Pemerintahannya, Zulhas: Beliau Prioritaskan Bangsa

    Soal Prabowo Tak Ingin Diganggu Pemerintahannya, Zulhas: Beliau Prioritaskan Bangsa

    Nasional
    Kemendesa PDTT Apresiasi Konsistensi Pertamina Dukung Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat Wilayah Transmigrasi

    Kemendesa PDTT Apresiasi Konsistensi Pertamina Dukung Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat Wilayah Transmigrasi

    Nasional
    Pospek Kinerja Membaik, Bank Mandiri Raih Peringkat AAA dengan Outlook Stabil dari Fitch Ratings

    Pospek Kinerja Membaik, Bank Mandiri Raih Peringkat AAA dengan Outlook Stabil dari Fitch Ratings

    Nasional
    Refly Harun Anggap PKB dan Nasdem 'Mualaf Oposisi'

    Refly Harun Anggap PKB dan Nasdem "Mualaf Oposisi"

    Nasional
    Berharap Anies Tak Maju Pilkada, Refly Harun: Levelnya Harus Naik, Jadi 'King Maker'

    Berharap Anies Tak Maju Pilkada, Refly Harun: Levelnya Harus Naik, Jadi "King Maker"

    Nasional
    Perkara Besar di Masa Jampidum Fadil Zumhana, Kasus Sambo dan Panji Gumilang

    Perkara Besar di Masa Jampidum Fadil Zumhana, Kasus Sambo dan Panji Gumilang

    Nasional
    Refly Harun: Anies Tak Punya Kontrol Terhadap Parpol di Koalisi Perubahan

    Refly Harun: Anies Tak Punya Kontrol Terhadap Parpol di Koalisi Perubahan

    Nasional
    Verifikasi Bukti Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai, Warga Akan Didatangi Satu-satu

    Verifikasi Bukti Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai, Warga Akan Didatangi Satu-satu

    Nasional
    Indonesia Dorong Pemberian Hak Istimewa ke Palestina di Sidang PBB

    Indonesia Dorong Pemberian Hak Istimewa ke Palestina di Sidang PBB

    Nasional
    Beban Melonjak, KPU Libatkan PPK dan PPS Verifikasi Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai

    Beban Melonjak, KPU Libatkan PPK dan PPS Verifikasi Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai

    Nasional
    Peran Kritis Bea Cukai dalam Mendukung Kesejahteraan Ekonomi Negara

    Peran Kritis Bea Cukai dalam Mendukung Kesejahteraan Ekonomi Negara

    Nasional
    Refly Harun Ungkap Bendera Nasdem Hampir Diturunkan Relawan Amin Setelah Paloh Ucapkan Selamat ke Prabowo

    Refly Harun Ungkap Bendera Nasdem Hampir Diturunkan Relawan Amin Setelah Paloh Ucapkan Selamat ke Prabowo

    Nasional
    UU Pilkada Tak Izinkan Eks Gubernur Jadi Cawagub, Wacana Duet Anies-Ahok Buyar

    UU Pilkada Tak Izinkan Eks Gubernur Jadi Cawagub, Wacana Duet Anies-Ahok Buyar

    Nasional
    Jemaah Haji Tak Punya 'Smart Card' Terancam Deportasi dan Denda

    Jemaah Haji Tak Punya "Smart Card" Terancam Deportasi dan Denda

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com